The Prakarsa Rekomendasikan 4 Langkah Tambahan Pemangkasan Anggaran Prabowo, Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga penelitian dan advokasi kebijakan The Prakarsa mengusulkan empat langkah tambahan yang bisa dilakukan pemerintah saat melakukan pemangkasan anggaran. Pengamat kebijakan publik dari The Prakarsa, Ah Maftuchan, menekankan pentingnya alokasi hasil efisiensi anggaran yang tepat. “Tersedianya tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo harus memastikan bahwa realokasi ini benar-benar untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk memperkaya pejabat,” ujar Maftuchan dalam keterangan resmi, Rabu, 12 Februari 2025.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengeluarkan instruksi presiden mengenai efisiensi anggaran kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Pemangkasan anggaran ini ditargetkan dapat membuat negara berhemat sebesar Rp 306,69 triliun.

Usulan pertama, pemerintah perlu melakukan perampingan struktur kementerian hingga eselon III di setiap kementerian/lembaga. Berikutnya, pemerintah melaksanakan skema “golden handshake”, atau program pensiun dini dengan kompensasi, secara bertahap kepada pejabat atau pegawai kementerian/lembaga yang tidak produktif, mangkir dari pekerjaan, maupun yang bermasalah. Ia juga mendorong pemerintah melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lebih terukur, baik di pemerintah pusat maupun di daerah.

Ketiga, pemerintah diusulkan menggunakan pendekatan “money follows program” dalam sistem perencanaan anggaran. Artinya, penganggaran dialokasikan dengan cara berfokus kepada program atau kegiatan yang berkaitan dengan prioritas nasional. Dalam hal ini, lanjut Maftuchan, pemerintah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan “money follows structure” atau “money follows function”.

Kemudian keempat, pemerintah perlu memobilisasi pendapatan negara dari sumber-sumber baru. Seperti melalui pajak kekayaan bagi wajib pajak orang super kaya, pajak karbon bagi produsen energi fosil, sensus pajak nasional, cukai plastik, hingga cukai minuman berpemanis buatan. Dengan ini, kata Maftuchan, pemerintah akan punya tambahan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk pendanaan program pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara berkelanjutan. "Kebijakan untuk mobilisasi pendapatan negara dari sumber baru seperti pajak kekayaan dan pajak karbon sangat penting," ujar Maftuchan. “Ini akan memberikan tambahan pendapatan untuk program pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara berkelanjutan.”