Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen, Agus Pambagio, menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kepada publik yang belum optimal memicu opini negatif masyarakat. "Komunikasi atas permasalahan tidak disampaikan kepada publik dengan benar. Jadi, muncul masalah kemarin-kemarin, lalu didiamkan. Saya sudah telepon berkali-kali ke Pak Dirjen, tolong dijelaskan," kata Agus kepada Tempo melalui sambungan telepon, Kamis, 16 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Agus menyampaikan, permasalahan muncul karena urusan bea cukai bersinggungan dengan kewenangan 18 kementerian/lembaga lain. Oleh sebab itu, jika ada permasalahan, DJBC perlu memberi penjelasan secara rinci kepada masyarakat. "Jadi yang kena memang bea cukai karena dapat perintah di border (perbatasan) sementara peraturan yang menjadi back up tidak bagus. Kena lah dia," ujarnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lebih lanjut, Agus mendorong agar tim komunikasi DJBC dapat secara proaktif merespons keluhan yang diutarakan masyarakat lewat media sosial. Dia menilai lambatnya reaksi DJBC membuat masyarakat berbondong-bondong menyerang. "Padahal kemungkinan kesalahan ada pada si pembawa sendiri, seperti karena bawa barang jastip," tuturnya.
Selain itu, Agus menyampaikan, persepsi buruk masyarakat terhadap oknum pejabat bea cukai yang terjerat kasus turut mempengaruhi kondisi ini. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi ihwal sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini. “Saya laporkan Bea Cukai dan pembahasan mengenai apa yang terjadi, situasi yang dihadapi oleh seluruh jajaran di lapangan, yang viral-viral,” kata Sri Mulyani setelah menemui Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024.
Dia juga melaporkan penyebab Bea Cukai menjadi sorotan publik, baik dari sisi peraturan maupun prosedur yang harus diperbaiki, termasuk juga dengan perubahan teknologi yang sangat cepat serta volume kegiatan dan beban yang luar biasa besar. “Itu semua tadi kami sampaikan dan kami akan mengambil langkah-langkah untuk terus memperbaikinya,” kata Sri Mulyani.
Ia tidak menjawab saat ditanya mengenai tanggapan atau arahan Presiden Joko Widodo terkait sorotan terhadap Bea Cukai. Dalam kesempatan lain, Jokowi mengatakan dia beserta jajaran akan menggelar rapat untuk membahas Bea Cukai. Kepala negara akan membicarakan secara khusus lembaga yang belakangan menjadi sorotan publik. “Ya, nanti akan kami rataskan di rapat internal,” kata Jokowi usai meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa, 14 Mei 2024.
SAVERO ARISTIA WIENANTO | RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI