Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar audiensi bersama dengan Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan pada Senin, 17 Februari 2024. Audiensi dilakukan untuk membahas berbagai langkah preventif guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam pertemuan itu, anggota juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lembaga antirasuah secara kontinu melakukan pemetaan titik-titik rawan dan rekomendasi perbaikannya, baik melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) maupun Monitoring Center for Prevention (MCP).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dilihat dari skor SPI 2024, skor indeks Kota Bandung masih berada pada kategori rentan dengan angka 69,14 poin, meski mengalami kenaikan 3,66 poin dibanding tahun sebelumnya, yakni 65,48," kata Budi Prasetyo yang dikutip Rabu, 19 Februari 2025.
Dia menjelaskan, skor per dimensi komponen internal Pemkot Bandung mengalami beberapa penurunan. Salah satu yang paling signifikan, yakni komponen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang anjlok ke angka 64,99 poin dari 86,91 poin.
Skor indeks 2024 Kota Bandung juga masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat 69,75. Oleh karena itu, perlu dilakukan akeselerasi perbaikan agar nilai per komponen beranjak naik.
Secara tata kelola yang terpotret dalam Monitoring Center for Prevention (MCP), Pemkot Bandung berada pada kategori Hijau, dengan skor 90 poin. Skor ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, 82 poin.
Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola dan mengurangi risiko korupsi. Secara detail, skor MCP Kota Bandung 2024 ini merupakan rata-rata dari skor delapan fokus area utama paling rentan, yakni Perencanaan (100), Penganggaran (93), Pengadaan Barang dan Jasa (86), Pelayanan Publik (100), Pengawasan APIP (84), Manajemen ASN (91), Pengelolaan Barang Milik Daerah/BMD (75), serta Optimalisasi Pajak (89). Satu-satunya area yang masih berada pada kategori kuning adalah pengelolaan BMD.
Menurut Budi, KPK berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui tugas koordinasi dan supervisi, KPK terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam perbaikan tata kelola yang semakin bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Foto 
