Demi Memburu Harun Masiku

Sebelum anggota legislatif hasil Pemilu 2019 dilantik, Nazarudin meninggal karena sakit. Seharusnya yang menggantikan Nazarudin adalah Riezky Aprilia karena menempati urutan kedua dalam perolehan suara Pemilu legislatif. Namun, justru nama Harun yang muncul. Belakangan terungkap, Harun diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan agar bisa lolos ke Senayan.  

Selain Wahyu, dugaan suap Harun melibatkan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina, dan bekas staf Hasto, Saeful Bahri. Wahyu divonis hukuman 7 tahun penjara dan kini bebas bersyarat, sedangkan Agustiani dihukum 4 tahun kurungan.

Dalam laporan majalah Tempo berjudul “Mengapa Penyidik KPK Gagal Menangkap Hasto Kristiyanto”, kasus yang menjerat Harun ini menyeret nama Hasto. KPK mendeteksi keberadaan Harun bersama Hasto di kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta pada 8 Januari 2020. Alih-alih menangkap Harun, lima penyelidik KPK justru ditangkap oleh polisi. Operasi penangkapan itu pun gagal. Tim KPK sempat ditahan dan diinterogasi karena pergerakan mereka.

Hasto membantah berada di PTIK pada 8 Januari 2020. Ia mengklaim berada di tempat lain untuk menyiapkan rapat kerja nasional PDI Perjuangan di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Ketentuan Khusus UU KPK

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan penyidik KPK tetap berupaya mencari Harun Masiku. “Tanpa henti untuk menganalisis setiap informasi dan petunjuk yang baru,” kata Tessa, kemarin, 17 Juni. 

Menurut Tessa, penyitaan barang bukti merupakan bagian dari penyidikan. Barang bukti yang disita akan diperiksa dan dianalisis. Hasil pemeriksaan nanti dikonfirmasi kepada saksi ataupun tersangka. Tujuannya tentu untuk memperkuat pembuktian perkara yang sedang ditangani oleh penyidik. “Tentunya yang lebih paham adalah penyidik,” katanya. “Tidak bisa serta-merta dibuka ke publik karena prosesnya masih berjalan.”  

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan penyitaan itu merupakan bagian dari penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Barang yang telah disita dari Kusnadi akan diperiksa. Hasilnya nanti diklarifikasi kepada yang bersangkutan.

Penyidik KPK sudah memanggil Kusnadi lagi untuk diperiksa pada 13 Juni lalu. Namun dia tidak bisa hadir dengan alasan trauma setelah diperiksa oleh penyidik KPK. Untuk itu, penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap asisten Hasto Kristiyanto tersebut.  

Ihwal laporan Kusnadi ke Komnas HAM dan Mabes Polri, Asep tidak berkomentar banyak. “Nanti diuji yang dilaporkan. Itu ada CCTV-nya. Diuji di Komnas HAM, Dewas KPK, yang lainnya,” kata Asep.

Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menganggap prosedur yang dilakukan KPK terhadap Kusnadi dan Hasto tidak ada yang dilanggar. Penyidik KPK diperbolehkan menyita barang bukti selama itu berhubungan dengan tindak pidana. “Bisa disita dari saksi, tersangka, terdakwa, atau siapa pun orang yang menguasai barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana,” ujar Zaenur.

Anggota tim hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Rony Talapessy (kiri), bersama anggota staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, saat mendatangi kantor Komnas HAM di Menteng, Jakarta, 12 Juni 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna

Penyitaan itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan tersebut memiliki asas lex specialis derogat legi generali atau ketentuan khusus yang dapat menyampingkan prosedur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam konteks ini soal penyitaan.

Dalam Pasal 38 ayat 1 KUHAP, kata Zaenur, penyitaan mesti mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi KPK. Awalnya, dalam UU KPK yang baru, penyidik diwajibkan mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK dalam menyita barang bukti. Namun ketentuan itu telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tanggal 4 Mei 2021.

Mahkamah Konstitusi menilai izin penyitaan tidak tepat karena Dewas KPK bukan unsur aparat penegak hukum. Dengan demikian, KPK hanya memberitahukan kepada Dewas KPK tentang tindakan penggeledahan ataupun penyitaan.

Masih menurut putusan MK, penggeledahan bisa dilakukan lebih dulu dalam keadaan mendesak dan setelah itu segera diberitahukan kepada ketua pengadilan negeri setempat atau sesuai dengan KUHAP. Adapun perihal penyitaan, atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, KPK dapat melakukannya tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat.

Zaenur menghargai upaya hukum yang ditempuh Hasto dan Kusnadi untuk melawan penyitaan yang diterapkan KPK. “Kalau memang Hasto merasa itu melanggar hukum, berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan, silakan lapor ke Dewas KPK, Komnas HAM, boleh juga gugat di praperadilan,” katanya.

Ketua IM57+ Institute Mochamad Praswad Nugraha sependapat dengan Zaenur. Menurut dia, UU KPK memiliki kekhususan sehingga tidak perlu mendapat surat izin penyitaan dari pengadilan negeri setempat. “Penyidik memiliki kewenangan secara pro justitia mengambil atau merampas atau menyita barang detik itu juga,” kata bekas penyidik KPK itu.

Penyitaan, kata Praswad, juga tidak perlu menunggu persetujuan atau keikhlasan dari pihak yang memiliki barang. Pemeriksaan terhadap seseorang—seperti Kusnadi yang bukan saksi dalam kasus Harun Masiku—juga tidak perlu menunggu surat panggilan, selama orang yang dituju dinilai dapat memberikan keterangan.

Dia berpendapat, kendala kasus Harun Masiku pun karena persoalan kemauan pimpinan KPK yang tidak kunjung menyetujui untuk menangkap Harun. Padahal Harun sudah diketahui sedang bersembunyi di sebuah pulau yang berada di luar wilayah Indonesia. “Political will saja itu. Kami pada 2021 sudah mau tangkap,” kata Praswad.