Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp 201 miliar, dari pagu anggaran 2025 yang awalnya sebesar Rp 1.237.441.326.000 atau Rp 1,23 triliun. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran itu implikasinya tidak begitu berdampak buruk bagi kinerja KPK, dalam hal penindakan maupun pencegahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kebutuhan besar, anggaran kecil kalau begitu apa? Buat kebijakan pengetatan penggunaan anggaran dan itu hal biasa dalam sistem pemerintahan," kata Johanis Tanak saat ditemui Tempo di kantornya, Jakarta Selatan pada Selasa, 11 Februari 202.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kendati demikian, dia tidak menampik jika efisiensi anggaran ini memengaruhi kerja penyidik KPK. "Sebenarnya dibilang pengaruh, pengaruh, dibilang tidak, tidak. Tergantung dari cara kita melihat saja," ujarnya.
Lantas, apa dampak pemangkasan anggaran di KPK? Berikut informasi selengkapnya.
KPK Kurangi Orang yang Lakukan Penyelidikan
Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono mengungkapkan bahwa lembaganya menerapkan lima langkah penghematan setelah mengalami pemangkasan anggaran Rp 201 miliar. Langkah pertama adalah melakukan efisiensi dalam perjalanan dinas dan penugasan.
Dalam konteks ini, KPK mengurangi jumlah hari perjalanan dinas dan jumlah orang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan. "Ini artinya pegawai KPK, insan KPK akan mendapatkan beban kerja yang sedikit lebih tinggi dari sebelumnya," ucap Agus dalam rapat bersama Komisi III DPR, Rabu, 12 Februari 2025.
Kedua, penghematan dilakukan dengan menggelar rapat, seminar, dan kegiatan sejenis di kantor, serta memaksimalkan penggunaan teknologi daring untuk mengurangi kebutuhan perjalanan dinas. Ketiga, KPK juga akan membatasi kegiatan seremonial dan dilakukan secara sederhana.
Keempat, KPK menghemat pengadaan alat tulis kantor, perangkat sosialisasi, dan kebutuhan sejenis lainnya. Terakhir, pengurangan biaya dilakukan dalam penggunaan jasa pihak ketiga, seperti konsultan dan layanan eksternal lainnya.
KPK Tetap ke Lokasi Bila Ada Kasus Korupsi Daerah
Johanis Tanak mencontohkan, setelah pemangkasan anggaran, supervisi untuk aparat penegak hukum di Nusa Tenggara Timur (NTT), idealnya KPK datang ke daerah. Tetapi karena anggarannya tidak ada, maka supervisi cukup dilakukan dengan video conference. Kebijakan seperti ini, kata Johanis, diambil demi memenuhi kebijakan pemerintah mengenai efisiensi penggunaan anggaran.
Berbeda dengan supervisi, penyidik KPK tetap harus ke lokasi bila ada kasus korupsi di daerah. Penyidik harus datang ke lokasi untuk menangkap dan membawa para tersangka ke Jakarta. "Enggak bisa efisien kan kalau tidak didatangi ke sana atau tidak dibawa ke sini tidak efektif jalannya pelaksanaan tugas," kata dia.
KPK Efisien dalam Belanja
Agus menyatakan bahwa KPK cukup efisien dalam konteks biaya pemeliharaan, belanja barang dan jasa. Pasalnya, kata dia, pegawai dan pejabat KPK tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas dan kendaraan dinas.
Dia menjelaskan, pagu anggaran KPK tahun ini Rp 1.237.441.326.000. Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp 790,71 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai. Sebanyak Rp 428,01 miliar untuk belanja barang dan Rp 18,72 miliar untuk belanja modal.
"Pada 2025 ini, anggaran kami dapat diefisiensikan sebesar Rp 201 miliar. Pagu setelah efisiensi atau dalam konteks rekonstruksi adalah menjadi Rp 1.036.441.326.000," kata Agus
Setelah terkena pemangkasan, alokasi belanja pegawai KPK tetap sebesar Rp 790,71 miliar. Namun, belanja barang turun 45 persen menjadi Rp 233,91 miliar dan belanja modal turun 37 persen menjadi Rp 11,82 miliar.
Penurunan terbesar terjadi pada belanja barang yaitu Rp 194,1 miliar dan belanja modal Rp 6,9 miliar. Di dalam efisiensi ini, sudah terdapat efisiensi dalam konteks perjalanan dinas sebesar 50 persen, yaitu Rp 61,51 miliar.
Annisa Febiola dan Mutia Yuantisya berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
