Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindakan pemerasaan dan penerimaan gratifikasi dalam pengurusan surat izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi Sumatera Selatan menyusul Kadisnakertrans Sumsel Deliar Marzoeki yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palembang, Hutamrin mengatakan, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus telah menetapkan dua orang tersangka, yang didapatkan dari hasil pengembangan kasus, dan juga terlibat dalam perkara rasuah tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dua orang tersebut adalah Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Firmansyah Putra (FP) dan Perwakilan PJK3 Pembinaan PT Dhiya Aneka Teknik.
"Dua tersangka baru ditetapkan pada Senin lalu, 17 Febuari 2025," kata Hutamrin melalui tulisan rilis yang diterima Tempo pada Rabu, 19 Febuari 2025.
Hutmarin menambahkan, kedua tersangka ini diduga turut andil dalam melancarkan aksi pemerasan dan gratifikasi pengurusan dan penerbitan K3 yang sebelumnya melibatkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Deliar Rizqon Marzoeki dan sopirnya ALex Rahman.
"Kedua tersangka ini menikmati gratifikasi. Untuk perannya, akan kita ungkap di persidangan," kata Hutamrin.
Menurut hasil pemeriksaan kata Hutamrin, tersangka Firmansyah Putra mengaku memfasilitasi serta mengoordinasikan aliran dana suap yang diterima oleh Kadisnakertrans. Sementara itu, tersangka Harni Rayuni mengaku sebagai pihak yang memberikan sejumlah uang dalam rangka memperlancar proses perizinan dan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Disnaker.
"Kedua tersangka telah dilakukan pemeriksaan intensif dan ditahan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut," kata dia.
Diketahui, keduanya akan ditahan selama 20 hari kedepan, terhitung Senin, 17 Febuari hingga 8 Maret 2025 di Rumah Tanahan Kelas 1 Pakjo dan Lapas Perempuan Kelas II A Palembang.
Sementara sejauh ini, Hutamrin mengatakan, penyidik sudah memeriksa 40 saksi baik dari perusahaan yang diperas maupun ahli dan saksi lainnya. "Pertimbangan penetapan berdasarkan fakta, kami tekankan tidak ada kriminalisasi dan kesewenangan dari penyidik untuk penentuan kedua tersangka," jelasnya.
Dari perbuatan yang telah dilakukan, kedua tersangka dikenakan Pasal 12 huruf B, huruf E, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 juncto Pasal 56.
