Aksi Masyarakat dalam Adaptasi Perubahan Iklim

Modalitas yang dimiliki Indonesia, seperti kebijakan, regulasi, dan instrumen operasional, harus mampu menumbuhkan program atau proyek yang sistematis. Ini adalah program dan kegiatan yang ditopang kemampuan sumber daya manusia dan lembaga yang diisi teknologi serta mampu dikerjakan masyarakat dengan memobilisasi pendanaan secara efektif dari sumber yang tersedia.

Jika hal tersebut terlambat dilakukan, Indonesia akan kehilangan peluang untuk menciptakan ketangguhan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam menghadapi risiko krisis iklim. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menghitung untuk jangka menengah. Menurut lembaga tersebut, potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim karena tidak melakukan adaptasi bisa mencapai Rp 115.423 miliar pada 2024.

Nilai kerugian ini jauh melampaui tingkat produk domestik regional bruto nasional pada tahun yang sama (2024) sebesar Rp 14.666 miliar. Sebaliknya, apabila melakukan aksi adaptasi perubahan iklim, kerugian ekonomi dapat ditekan menjadi Rp 62.193 miliar (Bappenas, 2019).

Untuk mempercepat aksi adaptasi di masyarakat, khususnya di tingkat tapak (desa), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menerbitkan peraturan menteri tentang prioritas penggunaan dana desa 2020 yang memuat aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kegiatan yang menjadi prioritas di desa ini mulai diakui dalam program pada 2019 melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018.

Dari pengalaman saya, strategi aksi adaptasi perubahan iklim di beberapa daerah memiliki tantangan dan keunikan tersendiri. Secara umum, para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan, memiliki hasrat, tapi dibatasi oleh periode waktu yang pendek karena mengejar target penyusunan rencana dan anggaran.

Demikian halnya kegiatan yang dikerjakan lembaga swadaya masyarakat bersama masyarakat dalam mengejar tenggat. Situasi ini dengan sendirinya mencederai prinsip yang seharusnya dipatuhi dalam merancang aksi adaptasi.

Misalnya, apakah kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan sasaran dan kepentingan wilayah? Hal ini terjawab apabila mereka bersepakat dengan tujuan adaptasi yang hendak mereka lakukan. Ada yang bertujuan meningkatkan atau memperkuat pembangunan manusianya. Misalnya, karena fisik lingkungannya selalu terpapar banjir, melalui langkah ini masyarakat tetap mampu menjalankan fungsi sosial dan ekonominya. Atau adaptasi mereka bertujuan mengelola risiko bencana akibat iklim melalui pengembangan benih tanaman yang kuat terhadap rendaman air saat wilayahnya terpapar banjir atau membangun tanggul.

Hasil lain yang timbul akibat pembatasan periode waktu yang pendek karena mengejar target penyusunan rencana dan anggaran adalah produk kebijakan kehilangan perspektif keseimbangan dan sensitif gender. Kurangnya partisipasi masyarakat rentan, pertimbangan pengetahuan, serta kearifan tradisional dan ekosistem kurang begitu dalam.

Terakhir, saya mencermati dan mengingatkan kembali apa yang disampaikan banyak teori adaptasi agar kita tidak salah menerapkannya dalam kegiatan. Pertama, tidak ada satu resep (mujarab) pun yang harus diikuti karena setiap wilayah memiliki karakter sosial dan budaya masyarakat, prioritas, dan pilihan ekonomi serta kualitas, tekanan, dan kerusakan lingkungan yang berbeda.

Kedua, pengalaman diperoleh dalam proses. Kematangan dalam memilih strategi adaptasi diperoleh seiring dengan siklus dari aksi adaptasi. Dinamika penduduk dan perubahan lahan (dan konfliknya) serta pengetahuan akan mengikuti dan menjadi landasan untuk strategi adaptasi selanjutnya.

Ketiga, pengalaman itu menjadi umpan balik dalam kebijakan di tingkat nasional. Beragam tipologi penduduk, wilayah, bentang alam, dan lain-lain menjadi dasar kebijakan dan program yang diterbitkan untuk mengatur hal-hal yang sifatnya makro saja. Adapun untuk mikro, daerah diberi kekuasaan untuk mengembangkannya sendiri.