Antara nipah dan marsinah

"Yang terluka padamu, berdarah padaku." (Sutardji Calzoum Bachri) SEPANJANG tahun 1993, melebihi tahun sebelumnya, masalah hak- hak asasi manusialah yang paling rumit dan paling banyak menyita energi dan keprihatinan kita. Pada tahun sebelumnya, masalah ini diwarnai oleh "Tragedi Dili", kini ia diaksentuasikan lebih telak oleh kasus Nipah dan kasus kebiadaban puncak atas Marsinah. Kasus Nipah dan kasus Marsinah mewakili pelanggaran dominan atas hak-hak asasi manusia, yakni pada bidang pertanahan dan perburuhan. Kasus tanah Plumpang, Cijagang, Patikraja, Bekasi, juga sejumlah kasus di Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Irian Jaya yang sempat tersembul barulah sebagian dari gunung es penyingkiran rakyat secara tak patut dari tanah milik atau tanah garapan mereka. Di bidang perburuhan, keadaannya mungkin lebih buruk. Tidak terhitung kasus pemecatan atau pemutusan hubungan kerja (PHK), pemogokan, demonstrasi pekerja, kerusuhan di pabrik, dan perlakuan kejam atas kaum buruh selama tahun 1993. Berbagai tindakan sewenang-wenang atas rakyat lemah terjadi karena tiadanya kepastian hukum. Maraknya bisnis real estate dan padang golf, penguasaan tanah di berbagai daerah oleh para konglomerat, dualisme dalam administrasi pertanahan, diteruskannya restu atas prinsip comparative advantage, meluapnya buruh kasar, dan tiadanya kebebasan membentuk serikat buruh sendiri merupakan sumber-sumber utama dari berbagai penyudutan masyarakat lemah dalam sengketa pertanahan atau perburuhan. Tapi penyebab pokok harus dipulangkan pada konsentrasi kekuatan politik yang diikuti oleh konsentrasi kekuatan ekonomi akibat format politik Orde Baru. Konsentrasi demikian tak memungkinkan adanya kontrol yang efektif atas kolusi kekuatan ekonomi-politik itu. Dengan kata lain, berbagai pelanggaran di atas tak bisa dilihat hanya sebagai ekses pembangunan. Semua itu tidaklah kebetulan terjadi. Pelanggaran-pelanggaran demikian "bersifat sistemik". Baik di bidang pertanahan maupun perburuhan, rakyat pada stratum paling bawahlah yang amat terpukul. Paling rawan adalah posisi wanita pekerja berpendidikan minim. Perlakuan dan pembunuhan keji atas Marsinah sungguh dalam menyayat hati kita. Marsinah dizalimi semata-mata karena ia mendambakan hidup pada tingkat subsistensi. Pelanggaran yang luas atas hak-hak asasi manusia ini terjadi di tengah-tengah ramainya pembicaraan nasional maupun internasional tentang hak-hak asasi manusia. Para pelanggar sama sekali tak peduli dengan keprihatinan nasional dan internasional itu. Tapi ketakpedulian atas pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap masyarakat bawah kita, memang ditimpali oleh ketiadaan sikap konklusif pemerintah atas masalah hak asasi manusia itu. Pemerintah bagai membiarkan dirinya terjebak dalam kontroversi dan lupa mengambil langkah-langkah preventif nyata yang juga sistemik. Tidak bisa dibantah bahwa kontroversi soal hak asasi manusia sangatlah rumit. Ini berlaku paling tidak dalam tujuh asas. Sama sekali tak mudah mempertemukan: (1) hak-hak individual dengan hak-hak komunitas (2) prinsip indivisibility of rights dengan kebijakan pilih-pilih atasnya (3) tekanan pada hak-hak asasi universal dengan tekanan pada hak akan pembangunan (4) hak-hak asasi sebagai masalah politis dengan hak-hak asasi sebagai masalah yang murni yuridis (5) sisi yang tulus dari perjuangan hak-hak asasi di berbagai penjuru dunia dengan standar ganda negara atasnya atau penggunaannya semata-mata sebagai "topeng" untuk tujuan-tujuan ofensif serta dominasi. Juga harus dimasukkan pertentangan antara (6) prinsip kewenangan penuh negara menyangkut hak-hak asasi dengan globalisasi eksploitasi bumi serta globalisasi keprihatinan akan keamanan manusia dan lingkungan. Akhirnya, pertentangan pun berlaku antara (7) perlunya kesatuan pandang demi efektivitas pelaksanaan hak-hak asasi manusia itu secara universal dengan kenyataan akan kemajemukan pengalaman historis, keragaman "sistem" nilai, dan perbedaan posisi-posisi ekonomi-politik antarnegara. Tidak mungkin ada jalan keluar yang bisa memuaskan segenap pihak dalam kontroversi ini. Oleh karena itu, kita perlu mengoreksi keangkuhan kita baik yang pro maupun yang kontra hak-hak asasi universal dengan menandaskan kembali adanya batas-batas. "Keadilan," tulis Michael Walzer, "adalah konstruksi manusia dan diragukan bahwa itu hanya bisa dilakukan dalam satu cara". Tapi lebih terbatas visi lokal, terutama karena partikularitas memang tak terhingga. Visi lokal maupun universal yang dipaksakan takkan beda dari tirani. Di atas semuanya, ada batas-batas dari kesewenang-wenangan. Mungkin satu-satunya jalan pemecahan praktis yang sementara ini dapat ditempuh ialah memberikan prioritas kepada mereka yang paling patut dibela. Untuk membela hak-hak rakyat miskin dan buruh berpendidikan rendah, kita perlu menilik kembali sejumlah kebijakan ekonomi-politik yang selama ini menandai pemerintahan Orde Baru. Khususnya yang berkenaan dengan posisi pemerintah yang water-tight, yang terlalu sedikit memberikan peluang bagi kontrol dan koreksi. "Otomatisme," seperti dikemukakan oleh Vaclac Havel, perlu dihindari. Selanjutnya, harus ada dorongan nyata dan sistemik dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan serta mengurangi kesenjangan ekonomi di tengah- tengah bangsa kita. Jika ini bisa dilakukan, satu tiang yang kukuh telah diletakkan untuk membenahi situasi hak asasi manusia kita selanjutnya.