Bagaimana mendidik keturunan?

SAYA pensiunan pegawai Departemen P & K, yang telah mengalami bekerja pada Belanda, Jepang dan Pemerintahan sekarang. Untuk tidak tenggelam dalam onwetendheid, saya berusaha dengan susah payah ber-abonnement pada beberapa sutatkabar Ibukota, seperti Kompas, Sinar Harapan (dulu juga Indonesia Raya) dan telah beberapa lama secara teratur beli TEMPO . Apa yang ingin saya sampaikan ialah: hampir semua pemberitaan itu menginginkan perbaikan dalam melaksanakan pemerintahan. Seakan-akan kita ,merasakan bahwa ada dalam pelaksanaan (peraturan) pemerintahan yang tidak beres (jangan kita sebut kurang beres). Saya katakan kita "merasakan", karena untuk membuktikan hal-hal tidak beres itu, takut. Kita ini sebetulnya bangsa apa. Semua yang jelek, semu, malas, unreliable, oportunis, menjadi bgian tak terpisahkan dari image bangsa Indonesia. Coba tanya pada lain bangsa, baik dari ASEAN maupun di luarnya, bagaimana sebetulnya sifat-sifat yang sekarang menjadi ciri-ciri bangsa Indonesia. Kalau Dewan Pertimbangan Agung sudah menconstateer (tidak hanya mensinyalir, kata yang sangat digemari dan alat adudomba) bahwa saat ini "tidak adanya kesadaran dan tidak adanya disciplin nasional" sudah mengkhawatirkan, maka uitspraak ini tentu sudah betul-betul membutuhkan penanggulangan yang drastis, segera, dan . . . tanpa pandang bulu. Kalau kita berani jujur: keadaan negara kita ini makin lama makin cepat payahnya. Adanya gedung-gedung mewah, satelit bumi, TV berwarna, sekian banyak jembatan dan sebagainya, bukan bantahan terhadap kebobrokan moral kita, terutama mereka yang punya kekuasaan dan para pegawai negeri pada umumnya. Memang tidak semua pegawai negeri. Tapi jumlah yang bobrok suddh cukup besar untuk menomineer sifat-sifat corpsnya. Di mana-mana terjadi corruptie ! Mulai dari portir kementerian imigrasi, SIM, SPP, kartu penduduk, surat kawin, keterangan G.30.S, pajak, sudah pokoknya apa saja. Dari menahan uang untuk diputar dulu, comissie pemborong, dan nithili uang restitutie asuransi keshatan, apa ini masih kurang luas? Apa pemerintah tidak tahu hal-hal ini? Di mana bagian rakyat dalam mencari perlindungan? DPA menunjuk 3 trio jahat. Yaitu Cukong, Petualang, Pejabat. Coba tanya pada rakyat siapa di antara 3 ini yang paling salah/berdosa. Rakyat tentu akan jawab: si Pejabat. Lain dari pendirian Pemerintah yang melemparkan segala kesalahan kepada Cukong. Rakyat bisa memberi argumentasinya, tapi takut. Lihat saja persoalan Pertamina. Sudah jelas, yang salah siapa, yang dulu menghambur-hamburkan uang rakyat siapa yang knocien (?) dengan pembelian-pembelian siapa. Tapi apa yang dikatakan Pemerintah (Sadli). "Itu salah kita semua". Kapan rakyat tidak salah? Tanahnya tidak dibayar-bayar oleh Pertamina, sampai Pertamina ambruk . . . en toch masih harus ikut-ikut nanggung salah. Hati saya nangis mengetahui hal-hal semacam ini. Inikah hasil perjuangan Bp. Dr. Soetomo yang dengan uangnya sendiri yang cumpen, mempunyai cita-cita luhur/murni ingin meningkatkan derajat bangsa Indoneia? Inikah hasilnya? Suatu anugerah yang tak ternilai, bahwa beliau terlindung "tidak menangi" keadaan semacam ini. Bagaimana, orang-orang demikian ini, bisa mendidik anak keturunan mereka menjadi orang-orang baik, melihat contoh-contoh dari orangtuanya yang serba corrupt dan mafia itu? Kepada semua wartawan yang baik, saya menaruh harapan. SLAMET PR. Kiosk Pasar N0. 10 Jatinom, Klaten.