Bersih-bersih Komisioner OJK

KEPUTUSAN Panitia Seleksi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mencoret sejumlah politikus Senayan dari daftar kandidat pengawas perbankan layak disokong. Dewan Komisioner OJK sepatutnya tidak diisi anggota partai politik. Sebagai lembaga yang mengawasi seluruh kegiatan bisnis finansial, lembaga itu harus steril dari pelbagai kepentingan. Dalam seleksi awal, nama politikus Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, dan anggota parlemen dari PDI Perjuangan, Andreas Edy Susetyo, hilang dari daftar.

Komisioner OJK mengemban tugas krusial. Tahun lalu, aset perbankan yang mereka awasi bernilai Rp 6.730 triliun. Lembaga ini juga mengatur dan memelototi pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Dana yang berputar di industri keuangan nonbank mencapai Rp 1.907 triliun.

Karena aset yang diawasi sebesar itu, panitia seleksi harus memeriksa rekam jejak, kompetensi, profesionalisme, dan integritas kandidat. Senin pekan ini, panitia akan menyerahkan 21 nama kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian diperas menjadi 14 saja. Jumlah itulah yang akan disetor ke DPR sebelum digelar uji kelayakan dan kepatutan.

Terbentuk pada pertengahan Januari lalu, dalam bekerja, panitia seleksi melibatkan sejumlah lembaga. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sebagai ketua panitia seleksi, misalnya, menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelisik rekam jejak kandidat. Selain Menteri Keuangan, perwakilan industri keuangan dan akademikus menjadi bagian dalam tim ini.

Proses seleksi selayaknya juga dilakukan transparan. Sejauh ini panitia secara terbuka telah menyampaikan hasil kerja pada tiap tahap melalui situs dan konferensi pers. Panitia selayaknya mengikuti setiap prosedur tata kelola pemerintahan yang baik agar keputusan mereka nanti tak gampang dipersoalkan publik. Alasan pencoretan sejumlah nama, misalnya, bolehlah secara garis besar disampaikan kepada masyarakat. Asalkan tidak membuka aib--misalnya menyangkut rahasia perbankan atau kejahatan tertentu--penjelasan ini akan membuat kredibilitas panitia semakin moncer. Kasak-kusuk yang menyebutkan tim seleksi ingin membersihkan OJK dari pengurus lama layak pula diklarifikasi. Saat ini Ketua OJK Muliaman Hadad serta sejumlah komisioner lain terpental dari daftar.

Presiden harus memastikan seleksi komisioner OJK ini berjalan lancar. Ancaman Melchias Mekeng dan sejumlah anggota Komisi Keuangan DPR yang akan menolak kerja panitia seleksi selayaknya diantisipasi. Pekan ini DPR berencana memanggil panitia seleksi untuk mempersoalkan kinerja mereka. Sebagai pihak yang memberi mandat kepada tim seleksi lewat Keppres Nomor 5/P Tahun 2017, Presiden harus pasang badan menghadapi ancaman ini. Bulan-bulanan politikus terhadap panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2015 tak boleh terulang.

Menyodorkan kandidat-kandidat terbaik akan menyulitkan DPR untuk main sabun. Publik selayaknya diberi akses seluas-luasnya untuk mengawasi proses pemilihan. Jangan sampai cerita main suap atau barter politik, sebagaimana kerap kita dengar dalam sejumlah kasus seleksi pejabat publik, terjadi lagi. Kita tak ingin krisis perbankan 1998 dan sejumlah sengkarut perbankan--seperti penjualan produk investasi PT Antaboga Delta Sekuritas atau kasus asuransi Bumiputera--terulang karena OJK dikendalikan orang tak berkualitas.