Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Emil Salim *)
*) Bekas Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH)
HANYA segelintir "non-governmental individuals" Indonesia hadir dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang lingkungan hidup di Stockholm pada 1972. Mereka adalah tokoh-tokoh universitas yang prihatin dan mau menerjunkan diri dalam masalah lingkungan hidup, yang dirintis oleh Universitas Padjadjaran, Bandung. Ketika itu, lingkungan hidup merupakan masalah akademis yang belum banyak dikenal di masyarakat, juga di kalangan pemerintah. Barulah di tahun 1978 pemerintah terjun dalam usaha lingkungan hidup dengan mengangkat seorang menteri negara. Tetapi sang menteri tidak punya staf, tidak punya tenaga ahli, dan belum punya kantor. Dalam masa permulaan gerakan lingkungan hidup di Indonesia inilah muncul individu-individu nonpemerintah, juga kelompok organisasi nonpemerintah yang menaruh minat pada lingkungan hidup. Mereka pulalah yang secara sukarela membantu membangun Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH). Mereka tidak mendapat honorarium, hanya nasi bungkus di siang hari. Tetapi semangat mereka begitu tinggi. Mereka yang datang membantu Kantor PPLH kemudian menghimpun diri dalam "Kelompok Sepuluh", terdiri dari wakil sepuluh organisasi nonpemerintah. Minat individu dan organisasi nonpemerintah ini secara cepat naik tajam, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di daerah, sehingga tibalah waktunya memperluas basis organisasi nonpemerintah menjangkau seluruh Tanah Air. Maka, diadakanlah suatu konferensi yang diprakasai oleh Kelompok Sepuluh, dihadiri oleh wakil-wakil organisasi nonpemerintah dari berbagai daerah. Acara ini dibuka oleh Wakil Presiden Sultan Hamengku Buwono IX, yang secara pribadi adalah tokoh WWF dan sahabat Pangeran Bernhard, Ketua WWF Internasional. Tidak ada wakil pemerintah yang ikut serta dalam rapat ini. Menteri Negara PPLH hanya menyampaikan permasalahan lingkungan. Untuk selanjutnya, wakil-wakil organisasi nonpemerintah itu sendiri yang menentukan mau bagaimana mereka selanjutnya. Konferensi yang diselenggarakan pertengahan Oktober 1980 ini berhasil membentuk suatu gabungan organisasi nonpemerintah yang bernama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dengan singkatan Walhi. Saat itu dimulailah gerakan organisasi nonpemerintah di gelanggang lingkungan hidup di tingkat nasional. Semula mereka banyak memusatkan usaha pada penyadaran masyarakat, latihan, serta pendidikan konservasi alam di berbagai daerah, seminar, pameran di Pekan Raya Jakarta, dan penerbitan. Tetapi, lambat laun Walhi ikut terjun dalam substansi kebijakan menyusun Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 1982. Berbagai kasus mulai diangkat ke permukaan. Fungsi advokasi lebih maju ke depan. Dan secara gigih mereka memperjuangkan kepentingan lingkungan, jika perlu dengan menuntut perusahaan dan pemerintah, termasuk Menteri Negara Lingkungan, ke pengadilan. Dalam menggugat PT Inti Indorayon Utama, Walhi memang kalah. Tapi keputusan pengadilan merupakan terobosan hukum karena mengakui hak menggugat (legal standing) Walhi, yang mengatasnamakan lingkungan, dalam kasus pengadilan. Dan jadilah Walhi hati nurani masyarakat untuk menggugat ketimpangan perlakuan pemerintah dan pengusaha terhadap lingkungan hidup yang merugikan masyarakat. Perkembangan ini perlu ditempatkan dalam konteks kehidupan politik Indonesia di masa itu. Saat itu, politik didominasi oleh penguasa politik yang mengooptasi berbagai pihak, mulai partai politik, angkatan bersenjata, DPR-MPR, pengusaha konglomerat, sampai berbagai macam organisasi kemasyarakatan seperti Pramuka, Serikat Pekerja, Persatuan Guru, dan seterusnya. Melalui kooptasi berbagai lembaga inilah bisa dilanggengkan keberlanjutan kekuasaan politik dalam kehidupan masyarakat. Di tengah-tengah keadaan yang menekan seperti ini, tumbuh berkembang individu dan organisasi nonpemerintah, terutama di medan juang lingkungan hidup. Hal ini dimungkinkan berkat diakuinya kehadiran lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 1982. Kelak, peraturan ini menanamkan benih bagi tumbuhnya kekuatan masyarakat madani. Gerakan lingkungan hidup tidak hanya meliputi mereka yang bergabung dalam Walhi. Di luar ini tumbuh berkembang jutaan individu nonpemerintah dan ribuan organisasi nonpemerintah yang secara mandiri bergerak di bidang lingkungan hidup di seantero Tanah Air. Adat-istiadat Maluku dan Irianjaya telah membiasakan rakyat mematuhi ketentuan sasi, yang menetapkan larangan menangkap fauna atau menebang flora untuk jangka waktu tertentu supaya sumber daya alam ini punya kesempatan untuk memperbaharui dirinya. Muncul tokoh-tokoh rakyat kecil, seperti Ibu Eroh, yang namanya menjulang ke atas karena membangun terowongan air untuk menyelamatkan tanah gersang di Jawa Barat. Santri-santri di Pondok Pesantren An-Nuqayah di Gulukguluk, Sumenep, Madura, terpanggil menanami hutan sebagai penyerap air hujan yang kemudian mengalir di sungai untuk kesempurnaan salat. Kepala suku Dayak, Medang, di Putus-sibau, Kalimantan Barat, menemukan cara untuk membangun waduk sederhana yang bisa mengalirkan air ke tanah gersang untuk bertani menetap, dan menularkan gagasan ini sehingga bisa menghentikan ladang berpindah. Puluhan janda di Desa Perbaungan, Sumatra Utara, kehilangan suami, yang bekerja sebagai nelayan tradisional, karena ditabrak kapal pukat harimau. Namun, mereka tidak putus asa dan bersama dengan nelayan-nelayan tradisional lainnya berusaha keras menyelamatkan kawasan lautnya dari merajalelanya pukat harimau. Hutan, tanah, air, laut, dan keanekaragaman hayati diselamatkan oleh jutaan penduduk dari pengurasan yang semakin gencar merusak lingkungan. Yang diangkat ke atas permukaan barulah sebagian. Masyarakat Indonesia diwarisi sumber daya alam dan lingkungan yang kaya jenis, plasma nutfah, dan keanekaragaman ekosistem. Di dunia, kekayaan itu nomor dua sesudah Brasil. Kepulauan Indonesia terletak dalam garis lintang khatulistiwa. Kita diberkahi lautan subur yang luas dan hutan tropis basah yang kaya keanekaragaman hayati. Isi alam kita bukan hanya pohon untuk industri kayu, tetapi juga kulit kayu yang kaya sebagai bahan baku untuk obat. Ikan yang bebas berenang di lautan kita tidak hanya berguna untuk pangan, tetapi juga memuat bahan baku obat dan kosmetik. Indonesia penuh dengan sumber daya biologi yang dengan sentuhan bioteknologi dan material teknologi bisa menghasilkan nilai tambah yag berlipat ganda. Kita duduk di atas kotak kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Hanya, otak dan ilmu kita belum menjangkaunya untuk memberi nilai lebih yang tinggi. Dalam kaitan inilah sangat penting membawa gerakan lingkungan hidup ke tangan rakyat kita untuk menggugahnya dengan teknologi dan ilmu guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan lingkungan kita. Untuk ini diperlukan individu dan organisasi nonpemerintah generasi kedua yang mampu menukik ke substansi lingkungan yang lebih dalam. Dengan demikian, pembangunan tidak lagi hanya mengolah sumber daya alam untuk satu-dua generasi. Kini, yang diperlukan adalah pembangunan mengelola sumber daya alam yang lebih sedikit dalam makna kuantitas, tetapi lebih besar nilainya dalam makna kualitas, yang menghasilkan nilai tambah sebagai pendapatan yang lebih tinggi dan lebih berharga. Untuk ini diperlukan gerakan lingkungan hidup tahap kedua yang membawa masyarakat dan bangsa Indonesia melalui pola pembangunan berkelanjutan dengan wawasan lingkungan ke arah masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih manusiawi dan lestari. Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini    Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
 Edisi 1 Januari 2001  PODCAST REKOMENDASI TEMPO cari-angin marginalia bahasa  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Asas jurnalisme kami bukan jurnalisme yang memihak satu golongan. Kami percaya kebajikan, juga ketidakbajikan, tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya tugas pers bukan menyebarkan prasangka, justru melenyapkannya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Jurnalisme kami bukan jurnalisme untuk memaki atau mencibirkan bibir, juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghamba ~ 6 Maret 1971Unduh aplikasi Tempo   © 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum |
