Golkar

". . . aku tidak mau jadi diktator. Fsukankah kamu tidak pula menhendaki bahwa aku menjadi diktator?" --Bung Karno, 17 Oktober 1952. DI pagi Jakarta yang panas itu Bung Karno menolak untuk didesak Ratusan demonstran berdiri di depan Istana Mereka itulah yang beberapa saat sebelumnya memasuki gedung Parlemen. Di sana serombongan orang berikat kepala merah mengobrak-abrik kursi. DPR, bagi mereka, sudah jadi "Dewan Penipu Rakyat." Parlemen harus bubar. Bung Karno tak sependapat. Kita, katanya, "sebagai negara demokrasi perlu alat demokrasi, yaitu suatu parlemen, sebagaimana pula. halnya di negeri-negeri lainnya." Kenapa di hari itu--yang kemudian dikenal sebagai hari "peristiwa 17 Oktober" - orang banyak itu marah kepada DPI? Sebagian analisa menyebut, bahwa massa itu digerakkan oleh para pemimpin militer di Jakarta. Tentara memang tak puas dengan dewan perwakilan yang jadi ajang partai-partai itu terutama ketika di sana ada mosi yang menuntut, antara lain, peninjauan kembali kepemimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia. Memang, di hari itu ke Istana menghadap sejumlah perwira tinggi. Mereka menyatakan ketidakpuasan yang sama seperti yang dinyatakan di kalangan demonstran. Tapi tentu saja harus diakui, bahwa di luar para pemimpin partai, ada rasa capek umum terhadap keadaan. Bukankah kabinet jatuh bangun oleh mosi demi mosi para wakil partai, dan pemerintahan nyaris tak bisa bekerja? Keadaan seperti itulah yang mendukung semangat antipartai yang kemudian kian kuat suara dan langkahnya-sampai dengan hari ini. Di tanggal 17 Oktober 1952 itu, Bung Karno memang belum setuju betul. Seperti yang nampak dari studi yang menarik oleh Daniel Dhakidae tentang tiga pemilihan umum Indonesia dalam majalah Prisma September 1981, ada jarak jelas antara sang Presiden dengan para pemimpin angkatan perang. Tapi kemudian, dengan cepatnya jarak itu jadi jarak ntara dua garis sejajar. Tanggal 28 Oktober 1956, Bung Karno bicara di depan utusan pemuda. Dalam pidato yang kemudian dijuduli Indonesia, Pilihlah Demokrasimu yang Sejati itu Bung Karno menyebut mimpinya yang indah bahwa para pemimpin politik bersedia menguburkan partai masing-masing. Dan itu terjadi justru setelah pemilihan umum di tahun 1955 yang berhasil membentuk DPR yang tak lagi "sementara". Rupanya harapan Bung Karno tak terpenuhi. Ketika ia bicara di depan massa 17 Oktober 1952, ia bicara bahwa pemilihan umum akan menghasilkan suatu "parlemen yang sempurna". Tapi setelah pemilu yang cukup bebas dan rahasia itu selesai, dan parlemen tersusun, kenapa ia kecewa? Kenapa "parlemen yang sempurna" itu tak terjadi? JAWABNYA bisa banyak. Salah satunya mungkin karena Pemilu 1955 ternyata tak menghasilkan suatu mayoritas tunggal. Tak ada pemenang yang dapat suara unggul di atas kontestan lain: PNI 57 kursi, Masjumi 57 kursi, NU 45 kursi dan PKI 39 kursi. Dan karena partai-partai pemenang itu tak bisa bersama-sama memerintah, stabilitas tak terjadi. Syahdan, beberapa tahun kemudian -- setelah melalui banyak kejadian yang keras dan berdarah - lahirlah Orde Baru. Pemilu 1971 menghasilkan suatu mayoritas tunggal, Golkar. Pemilu 1977 hanya mengulangi apa yang terjadi. Suatu pemerintahan yang terkuat dalam sejarah Indonesia modern telah lahir, dan stabil. Orang bisa bersyukur. Tapi orang bisa bertanya juga sejauh mana suatu mayoritas tunggal berbeda dengan partai monopolistis -- yang misalnya ada di negeri komunis. Kita seharusnya tahu jawabnya: monopoli lahir dari keserakahan, keserakahan lahir dari ketidakpastian, dan ketidakpastian lahir mungkin karena kaki palsu.