Hatta di Lapangan Banteng

Ada yang menyebut mantan Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo "herder fiskal". Sebagai bendahara negara, Agus memang "galak". Tapi, berbeda dengan herder yang amat menurut kepada tuannya, Agus dinilai kerap berseberangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan karena itulah dia diganti. Jika itu benar, penunjukan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa sebagai Pelaksana Tugas Menteri Keuangan patut diduga sebagai upaya meluluskan banyak keinginan Presiden yang selama ini terhambat karena kedisiplinan Agus.

Upaya "penyingkiran" Agus Martowardojo terjadi sejak Presiden mengajukannya sebagai calon tunggal untuk jabatan Gubernur Bank Indonesia, menggantikan Darmin Nasution. Agus terpilih dan Mei depan dia harus pindah kantor. Namun, sebulan sebelum perpindahan, Agus diberhentikan lewat Keputusan Presiden Nomor 44/M/2013 tertanggal 18 April 2013. Sehari kemudian, melalui keputusan yang hanya beda satu nomor, Hatta diangkat menjadi Menteri Keuangan sementara.

Agus dianggap memiliki banyak "dosa". Ia memilih membintangkan dan menahan untuk sementara anggaran yang tak jelas peruntukannya. Ia tak mau kebocoran anggaran pembangunan pusat olahraga di Hambalang terulang. Kedisiplinan Agus ini dikeluhkan sejumlah menteri yang programnya tertunda.

Agus juga dianggap menghalangi pembangunan Jembatan Selat Sunda. Ia menganggap proyek senilai Rp 100 triliun itu hanya menguntungkan PT Graha Banten Lampung Sejahtera, anak usaha Artha Graha. Agus juga menahan tambahan anggaran ujian nasional sekitar Rp 100 miliar dan dana taktis presiden Rp 2 miliar per bulan.

Presiden memang punya hak prerogatif untuk mengangkat pembantunya. Dipilihnya Hatta lebih terkait dengan persoalan kedekatan dan kepatuhan. Tentu, sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta tahu banyak dan kerap terlibat dalam permasalahan di Kementerian Keuangan. Tapi, semua juga tahu, Hatta adalah salah satu orang yang paling setia kepada Yudhoyono. Selain berbesan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini tak pernah memberi kritik kepada Presiden.

Hatta dibutuhkan Yudhoyono untuk mengganti Agus yang "susah diatur". Untuk kepentingan yang lebih besar, pendekatan seperti ini justru merugikan. Kontrol fiskal akan mengendur, tak ada lagi keberanian bersikap tegas. Keharmonisan kabinet lebih dipentingkan dibandingkan dengan kesehatan keuangan negara. Jika itu terjadi, bukan mustahil kasus Hambalang akan terulang.

Betul, Hatta sejak awal mengatakan tidak akan mengutak-atik kebijakan yang dibuat Agus. Dia juga berjanji menyerahkan soal Jembatan Selat Sunda kepada Menteri Keuangan definitif nanti. Tapi siapa bisa menjamin omongannya itu? Bukankah Hatta sendiri yang mengatakan Surat Keputusan Presiden Nomor 45 itu memberinya kewenangan penuh menjalankan tugas dan fungsi Menteri Keuangan?

Menjelang semester kedua nanti, tugas Menteri Keuangan semakin berat. Masalah defisit anggaran, subsidi bahan bakar minyak yang semakin memberatkan, dan guncangan krisis ekonomi dunia yang membuat ekspor kita anjlok diperkirakan akan menjadi-jadi. Hatta tak mungkin mampu menanggung semua beban itu. Jika rangkap jabatan ini berlarut-larut hingga akhir tahun, beban itu semakin berat. Apalagi, sebagai ketua partai, Hatta tentu berkonsentrasi menghadapi pemilihan umum.

Pengganti Hatta harus segera ditetapkan. Presiden pasti sudah mengantongi nama, karena rencana penggantian Agus sudah direncanakan beberapa bulan lalu. Jika saja bulan depan Menteri Keuangan definitif sudah diangkat, dia punya waktu panjang untuk merencanakan penguatan ekonomi menjelang kehebohan politik 2014. Dan semestinya Menteri Keuangan nanti segalak dan seindependen Agus.