Bumerang Proyek Wisata Komodo

SIKAP ngotot pemerintah melanjutkan pembangunan kawasan wisata Pulau Komodo tidak hanya membahayakan lingkungan, tapi juga meminggirkan masyarakat lokal. Setelah mengabaikan kritik dan penolakan organisasi pencinta lingkungan, pemerintah menganggap angin lalu rekomendasi Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) atas proyek destinasi wisata super-premium tersebut.

Dalam keputusan sidang ke-44 World Heritage Committee pada 16-31 Juli lalu, UNESCO meminta Indonesia menghentikan sementara pembangunan proyek wisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, itu. Alasannya, pembangunan infrastruktur pariwisata super-prioritas ini mengancam nilai universal luar biasa atau outstanding universal value (OUV) area konservasi alam tersebut. Kekhawatiran UNESCO beralasan. Kelangsungan hidup komodo, hewan langka yang ditetapkan sebagai warisan dunia, bisa terancam jika habitatnya berubah menjadi area pelancongan.

UNESCO menilai kelestarian area konservasi itu menurun karena luas zona rimba di Taman Nasional Komodo sudah diubah menjadi lahan konsesi industri pariwisata. Sejak lima tahun lalu, pemerintah memberikan konsesi seluas ratusan hektare untuk pengelolaan wisata berbasis alam (ecotourism) di sejumlah pulau di area Taman Nasional Komodo kepada beberapa perusahaan. Namun, menurut temuan Tempo, sejumlah dokumen dan kesaksian menunjukkan kejanggalan proses pemberian izin kepada mereka.

UNESCO juga menyoroti surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 13 Juli lalu, yang salah satu isinya menekankan bahwa pembangunan di kawasan taman nasional tidak memerlukan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Temuan ini menunjukkan pemerintah tidak menghiraukan aspek kelestarian lingkungan dalam proyek tersebut. Tidak ada yang keliru dari ikhtiar memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan ekonomi. Tapi konservasi alam tak boleh menjadi tumbal. Ada kesan, dalam proyek ini, pemerintah menganggap kelestarian lingkungan sebagai faktor kesekian ketimbang kepentingan ekonomi. Ini jelas konsep “pembangunan” (developmentalism) yang usang.

Sudah berkali-kali UNESCO memberi peringatan kepada pemerintah, termasuk meminta penjelasan soal perubahan peruntukan zonasi di Taman Nasional Komodo seluas 465,17 hektare. Pemerintah juga diminta menyampaikan informasi konsesi wisata di area konservasi itu, hingga menyerahkan revisi environmental impact assessment (EIA). Tapi pemerintah lebih senang berkelit. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, misalnya, menanggapi peringatan itu dengan penyangkalan bahwa pengembangan kawasan wisata komodo akan mempertimbangkan kelanjutan ekosistem hewan tersebut. Fakta yang terjadi justru sebaliknya.