Jangan Mendua Berantas Korupsi

SIKAP jelas, tegas, bahkan kalau perlu agak kaku, merupakan ”senjata” yang perlu dimiliki pejabat republik ini dalam memberantas korupsi. Citra Indonesia sudah sedemikian buruk di mata dunia, korupsi seakan sudah menjadi kultur yang sulit diubah. Bahkan ekonom Sjahrir, dalam sebuah acara, khawatir korupsi sudah menjadi DNA, bagian dari genetis manusia Indonesia. Mungkin banyak yang setuju dengan Sjahrir. Sebab, komisi demi komisi datang dan pergi silih berganti, bahkan sejak awal kemerdekaan, tapi belum kelihatan ada perubahan berarti dalam penanganan korupsi.

Menghadapi kejahatan luar biasa itu, sikap mendua, pernyataan bernama kompromi, terasa kurang menguatkan gerakan membasmi korupsi. Bahkan terasa melawan arus kuat antikorupsi yang belakangan terasa mulai kembali hidup. Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa banyak pejabat di daerah takut menjalankan proyek karena khawatir akan dituduh korupsi, sangat disayangkan, termasuk kategori mendua tadi.

Jaminan pribadi Bachtiar Chamsyah, yang juga Menteri Sosial, untuk penangguhan penahanan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, rasanya kurang tepat dilakukan. Sebab, program penting kabinet adalah memberantas korupsi. Semestinya Menteri Bachtiar membiarkan proses hukum terhadap Rokhmin, dalam kasus pengumpulan dana nonbujeter di departemennya, berjalan tanpa ”gangguan” apa pun. Jaminan atas Rokhmin bisa menimbulkan kesan bahwa kabinet belum satu sikap memandang dugaan korupsi, termasuk terhadap mantan menteri yang tengah diperiksa. Lagi pula, jaminan atas Rokhmin bisa dilakukan pihak lain jika itu sesuai dengan ketentuan hukum.

Bachtiar Chamsyah, Jusuf Kalla, dan semua orang yang sehat pikiran pasti berpendapat sama: pejabat birokrasi bukanlah bandit. Tapi ketika seorang Wakil Presiden yang melontarkan pendapat itu, dalam sebuah seminar internasional yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi dua pekan lalu di Jakarta, entah mengapa kesan ”tidak berdiri di tengah” sangat terasa. Apalagi, Jusuf Kalla seperti memberi peringatan bahwa pemberantasan korupsi oleh KPK jangan hanya memberikan ketakutan kepada pejabat dan siapa pun, tetapi harus juga membuat perekonomian tetap berjalan. Dia memberi contoh bahwa banyak pejabat di daerah tak mau mengambil keputusan cepat yang diperlukan untuk memulihkan ekonomi. Para pejabat daerah itu takut dituduh korupsi.

Ada masalah pelik di sini. Sistem pertanggungjawaban proyek di mana saja bergerak antara dua titik ekstrem. Sistem bisa sangat ketat dan berlapis-lapis, menciptakan birokrasi yang panjang, dengan akibat proyek berjalan lebih lama tapi relatif lebih aman dari korupsi. Tapi bisa sebaliknya, sistem sangat ringkas, dengan birokrasi relatif pendek, dengan hasil proyek berjalan cepat tapi rawan korupsi. Yang terjadi di Indonesia sangat ajaib. Sistem pertanggungjawaban proyek begitu ketat, dengan birokrasi luar biasa panjang, karenanya proyek berjalan lama, tapi korupsi tetap terjadi. KPK belakangan membuat para birokrat berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi.

Idealnya, pembangunan proyek-proyek perlu berjalan sangat cepat, tapi bebas korupsi. Sialnya, di Indonesia, harapan ini masih terlalu ”mewah”. Jika harus memilih satu alternatif, lebih baik para pejabat kita berpihak pada pemberantasan korupsi. Proyek pembangunan bisa dikejar, tapi kerusakan mental anak negeri akibat korupsi sungguh sulit diperbaiki.