Kisruh Telkom Jangan Dibiarkan

SURAT Dewan Komisaris PT Telkom kepada Menteri Negara BUMN menunjukkan ada masalah di perusahaan telekomunikasi terbesar Indonesia itu. Setelah surat itu bocor ke mana-mana, publik tahu bahwa komisaris dan direksi—termasuk wakil direktur utama—sudah tak lagi sejalan dengan Direktur Utama PT Telkom. Itu sebabnya surat itu meminta Menteri Negara BUMN Sugiharto mencopot Direktur Utama Arwin Rasyid. Alasan yang dikemukakan, Arwin tidak cocok lagi memimpin perusahaan yang sudah menjual saham di pasar domestik dan internasional itu.

Komisaris rupanya punya penilaian sendiri. Misalnya, operasional perusahaan secara fundamental mengkhawa-tirkan, meskipun kinerja keuangan meningkat. Ini bisa di-lihat dari realisasi belanja modal yang terus menurun. Arwin dinilai sering jalan sendiri, mengabaikan direksi yang lain dan komisaris.

Problem internal begini sebenarnya terjadi di perusahaan mana pun. Hanya, karena menyangkut perusahaan negara dan publik sepenting Telkom, urusan jadi gawat. Ada kepentingan masyarakat dan pemegang saham yang dipertaruhkan dalam kemelut ini. Usaha mencapai kepentingan pemegang saham, yaitu meraih laba sebesar-besarnya, bisa terganggu karena konflik internal tadi.

Rakyat banyak sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) juga punya interest, misalnya untuk mendapatkan pelayanan terbaik dan kinerja yang kinclong. Jika kemampuan Telkom mencetak laba meningkat, masyarakat secara tidak langsung juga mendapat keuntungan karena peme-rintah akan mendapat dividen yang makin besar, dan itu berarti setoran ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) juga meningkat. Demikian pula sebaliknya.

Kepentingan stakeholder ini harus diselamatkan. Masalah yang tengah membelit Telkom perlu jalan keluar segera sebelum menjadi bola liar yang bisa merugikan semua pihak. Perselisihan komisaris dengan direktur utama harus dihentikan karena sangat berpengaruh terhadap operasi dan kinerja perusahaan. Jika pilot dan kopilot tak sejalan, bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi: keputusan-keputusan penting akan tertunda, rencana-rencana perusahaan tidak berjalan, dan pada ujungnya kinerja Telkom akan melorot.

Adalah tugas Menteri Negara BUMN untuk menyelesaikannya karena anggota dewan komisaris seakan sudah ”lempar handuk”. Menteri Sugiharto tidak bisa terlalu lama diam dan berharap persoalan ini diselesaikan oleh komisaris dan direksi Telkom sendiri. Isi surat yang beredar menunjukkan sudah sulit mengajak pihak yang ber-hadapan berdamai. Pemerintah mesti cepat turun tangan, paling tidak memanggil rapat umum pemegang saham untuk dimintai pendapatnya.

Masih ada masalah lain. Kita tahu mencuatnya persoalan ini melalui saluran yang tidak semestinya. Padahal, segala hal yang menyangkut perusahaan publik seharusnya diketahui pemegang saham publik, terutama yang minoritas. Kelompok pemegang saham publik ini mesti dipastikan mendapat informasi paling awal atas apa yang terjadi di Telkom, terutama menyangkut kinerja direksi dan komisaris. Dalam kasus ini, justru pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas yang mendapat informasi lebih dulu daripada pemegang saham publik—yang hampir seluruhnya investor asing.

Telkom, sebagai salah satu ikon Bursa Jakarta yang juga sudah listed di Bursa New York, mestinya berada di baris terdepan dalam soal keterbukaan informasi ini. Otoritas bursa di Jakarta, yang sampai pekan lalu mengaku belum tahu soal ini, perlu segera menelisik kasus ini. Melihat magnitude-nya, Menteri BUMN dan Bursa Jakarta tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut.