Konflik Salah Paham Dua Pemeluk Agama di Lombok Barat

Perbesar

Ilustrasi: Tempo/J. Prasongko

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Kasus pembakaran rumah dan sepeda motor warga beragama Buddha di Desa Mareje mengoyak toleransi.
Berawal dari kesalahpahaman, isunya kemudian dibelokkan menjadi persoalan agama.
Perlindungan hukum, keamanan, dan keadilan minoritas menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Pembakaran enam rumah, satu toko kelontong, dan sejumlah kendaraan bermotor milik warga beragama Buddha di Dusun Ganjar, Desa Mareje, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang merupakan buntut kericuhan pada malam takbiran Lebaran lalu, merupakan duri dalam toleransi. Peristiwa tersebut menunjukkan perlindungan bagi kalangan minoritas dan upaya merawat kerukunan di negeri ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dengan alasan apa pun, pembakaran tersebut tak bisa dibenarkan. Melampiaskan kemarahan dengan cara membakar fasilitas dan bangunan tempat tinggal penganut agama lain mencederai nilai-nilai keberagaman dan juga merupakan tindak kejahatan. Keputusan polisi tidak mengusut kasus itu dan menyeret para pelaku pembakaran dengan alasan kedua belah pihak sudah berdamai menunjukkan bahwa hukum tidak berpihak kepada minoritas. Kesepakatan damai sejatinya tidak menggugurkan hak korban untuk mendapat keadilan.

Konflik SARA ini bermula ketika sejumlah warga Dusun Bangket Lauk, Desa Mareje, menggelar pawai takbiran malam Lebaran pada 1 Mei 2022 dan melintas di wilayah Dusun Ganjar. Beberapa peserta pawai melempar petasan di depan kandang sapi milik warga Buddha di dusun tersebut. Atas kejadian itu, pemilik kandang langsung menegur peserta pawai. Protes atas tindakan pelemparan petasan tersebut sebenarnya merupakan hal yang wajar dan manusiawi.

Namun teguran sang pemilik kandang sapi justru memancing keributan hingga urusannya berkepanjangan. Dua hari kemudian, massa Dusun Bangket Lauk yang tersulut rumor dan provokasi—bahwa seolah-oleh kejadian pada malam Lebaran tersebut merupakan urusan keagamaan—mendatangi Dusun Ganjar dan membakar enam rumah di kantor Sekretariat Lembaga Pembinaan Keagamaan Buddha. Satu toko kelontong serta setidaknya tiga sepeda motor milik warga Buddha di Dusun Ganjar juga turut dibakar. Malam itu, karena merasa keamanannya terancam, belasan warga Buddha di dusun tersebut mengungsi ke kantor polisi.

Aparat setempat, baik pemerintah desa, polisi, maupun tentara, sesungguhnya sudah mengetahui konflik ini sejak awal, tapi gagal membendung aksi anarkistis terhadap warga Buddha di Dusun Ganjar. Karena sejak awal aparat terkesan setengah hati mengelola konflik kedua pihak, akhirnya pecahlah kerusuhan yang berujung aksi pembakaran. Tidak dikelolanya konflik ini dengan baik membuat urusan yang sebenarnya hanya kesalahpahaman kemudian menjadi seolah-olah persoalan agama. Sekecil apa pun konflik, apalagi terjadi pada dua penganut agama berbeda, semestinya ditangani dengan sigap. Benih konflik tak boleh dibiarkan tumbuh.

Penyelesaian konflik di Desa Mareje tak cukup hanya dengan kesepakatan damai dan ganti rugi atas rumah, toko, serta sepeda motor yang dibakar. Penegak hukum juga harus memberi keadilan bagi minoritas yang menjadi korban. Menyeret para pelaku pembakaran ke pengadilan akan menjadi bukti bahwa hukum di negeri ini memang tidak mengenal siapa mayoritas dan minoritas. Pada akhirnya, ketika negara menjamin keamanan perlindungan hukum dan keadilan bagi minoritas, niscaya toleransi akan mencari jalannya sendiri.