Listrik pedesaan: masalah strategi

AKHIR-akhir ini program listrik pedesaan banyak disoroti di Indonesia (laporan utama TEMPO 2 September). Beberapa strategi listrik pedesaan dapat dilaksanakan di Indonesia, dan menurut pendapat saya ada efek sampingan yang tidak diinginkan dalam program-program yang sedang dilaksanakan. Kalau suatu strategi lain dicetuskan, sebagian besar efek sampingan ini dapat dihindari. Dalam terbitan Bulletin of Indonesian Economic Studies terakhir, kami telah melaporkan hasil suatu penelitian mengenai program listrik pedesaan (lihat "Rural Electrification -- Is it Time?", BIES, July 1978. Kesimpulan terpenting yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah: (1) Kalau program listrik pedesaan dinilai dari segi ekonomis saja, priorita utama program tersebut harus diragukan pada masa kini, terutama dibandingkan dengan sarana fisik dan sosial lain yang dibutuhkan rakyat desa (misalnya air leding, jalan, sekolah, puskesmas dls). Menurut pengalaman, baik di Indonesia maupun di negara lain, banyak program listrik pedesaan mengecewakan dan sering lebih menguntungkan lapisan masyarakat desa yang lebih mampu. Hal ini disebabkan: (a) betapapun murah, lapisan masyarakat desa yang miskin masih tidak mampu membeli listrik (b) tarip listrik yang ditetapkan (dan syarat lain, seperti kwantitas wat minimum yang harus dipasang) mengakibatkan hanya lapisan masyarakat desa lebih mampu bisa merasakan manfaatnya dan (c) kadang-kadang lapisan masyarakat desa yang kurang mampu diikutsertakan dalam proyek listrik gotong-royong (yang berarti mereka dipungut pajak dalam bentuk fisik) walaupun mereka tidak menikmati listrik. Satu efek sampingan lain yang mungkin akan terjadi adalah pengangguran. Listrik merupakan teknologi baru di desa, dan dalam jangka waktu pendek ada kemungkinan teknologi baru itu akan lebih mengurangi daripada menambah kesempatan kerja. (2) Jika pemerintah Indonesia ingin memberikan prioritas utama kepada program listrik pedesaan karena alasan sosial dan politik, strategi yang terbaik ialah memperluas jaringan listrik di Jawa dan melanjutkan program instalasi pembangkit diesel di luar Jawa. Di Jawa Tengah, proyek percobaan yang akan dilakukan dengan bantuan Amerika Serikat dan Kanada nampaknya mempunyai prospek cukup baik, sebab ongkos memasang listrik di rumah (connection charges) akan sangat rendah. Meski begitu dapat diramalkan proyek itu akan terus membutuhkan subsidi, sebab daya beli masyarakat setempat lebih rendah daripada yang diperkirakan dalam rencana proyek tersebut, yang mengasumsikan masyarakat desa mampu membayar sekurang-kurangnya Rp 1.000 per bulan untuk listrik. (3) Akhir-akhir ini, baik pemerintah Indonesia maupun donor-donor asing telah mengutamakan perumusan suatu strategi pembangunan yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan terutama di daerah pedesaan. Bila pemerintah Indonesia ingin mengambil tindakan untuk mengurangi kemiskinan pedesaan, tidak mustahil suatu program listrik pedesaan akan menunjang tujuan ini. Tetapi, program tersebut harus dirumuskan dengan teliti agar tujuan dapat dicapai. Tidak setiap program listrik pedesaan akan berhasil dalam mencapai suatu kenaikan kesejahteraan rakyat miskin. Khususnya program-program listrik pedesaan yang menetapkan bahwa terlalu banyak wat hendaknya disambung per rumah tangga (misalnya lebih dari 100 wat), tidak akan membantu golongan masyarakat miskin didesa. Justru yang dibutuhkan adalah suatu strategi listrik pedesaan, yang memperbolehkan rakyat desa memasang sekurang-kurangnya 50 wat dalam rumahnya -- dengan rekening sekecil Rp 500 per bulan atau ke bawah. PETER McCAWLEY Department of Economies Research School of Pacific Studies Australian National University, Canberra ACT Australia.