Lopa, Jangan Pernah Lupa

Di tengah "rimba" suap dan sogok di semua lini lembaga penegakan kita, seorang Menteri Kehakiman yang baru sehari duduk di kursinya beraksi. Ia mengeluarkan Maklumat 12 Februari, yang melarang hakim dan pegawai Departemen Kehakiman "bersentuhan" dengan suap. Bagaimana kita memandang Baharuddin Lopa, menteri baru itu? Apakah dia aneh, seperti tokoh manusia purba di film Jumanji (dimainkan Robin Williams), yang tersekap puluhan tahun di papan ajaib, lalu tiba-tiba muncul dengan sehelai cawat kain perca buruk serta dedaunan di tubuhnya, berlari-lari di antara apartemen dan toko compact disc? Atau kita geli, seperti kisah seorang yang tidur ratusan tahun, mendadak bangun, mencoba membelanjakan uang di kantongnya yang sudah tak laku? Atau kita kasihan, dia masuk di kabinet justru pada saat "kapal" Gus Dur sedang timbul-tenggelam? Dari sisi mana pun kita memandangnya, apa pun kata orang, lelaki Mandar, Sulawesi Selatan, ini pasti tak peduli (lihat rubrik Wawancara). Anda boleh mengatakannya kuno, karena ia mengunci telepon rumah?yang bonnya dibayar kantor?dan mengharuskan anak-anaknya lapor jika ingin memakai telepon. Katakanlah ia bodoh memanfaatkan jabatan, karena ketika ia ke luar dari rumah dinas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawei Selatan?beberapa jam setelah serah terima?dengan pakaian yang dibuntel kain seprai dan taplak meja. Anda boleh bilang ia tak pintar cari "sampingan", karena sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan, listrik di rumahnya kerap anjlok, padam, tatkala kulkas, tv, dan setrika dinyalakan bersamaan. Boleh saja ia dibilang norak, karena di rumahnya di Pondoklabu, Jakarta Selatan, ia membuka wartel dan sewaan video, dan belum ada tanda-tanda akan ditutupnya saat ia jadi menteri. Ketika ia bersedia ditunjuk Presiden Abdurrahman untuk menggantikan Yusril Ihza Mahendra, Jumat dua pekan lalu, banyak orang bilang ia naif politik. Ada yang menilai, bagi Presiden yang kabinetnya tengah "digempur" seteru politiknya?termasuk PPP, yang berdiri di depan?pengangkatan Lopa adalah sebuah "kemenangan". Lopa, Ketua Dewan Pakar PPP, menerima jabatan itu justru saat PPP akan menarik Menteri Zarkasih Noer dari kabinet. Pengangkatan Lopa dan belum mundurnya Noer menunjukkan bahwa tangan Presiden Abdurrahman ternyata masih lebih kuat daripada PPP. Nilai lebih yang lain: citra Lopa sebagai orang bersih sedikit banyak membersihkan "muka" pemerintahan Abdurrahman Wahid yang belepotan akibat kasus Bulog dan Brunei. Tegas dan lurusnya Lopa?yang tak pernah lupa mengatakan, "Jangan tinggalkan penegakan hukum barang semenit pun"?memberikan nilai plus lain: pemerintah seperti serius benar akan memperbaiki sektor penegakan hukum itu. Kalau benar Lopa ditunjuk lebih karena motif politik ketimbang keinginan memperbaiki hukum, Presiden disarankan untuk siap-siap menyesal. Karena, di usia hampir 66 tahun, Lopa pasti tak mau buang waktu untuk kompromi dan bernegosiasi dalam menegakkan hukum. Itu sudah ditunjukkannya ketika sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ia memenjarakan pengusaha berpengaruh sekelas Tony Gozal, walau ia mendapat teror dan ancaman bunuh. Bahkan, ia bersedia bersaksi di DPR, untuk bercerita bagaimana Presiden Abdurrahman "mengadu" kepadanya tentang Buloggate. Alhasil, negeri ini memerlukan figur seperti Baharuddin Lopa, entah dia sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau di posisi yang lebih pas untuk orang yang kita harapkan tak akan pernah lupa menegakkan hukum ini, misalnya sebagai Jaksa Agung.