Mencari calon ketua PPP

RUPANYA Partai Persatuan hendak konsekuen. Kalau calon wakil presiden boleh lebih dari satu, kenapa tidak calon ketua PPP? Bukankah PPP yang memelopori pendobrakan calon tunggal dan maju tegar dengan calonnya sampai malam penghabisan? Karena itu, kalau sekarang naga-naganya dalam muktamar nanti calon ketua ada dua, yang satu H.J. Naro dan yang lain boleh siapa saja. Kalau calon ada lebih dari dua, satunya H.J. Naro, yang lain darl mana pun bisa. Itu ramalan cuaca politik, hingga bulan Puasa ini. Di antara tawaran yang menarik, tentu yang dari Menteri Dalam Negeri Rudini. Kalau ada yang mau dan diizinkan oleh atasannya, kenapa tidak dicoba mencalonkan bakal ketua partai pemberani ini seorang tentara? Bukankah tentara aktif boleh dipensiunkan dini atau untuk sementara, bila diperlukan untuk tugas-tugas di luar angkatan bersenjata. Misalnya anggota DPR atau wakil gubernur ibu kota? Karena itu, jangan heran bila di antara pemuka-pemuka partai ada yang serius, umpamanya, untuk mengambil salah eorang perwira tinggi aktif yang reputasinya bersih, sikapnya pemberani, dan seiman dengan anggota-anggota PPP. Misalnya Brigadir Jenderal Ibrahim Saleh. Saya bertaruh, bila dia diminta dan diperintahkan oleh atasannya untuk menerima tawaran itu, ia akan siap melaksanakan tugas selaku ketua PPP. Saya usul, bila diperintahkan dan akhirnya terpilih, pangkatnya boleh dinaikkan dulu satu tingkat, sebelum dipensiunkan sementara. Karena sebagai pimpinan partai, tak pelak sekurang-kurangnya dia berpeluang besar menjadi pemimpin lembaga tertinggi negara. Itu ada pangkat bakunya dalam tentara. Orangnya cerdas, pemberani, menguasai ajaran Islam sebanding dengan mubalig mana pun juga, dan iman serta takwanya tidak diragukan. Sekiranya dia tidak diizinkan, karena masih dibutuhkan untuk tugas-tugas lain, PPP boleh memikirkan alternatifnya. Umpamanya Kolonel Anas Ma'ruf. Ia punya pengalaman di pasukan, pernah memimpin teritorial dan bupati yang sukses pula di suatu kabupaten di Sumatera Barat. Untungnya bila ia sudah pensiun pula. Sehingga mudah-mudahan izinnya lebih gampang. Kalau Golkar dan PDI selama ini selalu dipimpin oleh orang Jawa, sudah selayaknya salah satu kekuatan politik mencerminkan imbangan kekuatan yang selaras, dengan mengambil tokoh dari luar Jawa Sumatera misalnya. Untungnya mencalonkan perwira menengah, dia lazimnya masih akrab dengan umat dan khalayak anggota. Bisa tanpa canggung kenduri di pesantren atau di surau tanpa protokol yang ruwet-ruwet. Belum perlu pula partai nanti menyediakan ajudan untuk ketuanya. Tetapi bila ada fatwa kiai sesepuh PPP yang mengatakan syarat lain, saya tidak tahu. Misalnya, boleh saja tentara, tetapi dia harus tetap yang bisa mengibarkan panji-panji PPP tegak seperti sediakala. Lagi pula, calon tandingan, bila ingin setara dengan H.J. Naro kepemimpiaannya, juga harus memiliki guts yang sebanding pula. Misalnya, beranikah dia secara moral memilih atau mengizinkan orang lain memilih anak kandungnya yang berusia dua puluhlimaan menjadi anggota DPP Partai yang nomor dua terbesar di Indonesia? Adakah yang sebanding tegel-nya menyingkirkan eksponen partai dari kelompok bermassa besar seperti NU, dengan teknik sikat yang bold dan tanpa tida-tida? Itu tentulah sulit. Semua tentara mesti kesatria dan disiplin luar biasa. Kalau tidak kesatria dan disiplin, sudah dari dulu dia mesti diafkir dari barisan perwira. Tentara juga harus tunduk pada perintah atasan. Kalau ada tentara yang menjalankan misi menurut kehendak udel-nya sendiri, namanya laskar jahiliah. Tentara juga mesti tunduk kepada hierarki, menghormati atasan dan mematuhi keputusan pimpinan. Tentara Indonesia mesti saptamargais. Tidak cukup kalau dikorting menjadi, misalnya, pancamargais saja. Nah, yang kesatria, disiplin, setia janji, dan saptamargais tentu pelik untuk berhadapan dengan kualifikasi yang telah dimiliki H.J. Naro selama ini. Padahal, sesuai dengan tradisi PPP, kalau ada calon tandingan, tentu bukan yang mutunya bohong-bohongan. Menurut seorang kiai, ketua PPP yang akan datang ini sungguh luar biasa tantangannya. Coba renungkan saran Menko Polkam Sudomo. Kata beliau, sudah mulai perlu dipikirkan dari sekarang mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden yang tidak tunggal semata-mata. Partai mana yang berani menjawab tantangan itu, kalau bukan PPP? Karena itu, H.J. Naro atau Mat Polan atau tentara yang mana pun bakal calon ketua PPP, dia harus punya nyali untuk maju menjadi calon presiden beneran di tahun 1992 yang akan datang. Apa ada jenderal atau kolonel yang berani berjajar dengan atasannya, duduk di kursi calon presiden atau wakil presiden, kelak bila tantangan itu tiba? Maka, berdasarkan mimpi saya tadi malam, hanya satu tentara yang bisa memenuhi tuntutan kepemimpinan PPP seperti disyaratkan oleh hasil istikharah Kiai Anu dari Bang Wetan itu. Tidak lain dan tidak bukan dia adalah Kopral Jono, prajurit saptamargais tulen yang memiliki keberanian setara dengan Kopral John Doe, presiden Liberia, yang pemberani luar biasa itu.