Mencegah Disintegrasi

Loekman Soetrisno Sosiolog, tinggal di Yogyakarta Apabila kita melihat kondisi sosial, ekonomi, dan politik di negara kita pascareformasi, timbul rasa keprihatinan yang mendalam akan masa depan bangsa dan negara kita. Indonesia pascareformasi terus-menerus dirundung berbagai kemalangan, mulai dari penjarahan, pembunuhan dukun santet, pembakaran tempat ibadah, sampai tuntutan beberapa wilayah di negara kita untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Indonesia. Muncul pertanyaan, apakah kejadian yang memprihatinkan itu dipicu oleh timbulnya gerakan reformasi ataukah kejadian itu memang akan muncul tanpa adanya reformasi. Sulit menjawab kedua pertanyaan itu. Yang jelas, gerakan reformasi telah berfungsi membuka Kotak Pandora yang selama ini ditutup rapat oleh rezim Soeharto. Persoalan yang keluar dari Kotak Pandora itu demikian banyak dan kompleksnya sehingga pemerintah pasca-Soeharto hampir-hampir tak berdaya memecahkannya. Pemerintah mengalami kecupetan dana yang luar biasa sehingga tidak mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang sedang dilanda krisis moneter yang luar biasa beratnya. Hal ini menyebabkan wibawa pemerintah merosot. Kemerosotan wibawa juga dialami oleh aparat negara, khususnya Angkatan Darat, sebagai akibat dari kesalahan politis yang dibuat oleh pemimpin mereka, yang memfungsikan diri mereka sebagai pengawal kepentingan ekonomi-politik rezim Soeharto, serta terbongkarnya kegiatan mereka yang melanggar hak asasi manusia, seperti penculikan para aktivis. Negara Kesatuan Indonesia sebenarnya hanya dapat dipertahankan dengan adanya pemerintah pusat yang berwibawa dan didukung oleh ABRI yang berwibawa pula. Namun, baik pemerintah pusat maupun ABRI pada saat ini sangat rendah wibawanya di muka rakyat. Dalam kondisi seperti ini logis bahwa muncul kekuatan di berbagai daerah di Indonesia untuk mengambil kesempatan mencoba memisahkan wilayahnya dari negara kesatuan. Harus diakui, keinginan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia sebenarnya tak pernah padam sejak Negara Republik Indonesia Serikat yang dibubarkan tahun 1950-an. Pemberontakan yang disemangati oleh nasionalisme kedaerahan seperti di Aceh, Irianjaya, Timor Timur, tetap muncul meskipun telah diupayakan untuk ditumpas oleh ABRI. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa nasionalisme kedaerahan itu menjadi laten di negara kita. Salah satu sebab utama adalah rasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat, yang menyedot sebagian terbesar hasil pengelolaan sumber alam yang ada di wilayah itu. Provinsi Aceh dan Irianjaya adalah dua provinsi yang memberikan kontribusi terbesar pada pendapatan negara di samping Provinsi Riau. Namun kedua provinsi itu justru memiliki desa-desa yang miskin di Indonesia. Eksploitasi oleh pemerintah pusat dirasakan oleh penduduk di kedua provinsi itu dalam hal keharusan mereka menyediakan tanah bagi para transmigran yang berasal dari Jawa, sementara secara keseluruhan mereka tidak memperoleh keuntungan apa pun dari adanya program transmigrasi. Semua fasilitas fisik dan nonfisik yang dibangun semua tertuju untuk menciptakan kesejahteraan para transmigran dan hanya secara tidak langsung penduduk asli dapat menikmati fasilitas tersebut. Di kalangan penduduk asli Irianjaya ada sebuah pemeo yang berbunyi, "Apabila kita orang ingin listrik maka kita orang harus beri tanah pada transmigran". Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa orang-orang Irianjaya harus berkorban banyak bagi kesejahteraan orang lain, apabila mereka mau menikmati pembangunan. Kebijakan industrialisasi yang terkonsentrasi di Pulau Jawa menyebabkan rakyat di Irianjaya dan wilayah lain di luar Jawa kesulitan mencari pekerjaan di luar sektor tradisional yang mereka tekuni. Kondisi seperti ini lebih dirasakan oleh para pemudanya, yang kesulitan mencari kehidupan di sektor modern. Satu-satunya sektor modern yang masih terbuka meskipun terbatas adalah menjadi pegawai negeri. Tapi dalam kenyataannya para pemuda sulit mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai negeri selain karena jumlahnya yang terbatas juga tersingkir karena adanya praktek kolusi dalam penerimaan pegawai negeri. Logis apabila di provinsi-provinsi di luar Jawa kekecewaan para pemuda karena tidak dapat diterima menjadi pegawai negeri sering memicu terjadinya tindak kekerasan. Dalam kondisi di atas logis apabila ketidakpuasan muncul di kalangan masyarakat. Untuk mencegah jangan sampai hal itu berkembang menjadi pemberontakan, pemerintah pusat menggunakan pendekatan keamanan dengan menempatkan personel ABRI pada posisi kunci atau menjadikan suatu daerah menjadi daerah operasi militer. Demikianlah sebab-sebab utama yang mendorong timbulnya nasionalisme daerah yang berbuntut pada keinginan daerah memisahkan diri dari Republik Indonesia. Keinginan semakin kuat ketika masyarakat yang telah menyumbang paling besar kepada kekayaan negara menjadi cemas karena ternyata sumbangan mereka dijarah oleh pejabat pemerintah pusat dan daerah yang korup. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya disintegrasi wilayah negara kesatuan kita? Kita harus mengubah semangat pengelolaan negara. Kita tetap harus mempertahankan bentuk negara kesatuan tetapi kita harus mengelola negara kesatuan itu dengan semangat negara federasi. Artinya kita harus memberi otonomi seluas-luasnya bagi daerah dalam mengurus pembangunan daerah dan pemanfaatan sumber alam yang mereka miliki. Pemerintah pusat dan daerah secara bersama-sama menciptakan mekanisme kontrol di daerah agar otonomi seluas-luasnya itu dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat dan bukan hanya menciptakan raja-raja baru di daerah yang korup dan bertindak semena-mena terhadap rakyat di daerah.