Menunggu ’Gunting’ Mahkamah Konstitusi

MINGGU-minggu ke depan kita menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap usul pembubaran Lembaga Sensor Film (LSF) yang diajukan Masyarakat Film Indonesia pada Desember tahun lalu. Sebagian insan film kita itu meminta uji materi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, sekaligus mendesak Mahkamah menghapus ketentuan yang mengatur keberadaan LSF.

Sikap ini sangatlah beralasan. Lembaga sensor sudah usang, memang. Kinerjanya tertutup dan tak lagi bisa mengikuti perkembangan kecepatan industri film. Prakteknya, mereka kewalahan tatkala menerima setoran lebih dari 2.000 materi audiovisual yang antre panjang sebelum mendapatkan surat tanda lulus sensor. Ini berlaku untuk semua film, sinetron, dan juga iklan. Angka itu belum termasuk dari TV lokal, yang tumbuh pesat di daerah.

Bayangkan, bagaimana bisa anggota lembaga itu, yang berjumlah 45 orang, menangani derasnya permintaan tersebut. Padahal diperkirakan produktivitas karya film terus meningkat. Bayangkan jika kelak yang harus dipelototi mencapai 4.000 materi audiovisual dalam sebulan. Bisa dipastikan antrean itu tidak saja mengular, tapi juga tak tertampung.

Kini mereka sudah berebutan meminta filmnya didahulukan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka punya ”jalur bantuan” sendiri-sendiri. Situasi ini jelas rentan terhadap pungutan liar alias sogok. Makin lama kondisi ini tentu makin tak sehat. Dengan format lamanya itu, LSF toh tak bisa bertugas secara profesional. Banyak keluhan ihwal masih lolosnya adegan film atau sinetron yang bisa menumbuhkan kultur kekerasan pada anak.

Parameter yang digunakan LSF pun sering menghambat kreativitas. Sifat pasar yang progresif dan gejala perubahan masyarakat yang dinamis menuntut hal-hal baru yang harus ditangkap oleh sineas kita. Dan itu tidak akan mungkin lolos bila kriteria penyensoran masih berlandaskan hal-hal lama yang sudah ketinggalan zaman.

Ada baiknya lembaga ini diganti menjadi Lembaga Peratingan atau Klasifikasi. Usul ini sama sekali tak mencerminkan sikap liberalisme yang bertendensi kebebasan untuk kebebasan. Proposal ini justru dibuat terutama untuk melindungi anak-anak dan remaja serta membimbing orang dewasa agar bisa bertanggung jawab terhadap selera masing-masing.

Kekhawatiran bahwa orang dewasa di masyarakat kita belum siap dengan keterbukaan sungguh tidak beralasan. Menganggap masyarakat kita tak bisa berpikir justru suatu pelecehan. Kebebasan pers adalah bukti bahwa orang dewasa bisa menakar mana yang buruk dan mana yang berkualitas. Kebebasan pers juga menunjukkan bahwa masyarakat profesi bisa mengatur diri sendiri tanpa banyak campur tangan negara.

Bila masyarakat pers telah bisa, tentunya juga masyarakat film. Kalangan perfilman harus duduk bersama untuk merumuskan semangat pembaruan ini. Dulu, tatkala film erotik seperti Gairah Malam laris di bioskop, amatlah mudah anak-anak di bawah umur menonton. Bila peratingan ditegakkan, konsekuensinya nanti bioskop yang ketahuan memperbolehkan anak menonton film 17 tahun ke atas bakal didenda. Penertiban besar-besaran juga dilakukan pada lapak yang sembarangan menjajakan film-film syur.

Ini bukan pekerjaan mudah, memang. Karena itulah seyogianya Mahkamah Konstitusi menyetujui pembubaran LSF. Mahkamah harus berani menggunting ketentuan-ketentuan yang mengatur LSF. Keberanian ini akan mendidik masyarakat kita untuk bersikap lebih matang.