Mewaspadai Krisis Pangan Global

PERINGATAN dini Badan Pangan Dunia (FAO) tak boleh dipandang sebelah mata. Lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa itu kembali menyerukan bahwa pada 2011 dunia terancam krisis pangan. Produksi gandum, beras, jagung, dan biji-bijian kasar lainnya akan menurun akibat perubahan cuaca ekstrem.

Dampaknya bisa ditebak. Harga komoditas pangan dunia berpotensi terus meningkat. Saat ini saja harga pangan dunia telah naik rata-rata 35 persen. Krisis pangan global tahun ini diprediksi badan dunia itu akan lebih parah dibanding krisis serupa pada 2008.

Pemerintah perlu mewaspadai ancaman itu. Apalagi dahsyatnya efek kenaikan harga pangan pernah dirasakan negeri ini. Tahun lalu, gara-gara harga komoditas pangan, terutama beras, meningkat tajam, inflasi melambung tinggi menembus 6,96 persen. Angka ini jauh di atas target 5,5 persen. Ancaman inflasi tahun ini belum surut. Kini harga beras—komoditas penyumbang inflasi terbesar—masih tinggi, Rp 6.500-7.500 per kilogram, di atas harga wajar Rp 5.500-6.000 per kilogram.

Menganggap remeh lonjakan harga pangan dan terlambat mengambil keputusan bisa berakibat fatal. Kenaikan harga bisa menurunkan daya beli masyarakat. Ini bisa memicu kerawanan sosial. Kerusuhan di Tunisia bisa menjadi contoh. Tak terkendalinya harga pangan, selain penguasa yang korup dan penanganan yang buruk terhadap pengunjuk rasa, mampu memicu tumbangnya Presiden Zine el-Abidine Ben Ali. Kini ancaman yang sama menghantui Aljazair.

Pemerintah harus bertindak cepat. Dalam jangka pendek, kelancaran pasokan bahan pangan harus dijamin. Khusus beras, pemerintah bisa meminta Bulog lebih gencar menggelar operasi pasar. Keputusan pemerintah membebaskan sementara bea masuk impor beras sudah tepat. Bulog bisa mengimpor beras untuk menambah stoknya.

Tapi pembebasan bea masuk impor saja tak cukup. Stok Bulog belum aman karena tetap tak leluasa menyerap beras petani. Bulog terganjal Instruksi Presiden Nomor 7/2009 yang melarang lembaga stabilisator ini membeli beras petani di atas Rp 5.060 per kilogram. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu merevisi aturan ini agar Bulog bisa membeli beras petani di atas harga patokan, sehingga cadangannya bertambah.

Langkah pemerintah menyiapkan dana kontijensi Rp 3 triliun untuk mengatasi krisis pangan nasional sudah tepat. Tapi tak ada salahnya dana ketahanan pangan ini ditambah. Sebagian dana subsidi bahan bakar minyak premium bisa dialokasikan menjadi dana kontijensi pangan. Dana ini dibelikan benih, bibit, dan pupuk, lalu dibagikan ke petani. Dengan begitu, produksi pangan diharapkan meningkat.

Ancaman krisis pangan global bukan mustahil akan berumur panjang. Walhasil, kebijakan pemerintah mencegah krisis pangan jangan hanya untuk tahun ini. Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan jangka panjang yang berpihak pada sektor pertanian. Fakta menunjukkan area pertanian, terutama di Jawa, menyusut 27 juta hektare setiap tahun. Mustahil produksi pangan nasional meningkat bila area tanam semakin berkurang. Tak ada pilihan lain, pemerintah perlu mendukung inovasi teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas tanaman pangan.

Menggenjot diversifikasi tanaman pangan tak kalah penting. Produksi nonberas, seperti jagung, kedelai, singkong, dan kacang-kacangan, mesti ditingkatkan. Langkah ini perlu diikuti kampanye mengurangi konsumsi beras dan nasi secara masif dan terus-menerus. Tak usah khawatir. Dua gerakan simultan ini tidak berlawanan dengan semangat membangun kedaulatan pangan: hak dan kebebasan masyarakat menuntut, mendapatkan, dan memproduksi pangan.