Ilusi Transformasi Digital dalam Ketenagakerjaan

Penggunaan Teknologi Digital

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memprediksi bahwa perkembangan teknologi digital akan mempengaruhi dinamika pekerjaan di masa depan (future of work). Akan ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang dan akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang sebagian besar bertumpu pada teknologi digital.

Pandemi Covid-19 telah mengakselerasi dunia kerja dan teknologi digital lebih cepat dari prediksi semula. Namun akselerasi tersebut tidak otomatis membuat dunia kerja menjadi lebih layak dan bahkan kerap melahirkan kerentanan baru.

Dalam setidaknya satu dekade terakhir, misalnya, jutaan pekerja di Indonesia terserap ke dalam perkembangan ekonomi digital seiring dengan munculnya perusahaan rintisan (startup), khususnya di sektor transportasi daring dan berbagai jenis jasa yang mengikutinya. Dalam demografi ketenagakerjaan, jumlah ini tentu menggembirakan dan memperlihatkan penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Namun, bila ditelusuri lebih jauh ihwal hubungan industrial dan perspektif kerja layak, ada masalah serius yang dihadapi pekerja di sektor ini, terutama mengenai status pekerja dan pengupahan serta jaminan dan perlindungan sosial.

Karena itu, dalam forum G20 tahun lalu, kelompok masyarakat sipil (C20) dan buruh (L20) mendorong adanya pembahasan mengenai pengakuan posisi pekerja pada platform digital dan perlindungannya ketika para pemimpin G20 mengagendakan transformasi digital sebagai prioritas. Sayangnya, desakan ini tidak diakomodasi dalam hasil Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada November lalu.

Pekerja Migran

Sementara itu, dalam tata kelola migrasi tenaga kerja, upaya mendorong penggunaan teknologi digital dalam mendukung pelindungan pekerja migran memunculkan optimisme dalam penyederhanaan proses perekrutan dan penempatan pekerja migran yang selama ini sering jadi keluhan.

Pada 2018, tema ASEAN Forum Migrant Labour di Singapura bertajuk "Digitalisasi untuk Mempromosikan Kerja Layak bagi Pekerja Migran di ASEAN". Forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi mengenai digitalisasi untuk mendukung tata kelola migrasi dan layanan pekerja migran.

Pada kenyataannya, belum ada perkembangan yang signifikan dari upaya ini. Proses pengambilan keuntungan yang tidak sah terjadi dan sebagian besar bersumber dari mata rantai perekrutan serta administrasi tata kelola pekerja migran yang menempel pada birokrasi kependudukan, ketenagakerjaan, dan keimigrasian. Proses ini masih terus berlangsung di tengah gegap gempita transformasi birokrasi menuju e-government.

Pada awal 2020, Migrant CARE mengkaji efektivitas aplikasi digital Kementerian Ketenagakerjaan; Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI), yang kemudian menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI); serta Kementerian Luar Negeri yang ditujukan kepada (calon) pekerja migran Indonesia. Pengkajian ini menemukan bahwa sekitar 12 aplikasi digital sejumlah lembaga itu diunduh tak lebih dari 2.000 pengguna. Hanya ada satu aplikasi yang diunduh sekitar 65 ribu pengguna. Hal ini memperlihatkan bahwa aplikasi tersebut dianggap tidak memberi manfaat bagi (calon) pekerja migran.

Proses transformasi digital untuk mendukung pelayanan migrasi tenaga kerja yang aman dan murah masih belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Belum lama ini, Kementerian Ketenagakerjaan berupaya mengintegrasikan data dan layanan berbasis digital ke dalam aplikasi Siapkerja.id, tapi langkah ini kurang mendapat dukungan dari kementerian dan lembaga lain serta pemerintah daerah.

Ketika penggunaan teknologi digital dalam proses perekrutan calon pekerja migran tidak dilandasi oleh keinginan untuk memastikan kerja layak bagi pekerja migran, yang terjadi adalah eksploitasi dan bahkan mengarah pada praktik perdagangan orang. Dalam satu dekade terakhir, Migrant CARE menemukan adanya perekrutan dan bahkan "jual-beli" pekerja migran di platform marketplace, yang biasanya digunakan untuk jual-beli barang di Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi.

Mekanisme perekrutan langsung pekerja rumah tangga (PRT) migran Indonesia ke Malaysia melalui skema Maid Online System yang diterapkan Malaysia malah berpotensi menyebabkan perekrutan tanpa kontrol karena pemerintah Indonesia tidak bisa mendapatkan akses data pekerja migran dan calon majikan di sana. Skema ini menjadi penghambat implementasi nota kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia mengenai penempatan serta pelindungan PRT migran Indonesia di Malaysia.

Menurut riset IPAC (2017), teknologi digital dan media sosial menjadi alat yang efektif untuk merekrut pekerja migran menjadi simpatisan serta pelaku gerakan ekstremisme kekerasan dan pendanaan terorisme. Karena itu, dalam peringatan Hari Anti-Perdagangan Manusia tahun lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tema "Use and Abuse Technology". Tema ini memberi pesan bahwa teknologi bisa membantu, tapi sekaligus bisa disalahgunakan untuk eksploitasi pekerja sehingga terjadi praktik perdagangan manusia.

Realitas tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi digital memang sangat mempengaruhi dunia kerja, pekerjaan, dan kaum pekerja. Namun, jika tidak disertai dengan perspektif pemenuhan hak-hak pekerja dan agenda global perwujudan kerja layak, teknologi digital akan menjadi instrumen eksploitasi dan prekariatisasi kaum pekerja, termasuk pekerja migran.

Langkah para pemimpin negara anggota ASEAN yang menyerukan Deklarasi Memerangi Perdagangan Orang Melalui Penyalahgunaan Teknologi dalam KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu, 10 Mei lalu, patut diapresiasi dan didukung. Namun harus ada langkah-langkah konkret untuk mengimplementasikan komitmen tersebut. Aparat penegak hukum di negara-negara ASEAN, misalnya, harus tanggap, responsif, dan memiliki kapasitas serta pengetahuan yang memadai mengenai penyalahgunaan teknologi digital dalam proses perekrutan pekerja.

Penyedia jasa layanan elektronik yang membuat platform digital dan aplikasi sosial media juga harus memastikan produk-produk mereka tidak menjadi media promosi dan perekrutan untuk perdagangan orang dengan kedok iklan lowongan kerja. Langkah ini merupakan implementasi dari prinsip bisnis dan hak asasi manusia untuk memastikan bahwa seluruh bisnis penyedia jasa elektronik tidak memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia dan eksploitasi pekerja.

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan nomor kontak, foto profil, dan CV ringkas.