Pemilu Jurdil dan Penebusan Dosa PTUN

Kedua, SK tersebut juga tidak dikeluarkan dalam rangka menjalankan lingkup pemerintahan sebagaimana logika Pasal 4 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Surat keputusan ini lahir untuk penyelenggaraan lingkup peradilan. Buktinya adalah SK tersebut dihasilkan dari musyawarah para hakim konstitusi untuk menyepakati figur yang dipilih menjadi pemimpin MK (Pasal 4 UU 8/2011 juncto 7/2020 tentang MK).

Ketiga, Pasal 2 huruf e UU 5/1986 menyatakan bahwa peradilan tata usaha negara tidak berwenang untuk memeriksa SK yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan badan peradilan. Mengingat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dianggap sebagai pengawas di badan peradilan (MK), produk pemeriksaan MKMK juga dapat dipersamakan dengan putusan badan peradilan. Itu pula logika mengapa pemeriksaan MKMK bernama "putusan", bukan "keputusan".

Pun, jika hakim yang mengadili perkara ini menerima gugatan Usman, hendaknya pada putusan akhir tetap menolak gugatan tersebut. Usman perlu dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Diyakini, dalil gugatan Usman berkutat pada argumentasi yang menunjukkan kepantasan dirinya untuk tetap memimpin MK, dan menilai bahwa naiknya Suhartoyo tidak sah.

Jika demikian, argumentasi tersebut tumpul. Usman tidak imparsial karena berposisi sebagai ketua MK sekaligus paman Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden pada pasangan calon nomor urut 02.

Padahal, peran ketua MK sentral karena berwenang untuk memimpin sidang (Pasal 28 ayat 1, Pasal 45 ayat 4 UU 24/2003 tentang MK). Bahkan, jika terjadi deadlock dalam musyawarah atau voting, suara ketua MK-lah yang menjadi penentu (Pasal 45 ayat 8). 

Posisi Usman menimbulkan ketidakpercayaan dari paslon dan pendukung capres-cawapres 01 dan 03 yang akan bersengketa di MK. Secara filosofis, jika orang atau lembaga tidak bisa dipercaya menjadi penengah, apa pun hasil yang dikeluarkan tidak akan dihormati.

Hal ini tentu berbahaya karena para pendukung paslon bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan koridor hukum dalam merespons kekecewaan dan ketidakpercayaannya. Riset menunjukkan bahwa, jika rakyat tidak percaya dengan elite negaranya, rakyat akan cenderung melanggar hukum, menolak tertib, bahkan membangkang pada alat-alat negara (Marien and Hooghe, 2011).

Lebih dari itu, PTUN perlu menolak gugatan Usman guna "menebus dosa" yang ia buat sebelumnya. 

Satu setengah tahun lalu, masyarakat menggugat Presiden dan Menteri Dalam Negeri karena melakukan dropping penjabat (Pj) kepala daerah tanpa regulasi yang jelas. Padahal MK memerintahkan pembentukan aturan turunan itu untuk memastikan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas (paragraf 3.14.3 Putusan MK No. 67/2021).

Para penggugat menilai, tanpa aturan yang jelas, penunjukan penjabat berpotensi dipolitisasi dan menjadi mesin politik paslon yang terafiliasi dengan Istana. Sayang, gugatan ini malah tidak diterima oleh hakim PTUN Jakarta.

Padahal, apa yang dikhawatirkan para penggugat belakangan benar-benar terjadi. Ada penjabat yang menginstruksikan pencopotan baliho capres tertentu ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke daerahnya. Ada pula Pj yang enggan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu untuk menghukum cawapres 02 yang kampanye sambil bagi-bagi susu.

Singkatnya, noda atas pemilu jurdil juga didukung oleh keluguan putusan PTUN dalam kasus penjabat kepala daerah. Maka, besar harapan publik agar hakim dalam kasus Anwar Usman ini tidak selugu koleganya sebelumnya.