Rencana Anggaran yang Letoi

PIDATO pengantar rencana anggaran negara yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum membuat hati kita bungah. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 itu terlalu konservatif, mengundang kesan pemerintah kurang ngotot. Tak sedikit yang menganggap rencana anggaran itu tak menjanjikan kesediaan bekerja keras.

Target pertumbuhan ekonomi tahun depan dipasang di level lima persen. Alasan yang dikemukakan adalah situasi perekonomian dunia yang belum kunjung sehat. Kondisi ekonomi tiga pasar utama dunia—Amerika, Eropa, dan Jepang—belum kembali pulih. Alhasil, ekspor Indonesia belum akan membaik.

Sebenarnya ada analisis yang lebih optimistis. Perekonomian dunia diperkirakan membaik pada triwulan ketiga 2010. Ekonom Bloomberg meramal ekonomi dunia tahun depan tumbuh 2,1 persen—naik dari tahun ini yang rontok di angka minus 1-2 persen. Bukan tak ada soal. Jika skenario optimistis yang terjadi, harga minyak akan ikut menanjak sampai kisaran US$ 70-80 per barel. Pos subsidi anggaran minyak akan membengkak seandainya pemerintah tidak menaikkan harga minyak dalam negeri.

Perolehan pajak juga akan menjadi tantangan. Tahun ini perolehan pajak menyusut lantaran adanya berbagai paket stimulus fiskal. Tapi tahun depan pajak akan digenjot naik 11 persen. Perlu perjuangan berat untuk mencapainya. Namun reformasi perpajakan dan perbaikan insentif bagi dunia usaha agaknya akan membantu pencapaian target itu.

Dengan segala perbaikan itu, target pertumbuhan lima persen semestinya bisa dilampaui. Sikap konservatif perlu, tapi rencana anggaran semestinya dipatok lebih tinggi agar memacu semangat untuk bekerja all-out.

Rencana Anggaran 2010 itu juga perlu mencerminkan kesungguhan pemerintah untuk mengejar kualitas pertumbuhan. Angka pertumbuhan lima atau enam persen kurang berkualitas bila hanya didorong oleh konsumsi. Apalagi tahun depan pemerintah berencana menaikkan gaji pegawai. Pos belanja gaji pegawai pusat itu bakal meningkat 20 persen dibandingkan tahun ini—angka absolutnya lebih dari Rp 161 triliun.

Lebih baik pemerintah membesarkan belanja untuk infrastruktur. Tahun depan pos ini dianggarkan Rp 76,9 triliun, cuma beringsut naik 3,4 persen dari tahun ini. Padahal infrastruktur inilah yang bisa menekan laju pengangguran. Kenyataan bahwa pemerintah lebih royal menaikkan gaji pegawai ketimbang membangun infrastruktur ini bukanlah kampanye yang baik untuk menarik modal asing.

Seandainya dana infrastruktur ditingkatkan, perlu ada program akselerasi penyerapan anggaran. Pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan anggaran stimulus fiskal sampai semester pertama tahun ini ternyata baru lima persen. Proses administrasi dan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang selama ini mempunyai andil dalam rendahnya penyerapan itu, perlu dibenahi. Anehnya, dari profil Rencana Anggaran 2010, tidak tampak upaya membereskan sengkarut penyerapan dana yang sudah kronis itu.

Pemerintah seharusnya memberikan perhatian penuh pada penyerapan dana itu. Rantai birokrasi dan peluang korupsi wajib dipangkas, misalnya dengan menyediakan sistem monitoring yang transparan dan akuntabel. Merancang sistem tender dan pembayaran yang komprehensif dengan teknologi Internet bisa dikerjakan untuk mendobrak ”tradisi buruk” yang kronis itu. Kiranya perlu dipertimbangkan juga untuk merevisi Rencana Anggaran 2010, demi mengejar pertumbuhan yang lebih struktural dan berkualitas.