September

Bandung Mawardi*

Sejarah Indonesia memuat polemik singkatan dan akronim untuk menjelaskan kejadian. Kemunculan singkatan dan akronim membuat sejarah menjadi ringkas dalam penulisan atau pengucapan. Singkatan tak selalu berirama. Akronim cenderung bernada-berirama. Di Indonesia, pembuat singkatan dan akronim memiliki pamrih-pamrih ideologi, linguistik, dan sejarah. Mereka turut mendefinisikan kejadian sebelum terpahamkan sebagai sejarah bergelimang makna. Singkatan dan akronim tak cuma mendokumentasikan kejadian berwujud ringkas, tapi juga berperan sebagai alat atau modal pengisahan sejarah.

Penggunaan singkatan dan akronim di koran dan majalah pantas menjadi referensi untuk mengerti risiko kebahasaan dan ideologi. Kita simak berita-berita di majalah Liberty agar mengetahui "kebingungan" dan dampak penggunaan singkatan atau akronim dalam memberitakan kejadian bersejarah. Di dalam Liberty edisi 27 November 1965, kita membaca berita tentang malapetaka 1965. Judul berita di halaman satu bertanda seru: "Keganasan Gestapu: Bengawan Solo Berdarah!" Sang wartawan memilih penulisan akronim Gestapu, mengingatkan pembaca pada peristiwa sesak misteri. Gestapu adalah Gerakan September Tiga Puluh. Kita menemukan bulan September diwakili "s". Di halaman dua, kita bisa membaca keterangan di bawah foto penangkapan orang-orang dengan tuduhan terlibat PKI: "Sebagai nampak digambar atas ini adalah oknum-oknum G 30 S di daerah Lasem…." Kita mengingat kejadian di bulan September melalui penulisan huruf "S". Apakah akronim Gestapu dan G 30 S memiliki persamaan risiko kebahasaan dan ideologi? Rezim Orde Baru cenderung konsisten memilih singkatan G-30-S, tapi disusulkan dengan pencantuman PKI.

Setelah kejadian berdarah dan ruwet, pelbagai pihak bersaing menciptakan singkatan dan akronim. Kerja bahasa mempengaruhi opini dan pembentukan ingatan kolektif. Sukarno, Soeharto, militer, wartawan, pengamat politik, ulama, mahasiswa, sastrawan, dan para pejabat berbeda dalam penggunaan singkatan dan akronim. Kita membaca akronim Gestok di Liberty edisi 16 April 1966. Judul berita mengesankan peringatan meski tak menggunakan tanda seru: "Awas Gerilja Politik PKI/Gestok di Surabaja." Gestok memuat penamaan bulan Oktober melalui pencantuman "ok". Di majalah Liberty (1965-1966), kita menemukan dua akronim dan satu singkatan untuk memberitakan kejadian 1965: Gestapu, G 30 S, dan Gestok. Kejadian telah memicu gejala berbahasa demi menentukan kepastian waktu, pihak yang (dianggap) bersalah, korban, dan operasi politik-militer.

Kalangan militer memilih singkatan G-30-S. Mereka berkepentingan menentukan sikap politik dan tindakan militer dalam mengurusi kejadian paling kontroversial. Pusat Pendidikan Kehakiman Angkatan Darat pada 1966 menerbitkan buku berjudul G-30-S Dihadapan Mahmilub I (Perkara Njono). Judul itu terkesan menakutkan dan mengisahkan keampuhan militer. Kita masih bisa menemukan Gestok meski tak dijadikan judul buku. E.J. Kanter dalam kata pengantar menulis: "Perkara-perkara jang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) dalam rangka penjelesaian dibidang justisi dari peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S) atau Gestok, ternjata mendapat perhatian besar dari masjarakat, terutama para achli hukum didalam maupun diluar negeri."

Kemonceran penggunaan singkatan G-30-S menguat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 1965. Kita simak keterangan di bagian menimbang: "bahwa apa jang menamakan dirinja Gerakan 30 September telah melakukan pentjulikan dan pembunuhan, mendemisionerkan Kabinet Dwikora dan membentuk apa jang disebutnja Dewan Revolusi Indonesia sebagai pengganti-nja…." Dokumen resmi itu ditandatangani Sukarno. Penamaan Gerakan 30 September mendapat singkatan menjadi G-30-S.

Apakah pilihan penggunaan singkatan itu ketimbang akronim Gestapu dan Gestok mempengaruhi pengetahuan publik saat mengenang dan mempelajari sejarah? Buku-buku sejarah dan pelajaran di sekolah sering memuat singkatan G-30-S. Pemerintah dan militer sengaja memihak ke singkatan agar ada pembakuan sejarah menurut kemauan penguasa. Tahun demi tahun, ingatan dan pengetahuan ideologi tentang akronim Gestapu dan Gestok mulai berkurang. Dua akronim "dipaksa" hilang atau dipinggirkan agar tak diakrabi publik.

Ikhtiar membongkar dan menarasikan ulang sejarah perlahan bermunculan setelah keruntuhan rezim Orde Baru, 1998. Buku-buku mengenai kejadian 1965 ditulis dan diterbitkan demi "pertarungan" kebenaran. Pilihan singkatan dan akronim mulai memicu polemik sengit. Hersri Setiawan menggarap Kamus Gestok (2003) sebagai "tandingan" atas warisan ingatan sejarah bentukan Orde Baru. Kebingungan publik dalam mempelajari sejarah melalui singkatan dan akronim mendapat penjelasan agak gamblang oleh Hermawan Sulistyo dalam buku Palu Arit di Ladang Tebu (2000). Polemik singkatan dan akronim mengandung ketidakberesan pengertian waktu kejadian dan pelaku.

Kini kita belum tuntas mengurusi singkatan dan akronim demi mengerti sejarah. Kejadian 1965 telah membuat penguasa, militer, dan sejarawan tak usai bertarung dalam penggunaan singkatan dan akronim. Dua nama bulan berbeda terkandung dalam satu singkatan dan dua akronim. Kita pun belum bisa menamatkan kebingungan dan sangsi saat mengenang kejadian pada 1965. l

*) Pengelola Jagat Abjad Solo