Setelah Raja Fahd Mangkat

Mangkatnya Raja Fahd dan naiknya putra mahkota Abdullah bin Abdul Aziz ke atas takhta telah menyedot perhatian dunia. Memang benar, sejak Raja Fahd, yang naik takhta pada 1982, disergap stroke pada 1995, Abdullah sudah menjadi pemimpin de facto sehari-hari. Namun, dengan resminya Abdullah, 83 tahun, sebagai pemegang pucuk pimpinan Arab Saudi, kaum ”reformis”—demikian mereka menyebut dirinya—seolah mendapat pencerahan bahwa masih ada sinar ”demokratisasi” di jazirah itu. Benarkah akan terjadi reformasi di bawah Abdullah?

Ketika pada 2003 Abdullah—saat itu telah memegang kekuasaan eksekutif karena Fahd menderita sakit—menolak desakan AS untuk menempatkan ribuan serdadu AS di tanah Saudi, tiba-tiba saja dunia Arab seperti melihat adanya pencerahan di kawasan itu. Jelas sang putra mahkota bukan seorang yang menurut saja pada tekanan AS (baca Raja Baru, Tantangan Lama).

Meski tumbuh dalam kemewahan ala raja Arab, konon Abdullah disebut-sebut lebih peduli pada kaum miskin. Inilah lapisan masyarakat yang justru jumlahnya semakin membludak sebagai akibat harga minyak yang merosot pada akhir 1980-an hingga 1990-an.

Maka pada 1997 Abdullah memberanikan diri mendorong apa yang disebutnya reformasi ekonomi. Ia melakukan privatisasi perusahaan Kerajaan serta membiarkan sektor swasta tumbuh bebas. Ia mulai memberikan ruang kepada pengusaha asing untuk menanamkan uang dalam bisnis gas dan minyak. Hasilnya menggembirakan dunia luar, tetapi tidak menyenangkan pihak Kerajaan, terutama faksi konservatif.

Sejumlah pengamat menganggap bahwa Abdullah, dalam kepemimpinannya yang resmi, pasti akan melanjutkan apa yang telah dijalaninya selama sepuluh tahun terakhir: membawa arus reformasi ekonomi dan politik ke Arab Saudi. Di bawah Abdullah, pemilu demokratis dilangsungkan untuk pertama kalinya pada Februari 2005. Walau cuma di tingkat lokal untuk memilih Dewan Kota Riyadh—dan belum menyertakan perempuan—peristiwa tersebut menjadi jejak penting dalam sejarah demokrasi di kerajaan itu.

Persoalan yang akan dihadapi oleh Abdullah sebagai raja tampaknya menghadapi tekanan dunia melawan tekanan internal. Pihak AS dan sekutunya sudah pasti mengharap Abdullah melanjutkan kebijakannya melawan terorisme. Tetapi ia akan lebih sulit menghadapi tekanan lain di dalam negeri. Sejak memegang kendali pemerintahan 10 tahun terakhir akibat penyakit berat yang diderita Raja Fahd, Abdullah selalu dalam posisi rival terhadap Pangeran Sultan, Menteri Pertahanan, dan Pangeran Naif, yang menjabat Menteri Dalam Negeri. Di dalam Kerajaan, Abdullah tak banyak mendapat dukungan di kalangan keluarga karena pusat kekuasaan Al-Saud terletak di tangan Al-Fahd bersaudara—enam saudara seibu almarhum Raja Fahd, termasuk Pangeran Sultan dan Pangeran Naif.

Kelompok reformis pembaharu yang dipimpin Abdullah kurang berkuasa, tapi mereka bisa diterima dunia internasional. Cita-cita kelompok pembaharu untuk menyelenggarakan dialog nasional serta memperhatikan hak kaum wanita ditentang oleh kelompok Wahabi garis keras yang mengendalikan pasukan keamanan, sistem pengadilan, dan pemegang kekuasaan riil di dalam negeri.

Abdullah tentu saja bukan reformis yang mudah menyerah. Begitu diangkat menjadi raja, dia langsung menunjuk Pangeran Sultan sebagai putra mahkota. Dengan demikian, Pangeran Sultan, yang sudah merasa aman akan kedudukannya, diharapkan akan lebih mendukung langkah-langkah Raja Abdullah yang reformis dan yang dianggap ”meninggalkan tradisi Kerajaan”.