Stimulus Fiskal yang Tersendat-sendat

AGAR tidak dituduh hanya menyenangkan rakyat tatkala pemilu tiba, pemerintah perlu memperbaiki program yang menyangkut rakyat miskin. Program stimulus fiskal merupakan salah satunya. Tujuan program ini mulia, membantu rakyat miskin yang terkena dampak buruk resesi global. Kita tahu, krisis global meng akibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia langsung anjlok, diramalkan hanya akan mencapai sekitar 4,5 persen dibandingkan 6,1 persen yang dicapai tahun lalu. Rakyat miskinlah yang paling terkena dampak buruk pertumbuh an yang pelan itu, karena lapangan kerja baru yang bisa dibuka pun jumlahnya akan terbatas.

Ketika pemerintah merancang program stimulus fiskal Rp 73,3 triliun, banyak pujian datang. Program ini memang tidak sekadar membagi-bagikan uang gratis kepada rakyat bawah. Sekitar tiga juta tenaga kerja kelas bawah dirancang dipekerjakan membangun proyek infrastruktur.

Kritik pertama untuk program stimulus fiskal: realisasi penyerapan dana stimulus di lapangan sangat rendah. Sejak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat pada Februari lalu, realisasi penyerapan di pusat dan daerah, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, baru sekitar lima persen saja sampai akhir Juni. Ini berarti masih banyak proyek infrastruktur yang terkatung-katung. Akibatnya, target penyerapan tenaga kerja meleset jauh.

Sebenarnya ini bukan saja masalah stimulus fiskal. Penyerapan anggaran belanja departemen pemerintah pun sangat rendah, hanya sekitar 33 persen sampai akhir semester pertama tahun ini. Angka penyerapan rendah belanja departemen itu rupanya sudah tiga tahun berjalan tanpa perbaikan berarti.

Birokrasi ternyata belum juga sanggup mengatasi ke simpangsiuran administrasi. Tumpang-tindih kewenang an pusat dan daerah juga tak sepenuhnya selesai. Proses pengambilan keputusan tersendat-sendat, realisasi pro yek pun akhirnya sangat seret. Pemerintah pusat perlu sesegera mungkin menyelesaikan berbagai masalah ini kalau program stimulus fiskal ditargetkan selesai seluruhnya pada Oktober mendatang.

Kritik kedua, bila program stimulus fiskal dilanjutkan pada tahun anggaran mendatang, pemerintah perlu memperbesar porsi pembangunan infrastruktur. Dari total stimulus fiskal tahun ini, hanya 15 persen yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Porsi terbesar, 85 persen atau Rp 61,1 triliun, dipakai untuk pemotongan pajak—yang tentu saja menyenangkan ”kelas menengah”. Ketimpangan pembagian porsi stimulus fiskal ini pastilah merupakan ”sasaran empuk” bagi kalangan oposisi.

Program stimulus fiskal memang tidak langsung memberikan ”pancing” kepada rakyat miskin agar mampu mencari penghidupan sendiri. Tapi program ini menghasilkan infrastruktur jalan, jembatan, saluran irigasi, perbaikan pasar, dan berbagai macam fasilitas lain. Rakyat miskin bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan pendapatannya. Stimulus fiskal jauh lebih baik dan mendidik ketimbang program Bantuan Langsung Tunai (BLT), misalnya. BLT, yang sempat dikucurkan Rp 300 ribu tiap tiga bulan—masing-masing selama tujuh bulan pada 2005 dan 2008, serta dua bulan pada 2009—untuk 18 juta penduduk lebih, diyakini punya andil signifikan dalam memenangkan kembali Presiden Yudhoyono.

Bantuan Langsung Tunai bukan program yang harus ditentang, asalkan diberikan secara selektif kepada yang sangat membutuhkan. Tapi stimulus fiskal lebih produktif sekaligus lebih bermartabat bagi penerimanya, ter utama jika pengucurannya tepat sasaran dan tepat waktu.