Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua KPU Hasyim Asy’ari menanggapi ramainya pembicaraan soal konsumsi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS di Sleman yang disebut lebih mirip konsumsi untuk tamu orang yang melayat atau snack lelayu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Nanti kami buat rilisnya supaya memberikan tanggapan lebih komprehensif," kata Hasyim di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 31 Januari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya ramai di media sosial soal konsumsi dalam acara pelantikan KPPS di Sleman yang sangat minim. Dalam satu kotak hanya ada pastel ukuran kecil, roti, dan air minum kemasan gelas.
Belakangan terungkap bahwa anggaran konsumsi dipotong oleh vendor lebih dari 80 persen. Yang awalnya dianggarkan per orang mendapatkan konsumsi senilai Rp 15.000, tapi berubah menjadi Rp 2.500.
Belakangan terungkap bahwa anggaran konsumsi dipotong oleh vendor lebih dari 80 persen. Yang awalnya dianggarkan per orang mendapatkan konsumsi senilai Rp 15.000, tapi berubah menjadi Rp 2.500.
Menurut Hasyim, rekrutmen KPPS, bimbingan teknis, biaya transportasi maupun biaya makan ditanggung oleh KPU Kabupaten-Kota. Perihal protes anggota KPPS Sleman, Hasyim menyatakan perlu menanyakan juga masalah itu ke KPU berbagai daerah lainnya. "Kami perlu tanya satu-satu, masing-masing daerah yg dipersoalkan," kata dia.
Kesiapan Petugas KPPS
Sementara itu, The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research mengingatkan Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan kembali kesiapan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebelum menjalankan tugasnya pada hari pemungutan suara.
"KPU seharusnya sudah belajar dari pengalaman Pemilu 2019. Mempersiapkan personel KPPS agar dapat bekerja dengan optimal pada hari H pemungutan dan penghitungan suara," kata Manajer Riset dan Program TII Arfianto Purbolaksono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan pelatihan bagi personel KPPS sangat penting agar semua anggota dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan begitu, tidak muncul kesalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.
Arfianto menambahkan kesiapan petugas KPPS dalam penyelenggaraan pemilu sangat penting untuk mencegah munculnya kekacauan yang timbul di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).