Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali menjadi perbincangan khalayak ramai lantaran pernyataannya terkait netralitas presiden menjelang Pilpres 2024. Pada Rabu, 24 Januari 2024, Jokowi mengatakan bahwa presiden dapat memihak dan presiden boleh kampanye dalam pemilu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh," kata Jokowi usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jokowi juga mengatakan presiden boleh ikut berkampanye dan juga memihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Menurut Jokowi, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.
"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi. Pernyataan tersebut disinyalir berhubungan dengan dukungan Jokowi kepada putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres Prabowo.
Ini bukan kali pertama Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak akan netral dalam Pilpres 2024. Sebelumnya, Jokowi sudah menegaskan tidak akan bersikap netral. Dia mengklaim langkah itu dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
“Saya harus cawe-cawe,” kata presiden ketika berbincang-bincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka, Senin 29 Mei 2023.
Meski terang-terangan mengaku tidak akan netral, di sisi lain Jokowi menekankan agar Aparatur Sipil Negara atau ASN menjaga netralitasnya. Bahkan, Jokowi mengingatkan ASN untuk tidak memihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
"Jangan sampai memihak, itu dilihat loh. Hati-hati, bapak dan ibu dilihat, mudah sekali kelihatan kalau bapak dan ibu memihak," kata Jokowi saat mengumpulkan ratusan penjabat kepala daerah di Istana Negara, Senin siang, 30 Oktober 2023.
Tak tanggung-tanggung, Jokowi menegaskan dirinya tidak akan segan menggunakan hak prerogatifnya untuk mencopot jabatan Pj kepala daerah atau ASN apabila mereka terbukti tidak netral di tahun politik ini.
“Bapak-ibu semuanya dievaluasi ‘kan setiap tiga bulan? Yang evaluasi Mendagri. Tapi saya, evaluasi saya harian. Begitu bapak-ibu semuanya mereng-mereng (tidak netral), saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki,” kata Jokowi, lagi.
Di hari yang sama Jokowi juga mengadakan jamuan makan siang bersama tiga calon presiden peserta Pilpres 2024. Dalam jamuan tersebut, Anies Baswedan calon presiden nomor urut 01 menyampaikan kepada Jokowi agar bisa bisa menjaga netralitas sebagai presiden selama berlangsungnya Pemilu 2024. Jokowi, kata Anies, menyambut pesan tersebut dengan positif ketika itu.
Anies pun berujar bisa berdiskusi dengan lancar bersama Jokowi. "Beliau merespons positif dan baik sehingga diskusi kita tadi lancar," ucapnya.
Presiden Boleh Kampanye dan Memihak
Namun, Jokowi menyampaikan hal yang berbeda selang beberapa bulan kemudian. Ia juga menyebutkan tidak hanya presiden yang dapat memihak, jajaran menteri juga dapat berkampanye dan memihak dalam Pilpres 2024 asal tidak menggunakan fasilitas negara.
“Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh; boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," tegas Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024.
Jokowi pun kembali menegaskan bahwa pilihan untuk melakukan kampanye merupakan hak setiap individu sesuai dengan aturan yang ada. “Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturan boleh, silakan; kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh; boleh berkampanye, boleh, tetapi kan dilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing," kata Jokowi ihwal presiden boleh kampanye.
MICHELLE GABRIELA | SULTAN ABDURRAHMAN | BUDI SETYARSO | RIZKI DEWI AYU
Pilihan editor: Jokowi Disebut Turun Gunung Kerek Elektabilitas Prabowo Gibran, TKN Anggap Sekadar Asumsi
