KONTRAK pembelian empat helikopter Rusia Mi-17 ditandatangani Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Ryamizard Ryacudu pada 19 Desember 2002. Sayang, proses pembayarannya tersendat, sehingga pesawat-pesawat itu diduga bakal telat datang ke Tanah Air. TNI-AD berencana membentuk empat eskadron Mi-17, tapi untuk mencukupi satu eskadron saja harus menunggu dua tahun.

Helikopter ini relatif lebih murah dibandingkan dengan model sejenis produk Barat. Namun penyelarasan model Rusia ke model Barat membutuhkan biaya tidak sedikit. Anggaran TNI yang cekak menjadi pembatas tak terelakkan. Apalagi, pengamat militer Dr. Kusnanto Anggoro mengingatkan, TNI sebenarnya tak pernah membuat perhitungan rencana strategis yang jelas untuk membeli pesawat heli ini. Lalu dari mana uang yang akan dipakai untuk melunasi utang pembelian itu?

Untuk mengetahui nilai strategis, kemampuan, dan anggaran pembelian Mi-17, TEMPO berupaya mewawancarai Jenderal Ryamizard Ryacudu. Sayang, hingga saat terakhir, ia belum bisa ditemui karena sakit.

Berikut ini wawancara Edy Budiyarso dan Yura Syahrul dengan Kepala Dinas Penerangan TNI-AD Brigjen Ratyono dan Asisten Operasi KSAD Mayjen Cornel Simbolon tentang rencana pembelian helikopter Mi-17 itu.

---

Brigjen Ratyono:

Bagaimana komentar Anda jika pembelian helikopter Mi-17 tertunda?

Sebagai pemakai, kami merasa dirugikan jika pembelian helikopter itu tidak lancar. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan adanya heli. Pasukan kita tak perlu berjalan ratusan kilometer di medan tempur.

Penundaan pengiriman mungkin akan terjadi karena sampai saat ini uang muka belum dibayar pihak rekanan?

Itu yang sangat disayangkan. Namun persoalannya belum saya ketahui dengan jelas. Akan saya pelajari masalah ini sampai tuntas.

Ada kekhawatiran rekanan Andy Kosasih tidak bisa melunasi uang muka tersebut sampai jadwal pesawat datang akhir Februari mendatang?

Ya, itu harus dia pertanggungjawabkan, bagaimanapun caranya. Apalagi ini masalah antarnegara.

Ada kekhawatiran, Andy Kosasih bisa melarikan diri meninggalkan utang uang muka hampir Rp 25 miliar?

Saya kira dia tidak akan lari. Sebagai pengusaha lama, dia memiliki simpanan di bank yang cukup untuk mengganti uang tersebut.

---

Mayjen Cornel Simbolon:

Apa keunggulan heli Mi-17 ini?

Daya angkutnya besar, mampu mengangkut 30 personel. Selama ini, kita membeli peralatan atau pesawat dari negara-negara Barat. Tapi kita kan sedang diembargo mereka. Tentu kita harus mencari alternatif ke negara-negara non-Barat.

Seberapa hebat kemampuan dan daya jelajah Mi-17?

Bandingkan dengan Chinook buatan Amerika. Keduanya memiliki dua baling-baling dan kemampuan daya jelajahnya hampir setara.

Lalu apa kelebihan Mi-17?

Ini heli angkut, jadi tidak memiliki senjata. Tapi nanti akan kami lengkapi dengan senjata. Dari sisi lain, harga Mi-17 lebih murah. Sistemnya memang agak berbeda dibandingkan dengan milik Barat, tapi itu tidak masalah.

Dengan sistem yang berbeda, apakah heli ini cocok untuk Indonesia?

Bisa saja diterapkan. Masih cocok, kok. Kalau heli Barat, ukuran jaraknya menggunakan mil, sedangkan Mi-17 dengan kilometer. Kalau untuk ketinggian, Barat menggunakan feet, sedangkan Rusia memakai meter. Jadi, hanya butuh penyesuaian sedikit. Lagi pula kita sudah mengirim beberapa personel untuk dilatih di Rusia, yang nantinya akan menangani heli tersebut.

Heli ini akan dipakai untuk apa?

Untuk heli angkut personel dari satu titik ke titik pertempuran lainnya. Kita selama ini tidak punya heli dengan daya angkut besar. Padahal pasukan kita memiliki mobilitas tinggi.

Bukankah kita lebih membutuhkan heli serbu?

Heli serbu juga sedang kami usahakan. Kemarin kami membeli dua heli serbu Mi-35. Nah, tahun ini juga akan kami lengkapi menjadi satu eskadron. Tingkat kebutuhannya sama sehingga pengadaannya sejalan, heli serbu dan heli angkut. Minimal kita ingin memiliki satu eskadron Mi-17 dan satu eskadron Mi-35.

Kabarnya, ada masalah dalam pembayaran uang muka pembelian heli tersebut?

Wah, kalau itu, saya tidak tahu. Saya hanya mengurus penggunaannya, sesuai dengan kebutuhan. Pembelian dan pembayarannya urusan Departemen Keuangan.