"Amerika Ingin Operasi ini Sukses''

ACARA bagi 13 delegasi ASEAN Newspaper Network itu terpaksa diundurkan sejam lebih. Presiden B.J. Habibie, yang akan menerima para dedengkot koran itu, tengah asyik berbicara dengan tamu penting, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Pasifik, Stanley Owen Roth. Pembicaraan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa pekan lalu itu memang menyangkut perkara sensitif: situasi keamanan di Timor Timur. "Pembicaraan terbanyak memang urusan Tim-Tim," ujar Roth dalam konferensi pers sehari setelah bertemu dengan Habibie. Sejak Habibie melontarkan gagasannya ihwal opsi merdeka bagi Negeri Loro Sae itu, muncul berbagai kelompok milisi, baik yang prokemerdekaan maupun yang setia kepada Republik. Kedua pihak bertikai sehingga rakyat pun menjadi korban. Akibatnya, mereka mengungsi ke tempat yang aman, antara lain ke Raimate, Sare, Ermera, Faulara, Liquica, dan Suai. Pengungsian besar-besaran ini berdampak kurangnya pangan dan obat-obatan. Masalahnya, akses tidak lancar karena rombongan pembawa bantuan selalu diganggu milisi prointegrasi. Untunglah ada Misi PBB untuk Timor Timur—United Nations Mission in East Timor (Unamet)—dan badan dunia untuk pengungsi (UNHCR). Inilah awal bencana. Pada 4 Juli lalu, rombongan yang membawa 25 ton beras, obat-obatan, garam, dan gula untuk pengungsi di Desa Sare dan Faulara diserang kelompok milisi Barisan Merah Putih. Penyerang itu mengendarai mikrolet penuh orang dan bersenjatakan pistol dan senjata tajam. Staf Unamet yang ikut rombongan juga diserbu, dihujani batu, tombak, dan parang. Pihak penyerang tak peduli meski mereka masuk ke mobil putih milik misi PBB bercap UN. Rombongan Unamet luka-luka, sementara satu orang warga Tim-Tim hilang hingga kini. "Itu karena Unamet pilih kasih. Kelompok prointegrasi merasa dendam. Lagi pula, tugas mengawal bukan urusan Unamet, tapi urusan Polri," ujar Kepala Dinas Penerangan Markas Besar Kepolisian RI, Brigadir Jenderal Togar Sianipar, kepada Dwi Wiyana dari TEMPO, di Jakarta. Keterangan polisi dibantah Jose Luis de Oliveira. Koordinator Posko Tim Kemanusiaan di Dili itu bilang bahwa Unamet sudah meminta bantuan pengawalan, tapi polisi tak kunjung datang. Kejadian itu membuat suasana bertambah runyam. Sebab, markas polisi hanya 40 meter dari tempat kejadian dan aparat berkeliaran di tempat itu. "Kesannya, aparat keamanan sengaja membiarkan para milisi menyerang," kata Jose, kesal. Serangan Liquica ini dibahas serius oleh Roth-Habibie. "Saya datang ke sini ketemu Habibie untuk menyatakan prihatin dengan adanya serangan fasilitas Unamet di Tim-Tim. Faktanya, banyak laporan soal dukungan militer Indonesia pada kelompok milisi," kata Roth. Tuduhan membekingi kelompok milisi prointegrasi tentu saja ditangkis Panglima TNI Jenderal Wiranto. "Saya kira tuduhan itu tidak benar dan tidak punya dasar," katanya. Milisi itu terbentuk, katanya, setelah Presiden B.J. Habibie mencanangkan dua opsi untuk rakyat Tim-Tim tempo hari. Dulu memang ada kelompok masyarakat yang membantu TNI dalam menghadapi musuh bersama, Fretilin. Tapi itu bukan dengan senjata organik seperti militer. "Kalau mereka bertugas, kami kasih pinjam. Selesai mereka bertugas, senjata dikumpulkan lagi. Nah, mungkin image yang dulu itu seolah-olah TNI berlaku sama terhadap milisia saat ini," kata Menteri Pertahanan dan Keamanan itu. Akibat kondisi tak aman ini, jajak pendapat yang semula direncanakan 8 Agustus ditunda. Belakangan, Menteri Luar Negeri Ali Alatas meminta hal itu dilaksanakan pada 21 Agustus. Setelah dua kali ditunda, akhirnya pendaftaran bisa dilakukan Jumat pekan lalu. Unamet menyiapkan 400 staf yang ditempatkan di 200 pos pendaftaran di seluruh wilayah Tim-Tim. Pendaftaran juga dibuka di kantor perwakilan PBB di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Ujungpandang, dan beberapa kota besar di luar negeri. Sayangnya, di Kecamatan Zumalai, Kabupaten Kovalima, sekitar 300 kilometer dari Dili, terjadi kerusuhan yang menyebabkan satu orang tewas dan lima orang luka-luka. Kerusuhan itu dilakukan milisi prointegrasi Mahidi (mati hidup untuk integrasi). Soal keamanan pun jadinya makin disorot. Menurut Ian Martin, Kepala Perwakilan Unamet, rakyat takut datang ke tempat pendaftaran. "Saya sarankan, baik pihak prokemerdekaan maupun prootonomi melakukan rekonsiliasi agar tercipta suasana damai. Kami juga minta polisi Indonesia menjalankan tugasnya menciptakan suasana damai, sesuai dengan kesepakatan di New York," ujar bekas Sekretaris Jenderal Amnesti Internasional ini. Ian Martin, 52 tahun, yang punya pengalaman bertugas di daerah konflik seperti Haiti, Bosnia, dan Rwanda, mengaku tak punya cukup waktu. Jajak pendapat sudah dekat. Apa saja kendala yang dihadapinya? Berikut ini penuturannya kepada Purwani Dyah Prabandari dari TEMPO, saat ia dikontak via telepon, pekan lalu.

---

Bagaimana situasi keamanan menjelang jajak pendapat?

Kami tetap meneruskan pendaftaran pemilih. Soal keamanan memang belum memuaskan. Tapi kami mendapat jaminan dari pemerintah Indonesia, saat delegasi pejabat pemerintah mendatangi Dili, Senin lalu. Mereka akan mengamankan lapangan.

Apakah ada komitmen untuk perlucutan senjata milisi?

Ya, TNI memberikan sejumlah jaminan. Kami diberi tahu ada yang dipenjarakan karena penyerangan di Maliana dan Liquica. TNI dan polisi telah diinstruksikan mengambil senjata dari milisi dan meminta mereka tidak membawa senjata di tempat umum. Memang bukan perlucutan senjata total, tapi itu kami sambut baik. TNI berjanji tidak akan menenteng-nenteng senjata di luar markas mereka.

Anda optimistis akan tercipta suasana damai untuk jajak pendapat?

Saya tidak optimistis ataupun pesimistis. Kami ingin polisi dan pemerintah Indonesia mengerjakan tugas menciptakan suasana damai di Tim-Tim. Jika mereka melakukan tugasnya, kami bisa melakukan tugas kami. Sekretaris Jenderal PBB yakin pemerintah Indonesia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk meningkatkan suasana yang lebih aman.

Adakah upaya TNI dan polisi menciptakan suasana damai?

Kunjungan tim pejabat pemerintah dari Jakarta yang lalu cukup penting. Tapi, apakah instruksi itu bisa sampai di lapangan, kami belum bisa menilai.

Bagaimana persiapan Unamet untuk penyelenggaraan jajak pendapat?

Kami hanya punya waktu yang sangat pendek. Biasanya untuk pekerjaan semacam ini diberikan waktu yang jauh lebih lama. Tapi peralatan dan perlengkapan kami sudah siap. Tiba-tiba ada serangan, seperti yang terjadi di Liquica. Kami mundur satu langkah. Namun, kami siap untuk terus.

Apakah faktor keamanan bakal menghambat proses penentuan pendapat?

Tidak. Situasi keamanan menjadi masalah karena besarnya jumlah pengungsi. Mereka meninggalkan rumah karena alasan keamanan. Itu menjadi problem dalam pendaftaran pemilih. Kami ingin rakyat merasa aman di rumah. Kami juga berusaha menciptakan suasana agar orang bisa berkampanye dan pergi ke tempat pendaftaran dengan bebas, aman, tanpa ancaman, bahkan tanpa rasa takut.

Lalu, kapan kepastian jajak pendapat itu?

Masih didiskusikan antara Indonesia dan Portugal di kantor PBB tentang perubahan jadwal. Jajak pendapat itu harus cocok waktunya dengan keamanan yang ada. Itu akan mempengaruhi waktu pendaftaran.

Kenapa PBB menundanya dua minggu dari kesepakatan awal?

Kami memang menginginkan pelaksanaan ditunda dua pekan dari kesepakatan awal. Lalu, Indonesia ingin 21 Agustus, sementara Portugal ingin Minggu, 8 Agustus, dan mundur menjadi 22 Agustus. Jadi, belum ada kesepakatan.

Apa sebenarnya alasan penundaan itu?

Keamanan.

Kalau alasan keamanan terus digunakan, bisa-bisa jajak pendapat tidak jadi?

Kami tetap memutuskan untuk melakukan pendaftaran pemilih, meski belum jelas soal keamanan, karena PBB dan masyarakat Tim-Tim ingin jajak pendapat segera dilakukan. Kami tidak ingin ada orang yang menghentikan proses itu. Namun, kami bertanggung jawab atas keselamatan orang-orang kami, selain orang-orang Tim-Tim.

Benarkah PBB akan mengirimkan pasukan perdamaian ke Tim-Tim?

Tidak. Sampai sekarang, kami tetap bekerja dalam kerangka awal yang jelas, yang bisa diterima oleh semua pihak. Memang ada pembicaraan di New York antara Indonesia dan Portugal soal keberadaan pasukan keamanan PBB di Tim-Tim. PBB secara tidak langsung juga ingin adanya jaminan keamanan setelah penentuan pendapat, sehingga masyarakat bisa bebas dan aman setelah memberikan suaranya.

Ada laporan dari pejabat Australia soal bukti dukungan TNI terhadap milisi. Apakah Anda juga punya bukti tersebut?

Kami menanyakan hal tersebut ke Jenderal Wiranto karena kami memang mendapat banyak laporan bahwa TNI mendukung milisi. Wiranto menjawab bahwa tidak ada kebijakan semacam itu di TNI.

Bagaimana dengan pengamanan staf Unamet?

Kami memiliki rencana pengamanan kami sendiri. Tapi itu bukan hal utama. Keamanan rakyat Tim-Tim yang akan datang ke tempat pendaftaran pemilihlah yang kami prihatinkan.

Soal tuduhan Unamet tidak netral?

Kedua pihak mendapat kesempatan yang sama dalam proses penentuan pendapat. Saat kami datang melakukan tugas kami yang netral, mendatangi lapangan, kami menemukan posisi CNRT yang terpojok. Mungkin itu tidak sesuai dengan kepentingan prointegrasi. Karena itulah kedatangan Unamet lebih diterima oleh kelompok prokemerdekaan daripada prootonomi. Itu bukan berarti kami tidak netral. Sekarang kami berpikir agar semua kelompok bisa berkampanye dengan bebas dan aman.

Apa yang Anda bicarakan dengan Stanley Roth ketika berkunjung ke Tim-Tim?

Kami berbicara tentang program kami dan proses jajak pendapat itu. Juga situasi di Tim-Tim kini. Amerika Serikat adalah anggota Dewan Keamanan yang memiliki kepentingan untuk berhasilnya operasi ini.