"Bapak Pembangunan Daerah"

SATU nama lagi muncul dalam deretan tokoh yang dicalonkan sebagai Wakil Presiden: Menteri Dalam Negeri Amirmachmud. Suatu kelompok yang menamakan dirinya Generasi Muda Indonesia Asal Irian Jaya Sewilayah DKI Jakarta dalam pernyataannya yang disampaikan ke DPR 20 November lalu mengusulkan dua hal pada MPR hasil Pemilu 1982. Pertama, menetapkan kembali Jenderal Purnawirawan Soeharto sebagai Presiden RI periode 1983-1988 dan sekaligus menerima gelar Bapak Pembangunan Masyarakat Pancasila. Usul berikutnya: "mengangkat dan menetapkan Bapak Jenderal Amirmachmud sebagai Wakil Presiden RI Periode 1983-1988 dan sekaligus memberikan gelar Bapak Pembangunan Daerah". Mendagri Amirmachmud ternyata menyesalkan pemberitaan tentang usul pencalonan itu. "Adanya pemberitaan tentang warga masyarakat yang mencalonkan saya itu sama dengan membunuh saya. Karena Pak Harto yang selama ini baik dengan saya bisa menjadi tidak baik. Dan saya menjadi sulit," kata Mendagri dalam acara rapat kerja antara Komisi II DPR dengan Mendagri/Ketua LPU Rabu pekan lalu. Menurut Amirmachmud, pencalonan Wapres hendaknya berpegang pada prinsip sila Kemanusiaan dalam Pancasila. "Karena Pak Adam Malik masih hidup, ada baiknya soal pencalonan Wapres tidak perlu ribut-ribut," katanya. Apalagi MPR-lah yang kemudian menentukan siapa yang pantas menduduki jabatan itu. Di samping itu Presiden terpilih nantinya ikut menentukan siapa yang bakal mendampinginya sebagai Wapres. Berbeda dengan masalah calon Wapres yang belum pasti, Presiden Soeharto makin pasti terpilih kembali sebagai presiden untuk satu periode lagi. Dukungan demi dukungan makin ngalir. Serentak dengan itu menggelinding pula dukungan pada usul agar MPR nantinya memberi gelar Bapak Pembangunan Nasional pada Jenderal Purnawirawan Soeharto. Es Kopyor Namun pekan lalu mendadak muncul suara lain. Datangnya dari Wakil Ketua DPR/MPR Mashuri yang juga menjabat anggota Dewan Pembina Pusat Golkar. Kepada wartawan yang diundangnya ke ruangan kerjanya di DPR pekan lalu, Mashuri menyatakan: usul pemberian gelar Bapak Pembangunan kepada Presiden Soeharto agar direm atau dihentikan. Dia khawatir masyarakat bisa bosan kalau usul pemberian gelar itu dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang. Bekas Menteri Penerangan itu mengambil contoh. "Kalau kita haus lalu disuguhi satu gelas es kopyor, rasanya enak sekali. Tetapi gelas kedua rasanya sudah berbeda. Apalagi gelas ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Kita bukan saja bisa muak, malahan bisa muntah," katanya. Mashuri berpendapat, Presiden Soeharto sebetulnya tidak senang dengan pemberian gelar itu. Ini disimpulkannya setelah pertemuannya dengan Presiden di Bina Graha belum lama ini serta setelah berbicara dengan "beberapa pejabat yang pernah berbicara dengan Pak Harto" "Saya sudah membicarakan masalah ini empat mata dengan Pak Harto. Sebetulnya Pak Harto sendiri sungkan dengan pemberian gelar itu. Jelas Pak Harto menolak memperoleh gelar itu. Tapi karena Pak Harto itu orang Jawa, beliau tidak menolak terang-terangan dan memakai cara yang nJawani, secara halus saja," kata Mashuri. Tapi pendapat Mashuri itu ada yang menyoal: kalau sudah dinyatakan rakyat memang menghendaki, bisakah Pak Harto menolak? Seperti juga kehendak untuk memilihnya kembali sebagai presiden untuk periode 1983-1988? Mashuri mengatakan, "Bagi Golkar, Pak Harto tidak ada masalah lagi untuk dicalonkan." September yang lalu pimpinan Golkar memang menyatakan dukungan itu--dan juga dukungan untuk gelar "Bapak Pembangunan".