Buntut Ijazah Aspal

AWAL ceritanya: GBPH Mangkubumi, putera Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang menjadi Ketua Tim Peneliti Data Calon DPD Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), meneliti lagi data daftar calon untuk DPRD DIY. Kabarnya ia tidak diajak berembuk dalam soal penentuan daftar calon yang konon disusun oleh Ketua DPD Golkar DIY Drs. Abdulrachim bersama orang dekatnya. Beberapa calon vang selama ini beken dengan gelar sarjananya ternyata cuma mencantumkan berijaiah Sekolah Lanjutan Atas (SLA) dalam formulir pencalonan mereka. Ini menimbulkan kecurigaan. Ada dugaan beberapa calon itu memakai ijazah sarjana asli tapi palsu (aspal). Yang disebut-sebut antara lain Drs. Sumpono, (Ketua AMPI Yogyakarta/Kepala Biro Perencanaan DPD Golkar), Drs. Bambang Purwoko (Kepala Biro Penerangan DPD Golkar), Drs. Siswono Oetoyo (Wakil Ketua DPRD Kodya Yogyakarta dan Direktur Akademi Perindustrian Yogvakarta). Tutup Mulut GBPII Mangk-bumi sendiri tidak bersedia berkomentar soal kasus itu. "Kopertis yang berwenang menentukan asli tidaknya ijazah," katanya Senin lalu pada TEMPO. Sedang Sardjono, Sekretaris Kopertis IV membenarkan, dengan nama tokoh Golkar DIY itu tidak tercatat di kantornya. "Saya pribadi kenal baik dengan mereka. Tapi saya kurang tahu persis, mereka tamatan mana," katanya. Sebuah sumber lain menyebutkan, yang dicurigai menyandang titel aspal itu mendapat ijazah dari sebuah perguruan tinggi swasta yang kurang punya nama di Yogyakarta. Mereka yang disebut-sebut berijazah "aspal" agaknya memilih untuk bersikap tutup mulut. Sumpono tidak memberi komentar. Sedang Siswono Oetoyo lebih banyak menghindar ketika dimintai tanggapannya, "masih sibuk, ada rapat," katanya. Pemakaian ijazah aspal sebetulnya tidak menyalahi ketentuan pencalonan karena mereka hanya memakai ijazah SLA-nya. "Tapi mereka bisa dinilai sebagai orang yang diragukan niat baiknya," kata sumber TEMPO di DPD Golkar. Buntut kasus itu agaknya masih panjang Kamis minggu lalu, Wakil Sekjen VPP Golkar J. Moerdopo turun tanan. Ia menarik Abdulrachim ke Jakarta menjadi staf ahli Ketua Umum Amir Moertono. Jabatan Ketua diserahkan kepada GBPH Mangkubumi sebagai pejabat sementara. Putra Sultan Hamengkubuwono IX ini, ketika ditemui TEMPO, membenarkan hal ini. "Karena ketua lama dipindahkan ke Jakarta," katanya singkat. Ia agaknya kurang mempermasalahkan daftar calon yang disusun pendahulunya. "Tidak ada masalah. Calon itu masih sementara. Perubahan nomor atau pergantian calon masih mungkin," katanya. Akibat lain dari kasus ini: bakal ada pembenahan di pimpinan DPD Golkar DIY. Soal rencana perombakan pimpinan Golkar ini kabarnya sudah disampaikan kepada Ketua Umum DPP Golkar Amir Moertono ketika mengadakan pertemuan dengan pejabat teras Golkar DIY di Pendopo Sasana Wiratama Tegalrejo, Yogyakarta Rabu lalu.