<font size=1 color=#FF9900>PILKADA</font><br />Pemilihan Bertimbun Utang

DI meja Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, tagihan mulai menumpuk. Belum lagi keluhan bertubi dari panitia pemungutan suara kecamatan, yang belum dibayar honor dan uang transpornya. ”Utang kami sudah mencapai Rp 1 miliar,” kata Teguh Purnomo, Ketua Komisi.

Hingga saat itu anggaran pemilihan Bupati Kebumen masih mandek di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Padahal pemungutan suara akan dilakukan pada 10 April. Pemerintah Kebumen sudah menjanjikan dana sekitar Rp 17 miliar, tapi baru diberikan Rp 2 miliar—dan sudah habis terpakai.

Teguh memutuskan tetap meneruskan persiapan pemilihan, agar tak melanggar undang-undang tentang pemerintahan daerah dan undang-undang tentang penyelenggara pemilihan umum. Kedua aturan itu menyatakan, pemungutan suara mesti digelar selambat-lambatnya 30 hari sebelum akhir masa jabatan kepala daerah.

Komisi Pemilihan Surakarta pun mesti berutang sebelum anggaran dari pemerintah daerah akhirnya cair, Rabu pekan lalu. Uang Rp 1,2 miliar itu langsung dipakai melunasi tunggakan honor dan biaya sosialisasi pemilihan. ”Sebelumnya, kami cari utangan kanan-kiri,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Surakarta, Didik Wahyudiono, kepada Ukky Primartantyo dari Tempo.

Komisi Pemilihan Sleman bahkan mesti berutang hanya untuk memfotokopi dokumen dan menyuguhkan kudapan rapat. Kepada wartawan Tempo Pito Rudiana, Ketua Komisi Pemilihan Djajadi bercerita kini utangnya sudah melebihi Rp 100 juta. Di Sumenep, Jawa Timur, Komisi Pemilihan juga terlilit utang Rp 100 juta.

Di Surabaya, Sekretaris Komisi Pemilihan Kota, Hari S. Widodo, menunjukkan tagihan dari dua hotel tempat penyelenggaraan sosialisasi pemilihan. Baru Kamis pekan lalu ada suntikan dana Rp 25 miliar dari Pemerintah Kota Surabaya.

Surabaya termasuk mujur. Sebab, 17 kota dan kabupaten lain di Jawa Timur, yang juga menggelar pemilihan tahun ini, belum jelas anggarannya. Padahal sebagian besar pemungutan suara dilakukan pada Mei mendatang.

Menurut komisioner Komisi Pemilihan Jawa Timur, Nadjib Hamid, banyak pencairan anggaran molor akibat pembahasannya belum kelar. ”Dukungan pemerintah daerah sangat kurang,” kata Nadjib. Keterangan ini membuat heran anggota tim monitoring pemilihan kepala daerah Dewan Perwakilan Rakyat, Arif Wibowo.

Seingat Arif, dalam kunjungan kerja Komisi Pemerintahan akhir Desember lalu di Bali, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah, komisi pemilihan yang ditemui menyatakan tak ada masalah dengan anggaran. ”Belakangan saya temukan, beberapa dibisiki kepala daerahnya agar memberikan laporan bagus demi nama baik daerah,” kata Arif.

Arif khawatir, cekaknya anggaran akan membuat komisi pemilihan bekerja sekenanya, terutama dalam pemutakhiran daftar pemilih, yang tak akan berhasil jika tak disokong dana memadai. Arif berpendapat, Departemen Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum seharusnya mengingatkan daerah agar menyiapkan dana.

Memang, ada daerah seperti Kabupaten Sumenep, yang sudah menabung dana pemilihan. ”Setiap tahun kami menyisihkan Rp 5 miliar,” kata Nur Asur, anggota Badan Anggaran DPR Daerah Sumenep. Sayangnya, tak semua kepala daerah dan anggota Dewan berpikir sejauh itu.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, sebagian besar daerah tak menyiapkan anggaran pemilihan. Memang ada pembengkakan kebutuhan dana sampai lima kali lipat, dibandingkan dengan anggaran pemilihan lima tahun silam. Namun Gamawan menilai, semua bisa diantisipasi. ”Ini bukan pemilihan kepala daerah yang pertama, dan kepala daerah tahu kapan jabatannya berakhir,” ujarnya.

Oktamandjaya Wiguna, Stefanus Pramono (Jakarta), Dini Mawuntyas (Surabaya), Musthofa Bisri (Sumenep), Aris Andrianto (Kebumen), Muhammad Taufik (Mojokerto)