"KPK Masuk Perangkap Politik"

Terhitung hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi memiliki penasihat. Suwarsono, orang terakhir yang tercatat di jabatan itu pada periode 2013-2017, resmi melepas jabatannya pada Jumat pekan lalu. Padahal masa kerja pria 58 tahun ini baru separuh jalan.

Dua tahun terakhir, Suwarsono menjadi satu-satunya penasihat KPK, dari jatah empat kursi yang tersedia. Ditemui wartawan Tempo, Muhamad Rizki, dan fotografer Eko Siswono Toyudho, Jumat pekan lalu, Suwarsono tak bisa menyembunyikan kesedihannya ketika membicarakan mulai meredupnya pamor KPK. "KPK terlalu cepat mengakui kekalahan," ujarnya.

Mengapa Anda mengundurkan diri?

Saya mengalami kesulitan karena, sebagai penasihat KPK, justru tak bisa sering bertemu pimpinan. Penasihat harus diberi peran besar. Kalau sekadar untuk kepantasan, sekalian saja tak usah ada. Saat ikut seleksi untuk posisi ini, saya sudah diperingati bahwa suara saya di KPK bakal tak didengar oleh pimpinan. Ternyata hanya dua tahun saja saya bisa memahami itu.

Bagaimana Anda melihat posisi KPK saat ini?

KPK sudah berada dalam posisi yang, dalam ilmu manajemen, bernama "political trap". Banyak orang menunggu KPK berbuat salah untuk melakukan perlawanan. KPK bukan organisasi bisnis yang punya perencanaan dan modal matang. KPK tumbuh dari posisi minus.

Beruntung, KPK sempat punya Erry Riyana dan Amin Sunaryadi, yang membangun sistem manajemen. Tapi kemudian komisioner KPK, terutama jilid tiga, didominasi orang hukum. Memang tak salah, namun bisa dilihat mereka "gas terus" lupa mengerem. Padahal organisasi ini butuh keseimbangan.

Apa yang harus dilakukan KPK?

Saya merasa lingkungan politik tak sesubur periode pemerintahan sebelumnya. Maka, sekuat apa pun KPK, sepanjang lingkungannya begitu, KPK berat meraih kejayaan seperti dulu.

Anda terdengar sangat pesimistis

Betul jika pesimistis. Saya tak bisa menyatakan pemerintah tak memberikan dukungan terhadap KPK. Tapi saya memang merasa dukungan itu berkurang.

Apa tolok ukurnya?

Contohnya, pemerintah dinilai lambat merespons ketika KPK mengalami masalah. Kami tahu jumlah wartawan berkurang, kualitas berita menurun, pengaduan kasus korupsi dari masyarakat ke KPK berkurang. Kemudian, saya menilai praperadilan kini bukan cuma persoalan hukum, namun politik. Ini logika saya.

Apa penyebab kepercayaan publik terhadap KPK menurun?

Saya merasa ada satu yang tak pas, yaitu saat KPK terlalu cepat mengakui kekalahan. Itu menjadi blunder karena publik pendukung KPK melihat KPK tak bersemangat. Dulu, melakukan perlawanan secara berlebihan memang sangat berisiko. Tapi ternyata, saat KPK mendadak tak melakukan perlawanan, masyarakat kaget.

Apakah saat itu kondisi mengharuskan KPK mengerem?

Ya, kami tak ingin "mobil" ini tabrakan, remuk, sehingga menjadi tak ada.

Tapi kini Anda menyarankan agar KPK menginjak gas?

Mau berapa lama (KPK) mengerem? Saya menilai masyarakat melihat KPK mengerem terlalu lama.

Bagaimana pimpinan KPK yang ideal di masa mendatang?

Jangan semua komisioner berlatar belakang hukum. Perlu komisioner ahli manajemen dan ahli teknologi informasi. KPK seperti organisasi lain, perlu pengolah data, juga perlu orang yang paham kekuatan internal. Tahu kapan harus menginjak gas dan rem.

SUWARSONO:
Lahir: Bojonegoro, 25 Mei 1957
Masa tugas: 27 Mei 2013-29 Mei 2015
Pendidikan:
-S-2 Sosiologi University of Hawaii, Honolulu, Amerika Serikat
Karier:
- Dosen dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Ketua Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia
- Spesialis manajemen strategi
- Ahli strategi penyehatan organisasi
- Penulis buku Manajemen Strategi, Strategi Penyehatan Perusahaan, Strategi Pemerintahan, Skenario dan Strategi, serta Pembangunan dan Perubahan Sosial