"Pisau Bermata Dua"

PRESIDEN minta Tim P7 ikut menentukan berhasil-tidaknya penataran selama ini. Itu dipesankannya ketika menerima tim tersebut di Bina Graha Senin pekan lalu. P7 adalah Penasihat Presiden tentang Pelaksanaan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Bisakah? Ada beberapa komentar, antara lain dari Soegiharto, Ketua FKP. Baginya, penataran P4 baru bisa disebut berhasil bila setelah ditatar, tingkah-laku peserta sehari-hari sudah satu dalam kata dan perbuatan. Roeslan Abdulgani, Ketua Tim P7, menjelaskan kepada TEMPO akhir pekan lalu: "Presiden hukan minta Tim P7 menilai hasil P4 tapi minta bantuan mengecek dan mengawasi sampai ke mana penataran P4 mencapai sasaran. Yang berhak menilai pelaksanaan P4 kan MPR, sedang penataran hanyalah salah satu bagian dari pelaksanaan P4," kata Roeslan. Untuk melaksanakan tugas tersebut harus ada norma-norma yang sayang belum selesai ditentukan. Tapi Roeslan menyebut contoh norma yang bisa ditentukan. Misalnya: situasi sebelum dan sesudah penataran dalam suatu unit pemerintahan, sudah ada perubahan atau belum. "Jadi bukan lulus-tidaknya penataran," tambahnya. Jadwal Ketat Ia mengakui hal itu sulit dan perlu waktu. Yang pasti, bagi Roeslan, penataran itu bisa disebut sebagai semacam "opstib mental", semacam persuasi. "Sistim demokrasi selalu mengenal persuasion dan coercion bujukan dan paksaan, yang merupakan dua sayap dari satu ide. Dan penataran P4 inilah merupakan persuasionnya," katanya lagi. Yang lebih menarik bagi Roeslan banyaknya peserta yang menyampaikan uneg-uneg, kritik dan alternatif. Dan setelah ditatar menurut Roeslan, orang yang jadi lebih tahu tentang Pancasila lalu menyoroti aparat Pemerintan, sudah sesuai dengan Pancasila atau belum. "Jadi penataran ini terkadang lebih merupakan pisau bermata dua. Bukan untuk menusuk tapi mengupas. Bukan masyarakat saja yang digugah menghayati dan mengamalkan Pancasila tapi masyarakat sendiri -- dengan pisau pandangan itu -- bisa tertuju kepada aparat Pemerintah," kata Roeslan. Karena itu, bagi Taufik Abdullah dari LEKNAS-LIPI, mendalami P4 ada risikonya. Semakin tahu P4, bisa frustrasi, sebab kenyataan yang terjadi di masyarakat tidak cocok dengan nilai-nilai luhur dalam P4. Atau mungkin malah menjadi munafik. Prof. Harsojo juga mengakui terdengarnya kritik keras, terutama dalam diskusi -- acara penting penataran. Ia adalah Wakil Ketua BP7 (Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan P4). Katanya, kritik-kritik itu akan dipelajari oleh Deputy Pengkajian BP7. Bagi Harsojo, penataran ini paling tidak merupakan penyampaian pengetahuan mengenai P4, UUD 45 dan GBHN. Bahwa setelah ditatar bisakah menjadi baik, itu memang bukan jaminan. "Tapi setidaknya ia jadi sadar lalu punya pandangan sebagai Pancasilais," kata Harsojo yang juga Deputy Ketua LIPI dan Koordinator Aspri Menhankam/Pangab itu. Apa itu manusia Pancasilais? "Kalau yang dimaksud adalah manusia yang sempurna, luar biasa, itu tidak mungkin. Pancasilais itu setidaknya beriktikad baik, disiplin, sadar memperbaiki nasib rakyat. Pokoknya republikein." katanya lagi. "Pokoknya yang serba baik-baiklah." Penataran ini ternyata cukup berat. Jadwalnya ketat, berlangsung selama 15 hari sejak jam 8 pagi hingga 6 petang. Memang cukup ada istirahat dan makan, tapi seperti kata Taufik Abdullah, "syarat yang terpenting bagi peserta ialah harus sehat." Maksudnya agar bisa mengikuti secara tuntas. Sekali absen, sudah dianggap gugur dan harus mulai dari awal. Lupa tidak membubuhkan tandatangan dalam buku absen pun, meski orangnya hadir, akan mendapat teguran tertulis. Begitu pula bila lupa menyerahkan pasfoto. Apalagi terlambat hadir. Betulkah penataran ini upaya menggiring peserta ke suatu pandangan tertentu? Ini dibantah oleh Manggala H. Ismael Hassan SH, Direktur Pembinaan Humas Deppen. Dari 14 hari penataran tingkat departemen, hanya 3 hari dipakai untuk ceramah, selebihnya untuk diskusi tentang materi. "Penataran ini merupakan pendidikan politik yang positif," ujarnya. Departemennya mengeluarkan biaya Rp 20.000 lebih untuk tiap peserta selama 2 minggu. Anggaran ini dikeluarkan berdasar Inpres no. 10, 3 Agustus 1978 yang merupakan anggaran khusus untuk penataran ini. Apakah penataran ini tidak mengganggu tugas peserta? "Tidak. Sesuai dengan ketentuan, peserta penataran sedapat mungkin jangan terganggu oleh tugas kantor," kata A. Bustomi, Wakil Ketua Panitia Penataran P4 Sekneg. Artinya tiap bagian jangan sampai macet karena satu dua orang ikut penararan. Di Sekneg, tiap angkatan meliputi 80 orang ditambah 10 peninjau isteri dan 10 wartawan Sekneg. Juga di berbagai departemen lain, seperti Departemen Pertambangan, para wartawan yang ngepos di sana ditatar. Penataran untuk pemuda dan pemuka agama dinilai paling hidup. Mengapa? "Karena peserta secara terbuka mengemukakan pendapat dan kesulitannya, sampai akhirnya bisa mengerti pihak lain. Kecurigaan bisa diatasi," kata Pastor Kol. Dotohendro dari Dinas Bintal Angkatan Darat, yang termasuk Mangala, penatar tingkat nasional. Bahkan tak kurang dari TB Simatupang, pensiunan jenderal yang kini Ketua Dewan Gereja-gereja Indonesia, mengakui "penataran ini merupakan pendidikan politik yang positif." Bagi Sudomo Sunaryo, Kepala Humas Pemda DIY, penataran P4 bisa mendidik "menghormati pendapat orang lain, berusaha mengerti tanpa melukai hati. Dan sabar."