Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Singgung Dinasti Politik Jokowi, PDIP Akui Khilaf Majukan Gibran Sebagai Wali Kota

PDIP singgung dinasti politik yang dibangun keluarga Presiden Joko Widodo. Khilaf atas pencalonan Gibran.

30 Maret 2024 | 14.49 WIB

Image of Tempo
Perbesar
(Dari kiri) Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, dan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 22 Mei 2023. TEMPO/IMA DINI SAFIRA

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Majunya Gibran Rakabuming Raka menjadi caln wakil presiden di Pemilu 2024, terus menjadi polemik di internal PDIP. Sebab, Wali Kota Solo itu maju bukan dari rekomendasi PDIP selaku partai induk yang menaungi Gibran.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan khilaf terhadap langkah politik yang sudah dilakukan PDIP empat tahun lalu, yaitu memberi lampu hijau pada putera sulung presiden Joko Widodo tersebut untuk maju menjadi Wali Kota Solo. "Jujur saja, kami khilaf," kata Hasto dalam diskusi daring bertajuk "Sing Waras Menggugat di MK, Hak Angket, Keputusan MKMK?," Sabtu, 30 Maret 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Saat itu, Hasto mengatakan rekomendasi untuk memajukan Gibran memang dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya kemajuan yang diberikan Jokowi terhadap PDIP.

Namun, saat ini, Hasto mengatakan, PDIP menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi merupakan kefanaan. Sebab, kemajuan yang ada dinilai dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Dia haqqul yakin, persoalan ini akan menjadi permasalahn serius kemudian hari bagi bangsa dan negara.

Apalagi, kata Hasto, upaya Jokowi untuk terus melanggengkan kekuasannya dengan membangun dinasti politik kian menguat setelah melenggangnya jalan Gibran menjadi calon wakil presiden. "Nepotisme ini menguat kecurangan melalui penggunaan kekuasaan kian menguat juga," ujarnya.

PDIP, kata Hasto, tidak mempersoalkan jika harus dikhianati oleh keluarga Solo, keluarga Jokowi yang melakukan manuver politik, misalnya Gibran yang maju menjadi calon wakil presiden tanpa rekomendasi PDIP, Kaesang yang menjadi Ketua Umum PSI, Bobby yang tidak mendukung pasangan calon Ganjar-Mahfud, hingga pencalonan asisten pribadi Iriana Jokowi di pemilihan Wali Kota Bogor.

Menurut Hasto, upaya Jokowi sudah melebihi ambang batas. Manuver dan pengkhianatannya terhadap PDIP tidak bisa terus dilanjutkan terjadi kepada bangsa dan negara.

"Kami akhirnya sadar dan melakukan evaluasi, tapi sudah banyak kebohongan yang dilakukan sejak awal," ucap Hasto.

Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar mengatakan, manuver yang dilakukan keluarga Solo menjadi pukulan yang amat menyakitkan bagi partai banteng kali ini. Sebab, anjloknya suara Ganjar-Mahfud dalam pemilihan presiden 2024, diiringi dengan drama bermanuvernya kader-kader muda potensial PDIP ke Koalisi atau partai lain. 

Misalnya Maruarat Sirait, Gibran dan Bobby Nasution, kata Usep, mereka dalah kader muda potensial PDIP yang mestinya dipertahankan dan dibimbing kembali ke jalan perjuangan PDIP. "Ke depan, PDIP belum tentu dapat kader muda seperti mereka lagi," kata dia.

Manuver keluarga Solo, Usep melanjutkan, juga berpotensi menggulingkan dominasi PDIP di Senayan. Sebab, sejumlah partai pengusung Gibran merupakan partai yang memperoleh suara cukup banyak untuk menghentikan langkah politik PDIP.

"Meski PDIP adalah pemenang, tidak ada artinya jika hanya seorang menggulirkan hak angket di DPR," kata Usep.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus