Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Adian Napitupulu angkat bicara mengenai peluang pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri dan politikus senior Jusuf Kalla.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kita denger aja. Kita ikuti. Pasti terjadi lah, pasti dong,” kata Adian usai bertemu Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), di Jakarta, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat, 23 Februari 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jusuf Kalla alias JK adalah pendukung pasangan calon Koalisi Perubahan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sedangkan PDI Perjuangan adalah pendukung paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Adian enggan mengelaborasi lebih lanjut mengenai pertemuan JK dan Megawati.
Adian menekankan bahwa fraksi PDIP di DPR solid dalam rencana menggulirkan hak angket, seperti disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. “Kami kompak, solid, yang ingin kita lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini,” kata Adian.
Ganjar pertama kali mendorong partai pendukungnya untuk menggunakan hak angket. Eks Gubernur Jawa Tengah ini menilai dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi.
Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan sejahtera yang tergabung dalam Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan sudah menyatakan dukungan pada Kamis malam, 22 Februari 2024.
Presiden Joko Widodo mengaku tidak begitu mempermasalahkan rencana hak angket kecurangan pemilu 2024 yang bergulir belakangan ini. “Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan,” kata Jokowi ditemui usai Peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta Utara, pada Selasa, 20 Januari 2024.
Namun Ketua Umum Partai Golkar yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu, 21 Februari 2024, memastikan pihaknya akan menolak hak angket. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan jangan ada prasangka kecurangan.
“Kami ingin mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan kami semua sampai dengan tuntas – (berharap) bisa mengejar semua target, termasuk target-target ATR/BPN,” kata AHY usai dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang di Istana Negara pada Rabu, 21 Februari 2024.
Selain Golkar dan Demokrat, partai pendukung pemerintah seperti Gerindra dan PAN juga menolak hak angket soal pemilu. Mereka menganggap ini upaya yang tak perlu.
Foto 
