Antara gulali dan sapi

Jenderal (Purn.) A.H. NASUTION, 64 tahun, Menteri Hankam/Kepala Staf Angkatan Bersenjata 1962-1965. Menurut pengamatan saya dibanding gagasan semula dalam pelaksanaan dwifungsi sekarang ini telah terjadi pergeseran yang substansial. Kalau semula gagasan kekaryaan berinduk pada doktrin pembinaan wilayah, maka kini, kekaryaan bergeser menjadi induk. Ini tergambar pada struktur kekaryaan di Hankam, yaitu pembinaan wilayah dibawahkan oleh staf kekaryaan. Kekaryaan semula mengenai bertugasnya TNI di bidang nonmiliter. Sedang pembinaan wilayah mengandung arti yang lebih luas, yakni mengenai keseluruhan ketahanan masyarakat, demi menggalang swadaya masyarakat. Sejalan dengan itu, pengertian dan penga aman fungsi kedua bergeser sehingga dalam prakteknya lebih merupakan "kekuatan pemerintah" daripada sebagai "kekuatan rakyat". Karena itu, kini lahir sebutan mobilisasi di samping partisipasi. Peningkatan fungsi kekaryaan bisa saja berakibat sebaliknya dari maksud semula: justru mempersempit swadaya masyarakat dan khususnya aparat sipil. Sementara itu juga telah berkurang bobot partisipasi pimpinan TNI dalam penentuan-penentuan politik. Di masa Pak Dirman dan sewaktu saya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) serta di masa Jenderal A. Yani, kami ikut serta secara langsung dalam pengambilan keputusan politik pemerintah. Di masa itu kami banyak sedikitnya merupakan pembawa mandat para panglima dan anak buah. Memang yang dihadapi bukanlah keprajuritan tapi perjuangan. Dalam keprajuritan ditegakkan hirarki komando. Tapi dalam alam sebagai pejuang tidak bisa sekedar begitu. Dwifungsi dibawakan oleh kepejuangan itu. Mengenai ucapan Menhankam agar TNI berdiri di atas semua golongan dan kebijaksanaan penempatan karyawan ABRI adalah memenuhi permintaan pihak luar ABRI. Ini dapat diartikan sebagai petunjuk adanya kehendak mengurangi intensitas dwifungsi itu. Saya juga mendengar adanya keinginan pemurnian pelaksanaan dwifungsi itu. Tapi akhirnya segala sesuatunya lebih ditentukan oleh kepemimpinan nasional.