Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan ada dorongan dari pengurus di daerah agar presiden ke-7, Joko Widodo, bergabung menjadi kader partai beringin. Dia mengatakan tidak menutup kemungkinan hal tersebut bakal terwujud.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Oh iya kalau itu aspirasi banyak. Aspirasi banyak. Pak Presiden Jokowi ini kan tokoh bangsa," kata Bahlil dalam jumpa pers di kantor DPP Golkar, di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Kamis, 7 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kendati demikian, dia mengatakan hingga saat ini Jokowi bukanlah kader Partai Golkar. Dia mengatakan partainya akan terbuka bila Jokowi memutuskan akan bergabung.
"Bapak Presiden yang ketujuh ini, kan, pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Tidak semua aspirasi, kan, bisa diterima," kata Bahlil
Menurut dia, Jokowi saat ini merupakan tokoh bangsa. Untuk itu dia akan menghargai apapun keputusan Jokowi nantinya. "Bukan hanya Pak Jokowi. Siapapun kalau masuk Golkar juga bisa. Jadi siapa saja karena Golkar ini kan inklusif. Tidak mengenal suku. Tidak mengenal agama. Tidak mengenal asal dari mana," katanya.
Jokowi beberapa kali diisukan akan masuk Partai Golkar. Adapun Bahlil menggantikan Airlangga Hartarto yang mundur dari jabatan ketua umum Golkar pada pertengahan Agustus 2024. Selama ini Bahlil disebut-sebut sebagai perpanjangan tangan Jokowi untuk merebut Partai Golkar. Tapi Bahlil membantahnya.
Isu Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, akan masuk Golkar mencuat saat Ketua DPP Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mengatakan akan ada yang mengejutkan dalam jumpa pers partai pagi ini. Namun konferensi itu ditunda hingga sore ini pukul 16.30 WIB.
"Ya, namanya juga mengejutkan, masa dikasih tahu?” kata Dave di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 7 November 2024.
Sebelumnya Jokowi merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namanya menjadi sorotan ketika partai banteng mengusung mantan Walikota Solo itu di Pilkada Jakarta pada 2012.
Dua tahun menjabat gubernur Jakarta, PDIP mengusung Jokowi di Pemilihan Presiden 2014. Jokowi yang kala itu berpasangan dengan Jusuf Kalla dinyatakan terpilih setelah mengalahkan pasangan calon Prabowo Subianto yang bersanding dengan Hatta Rajasa.
Partai banteng kembali mengusung Jokowi dan kembali terpilih untuk periode kedua. Hubungan Jokowi kemudian merenggang saat proses kontestasi Pilpres 2024. Jokowi menyatakan dukungan terhadap pasangan calon Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.
Sementara PDIP, partai yang mengusungnya di dua kontestasi Pilpres sebelumnya, mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Jokowi juga ditengarai cawe-cawe dalam proses pencalonan putranya sebagai calon wakil presiden lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tentang batas syarat usia pencalonan capres-cawapres.
Ketika putusan itu dibuat, MK diketuai oleh Anwar Usman, ipar Jokowi sekaligus paman Gibran. Kontroversi putusan MK tersebut semakin menguat ketika Majelis Kehormatan MK memutus Anwar melakukan pelanggaran etik berat terkait dengan putusan tersebut.
Liputan lengkap mengenai keterlibatan Jokowi dalam putusan MK tersebut bisa diakses di Majalah TEMPO edisi 22 Oktober 2023: Skandal Mahakamah Keluarga.
Foto 
