Banten Memilih Gubernur

TIDAK mudah memilih gubernur, apalagi untuk provinsi muda seperti Banten. Rabu pekan lalu, saat wakil anggota DPRD setempat sibuk menentukan calon gubernur, ratusan warga dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi dan mendesak agar anggota dewan menghentikan proses tersebut. Mereka menuntut agar pemilihan gubernur diadakan secara voting terbuka. Alasannya, menurut koordinator pengunjuk rasa, Mahdun Aqil, tata tertib pemilihan dengan cara penetapan calon melalui fraksi di DPR tidak aspiratif. Selain itu, terbuka peluang anggota dewan melakukan praktek politik main uang. "Kami punya bukti ada anggota dewan yang menerima cek senilai Rp 25 juta dari salah satu calon," kata Mahdun. Permintaan para demonstran ini ditanggapi Ketua DPRD Banten Dharmono K. Lawi dengan tenang. "Jangan paksa kami membuat aturan yang berbenturan dengan aturan hukum yang sudah ada," ujarnya. Hingga Kamis malam pekan lalu, puluhan mahasiswa masih terlihat bertahan di tenda yang mereka dirikan di halaman gedung DPRD. Mereka bertekad akan tetap bertahan sampai tuntutan voting terbuka dikabulkan. Sementara itu, di dalam gedung DPRD, masing-masing fraksi sudah menetapkan enam calon pasangan gubernur dan wakilnya. Di antaranya muncul nama Djoko Munandar dan Atut Chosiah, yang dicalonkan oleh Fraksi Golkar dan PPP, serta Herman Haeruman dan Hilman Indra, yang dicalonkan Fraksi Bulan Bintang. Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan, yang mempunyai 19 kursi di DPRD, menjagokan Herman Haeruman dan Mamas Chaerudin. Banten ditetapkan sebagai provinsi pada November tahun lalu setelah melalui proses penelitian yang cukup lama. Hakamuddin Jamal adalah penjabat gubernur provinsi ke-30 itu yang bertugas mempersiapkan perangkat pemerintahan hingga dipilihnya gubernur definitif. Johan Budi S.P. dan Tempo News Room