Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Begini Respons PDIP Ketika NasDem Sarankan Partai Banteng Jadi Oposisi

Politikus Nasdem menyarankan PDIP agar menjadi oposisi, ketimbang berada di dalam pemerintahan. Apa jawaban PDIP?

9 Maret 2024 | 15.59 WIB

Pendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) menyiapkan patung banteng seharga Rp 45 juta sebagai atribut kampanye Ganjar-Mahfud dalam acara Konser Salam Metal di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
material-symbols:fullscreenPerbesar
Pendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) menyiapkan patung banteng seharga Rp 45 juta sebagai atribut kampanye Ganjar-Mahfud dalam acara Konser Salam Metal di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus partai NasDem Irma Suryani Chaniago menyinggung sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam kontestasi politik. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem ini, partai banteng moncong putih lebih baik menjadi oposisi, ketimbang berada di dalam pemerintahan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira merespons saran Irma tersebut. Menurut Andreas, Irma tak perlu khawatirkan partainya. Andreas mengatakan PDIP telah mengalami semua peristiwa politik di republik ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

“Tidak perlu khawatir dengan positioning PDI Perjuangan,” ujar Andreas ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 9 Maret 2024. 

Menurut Andreas, partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu sudah pernah mengalami semua peristiwa politik di republik ini, mulai dari partai di dalam atau luar pemerintah maupun partai yang direpresi oleh penguasa. 

“Kalaupun sekarang ini PDI Perjuangan belum bersuara, bukan berarti diam,” tuturnya. Anggota Komisi X DPR RI itu mengklaim PDIP pasti akan berjuang dan bergerak bersama wong cilik menuju Indonesia Emas 2045.

Senada Andreas, politikus PDIP lainnya, Djarot Saiful Hidayat mengatakan opsi di luar pemerintahan juga terhormat untuk mewujudkan check and balances.

“Opsi di luar pemerintahan juga sangat terhormat untuk mewujudkan check and balances,” tutur Djarot kepada Tempo, Sabtu, 9 Maret 2024. 

Dengan begitu, kata Ketua DPP PDIP ini, oposisi dapat memerangi berbagai potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial.

Namun menurut Djarot, saat ini pihaknya masih fokus untuk mencermati tahapan penghitungan suara hingga selesai. PDIP juga tengah mempersiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai respons terjadinya berbagai bentuk kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan massif alias TSM.

“Setelah semua proses selesai, tentunya kita akan mengkaji opsi untuk terus berjuang menegakkan demokrasi sesuai dengan konstitusi,” ujar Djarot ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 9 Maret 2024. 

Politikus partai berlogo banteng itu menyebut pihaknya akan memenuhi etika dan keadaban publik, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dia juga mengklaim bahwa PDIP merupakan partai Ideologi yang menyatu dengan harapan rakyat kecil untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan ketergantungan. 

Sebelumnya, politikus NasDem Irma Suryani Chaniago menyinggung sikap PDIP dalam kontestasi politik. Menurut dia, posisi partai berlambang banteng moncong putih itu lebih baik menjadi oposisi, ketimbang berada di dalam pemerintahan.

“PDIP ini bagusnya jadi oposisi. Iya bagus, tapi ketika dia menang, dia enggak bagus. Karena ketika dia menang, dia diam seperti kura kura,” kata Irma dalam diskusi bertajuk Election Talk di Universitas Indonesia, dikutip melalui laman YouTube FISIP UI, Jumat, 8 Maret 2024. “Tapi ketika dia kalah, baru dia betul-betul menjadi wong cilik. Itu pendapat saya."

Adapun PDIP sempat bersuara mengenai hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Usul itu disampaikan oleh tiga anggota DPR dari Fraksi PKS, PKB, dan PDIP dalam rapat paripurna DPR pada Selasa, 5 Maret 2024.

Mereka adalah anggota Fraksi PKS Aus Hidayat Nur, anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah dan anggota Fraksi PDIP Aria Bima. Ketiganya kompak menyuarakan pengguliran hak angket dalam sidang tersebut lewat interupsi yang disampaikan kepada pimpinan sidang yang juga politikus Partai Gerindra, yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Defara Dhanya Paramitha

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus