Berdebat Sebelum Debat

WAHYU Setiawan menghampiri Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso di tengah rapat pembahasan debat calon presiden dan wakil presiden di gedung Komisi Pemilihan Umum, Senin sore pekan lalu. Sambil memegang pundak Priyo, Wahyu berbisik menanyakan maksud cuitannya di Twitter.

Sehari sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno itu merespons akun Twitter KPU yang menjelaskan alasan membuka soal debat kepada kandidat. Penjelasan itu untuk menanggapi kabar bahwa KPU membocorkan pertanyaan kepada para calon. Dalam cuitannya, Priyo menyebut penjelasan itu “ugnud”. “Saya sempat menanyakan lewat WhatsApp, tapi tidak dibalas,” kata Wahyu kepada Tempo, Jumat pekan lalu.

Komisioner lain KPU, Pramono Ubaid Thantowi, mempertanyakan hal serupa melalui Twitter. Pramono membenarkan ada cuitannya—disertai tiga tanda seru—yang meminta penjelasan Priyo. Pramono juga mengingatkan bahwa Priyo mengikuti rapat persiapan debat yang diselenggarakan KPU. Alih-alih memberikan jawaban, Priyo malah menyebutkan di Twitternya bahwa “ugnud” harus dibaca dengan menggunakan cermin. Maka maksudnya adalah “dungu”.

Priyo, menurut Wahyu, mengatakan akun @PriyoBudiS miliknya dikelola orang lain. Belakangan, cuitan membaca “ugnud” lewat cermin itu dihapus. Dimintai tanggapan, Priyo mengakui telah berbicara dengan beberapa komisioner tentang hal tersebut. “Mereka baik-baik saja,” ujar Priyo. Dia berdalih bahwa kritik yang kerap dilontarkan kepada KPU merupakan masukan yang membangun. “Saya sering mengkritik KPU. Tapi kritik saya membangun dan terukur.”

Pramono Ubaid mengatakan penyerahan daftar pertanyaan disepakati tim kedua calon. KPU mendukung cara itu untuk menghindari tudingan membocorkan pertanyaan kepada salah satu kandidat. Saat debat serupa pada 2014, salah satu kandidat melancarkan tuduhan tersebut. “Kita semua sudah sepakat membuka daftar pertanyaan. Jangan sampai kesepakatan sudah diambil, tapi di luar malah menyalahkan kesepakatan itu,” ujar Pramono, merujuk pada cuitan Priyo.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga, mengatakan usul pertanyaan dibuka kepada para calon justru berasal dari lawannya. Ini diakui tiga pengurus Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga yang ditemui Tempo. Juru bicara Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan penyerahan daftar pertanyaan itu untuk mencegah debat berujung mempermalukan salah satu kandidat.

Dalam debat lima tahun lalu, Prabowo tak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan Jokowi tentang peran TPID. Ini adalah Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Menurut lima peserta rapat persiapan debat yang berasal dari KPU, tim Jokowi, dan kubu Prabowo, Priyo juga sempat meminta pertanyaan tak menggunakan singkatan lagi. “Priyo meminta jangan ada pertanyaan yang tak relevan seperti singkatan yang mungkin mempermalukan kandidat,” ujar Dahnil.

Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf, Lukman Edy, yang hadir dalam rapat, menyetujui usul tersebut. “Kalau alasannya agar tidak mempermalukan pasangan calon, kami setuju,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan dibukanya daftar pertanyaan yang dibikin para panelis kepada para calon berdampak positif karena para kandidat bisa memikirkan jawaban yang lebih komprehensif. Lagi pula, para calon tetap bisa mendebat jawaban lawannya. KPU pun membuka sesi pertanyaan terbuka dari calon kepada lawannya.

Menurut Arief, KPU ingin dua kubu bersepakat atas persiapan debat yang dibicarakan bersama. Tapi tidak semua pembicaraan mencapai titik temu. Misalnya soal pemaparan visi-misi-program calon. Undang-Undang Pemilihan Umum mewajibkan KPU mensosialisasi visi-misi para calon melalui situs KPU dan media penyiaran. Rencana ini pun sudah dibicarakan dalam rapat pertama persiapan debat pada Desember lalu. “Saat itu, tim dua kandidat sama-sama setuju,” ujar Arief.

Namun, dalam rapat berikutnya, juru bicara Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta pemaparan visi-misi dan program disampaikan langsung oleh dua pasang kandidat. Dahnil mengatakan konsep itu merupakan permintaan dari Prabowo. Kubu Jokowi-Ma’ruf keberatan dengan usul itu dan memilih penyampaian visi-misi dilakukan tim kampanye. “Calon presiden kami sibuk mengurus negara,” kata Direktur Program dan Kampanye Tim Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima.

Anggota tim kampanye Jokowi-Ma’ruf, Aria Bima (kiri), bersama anggota tim kampanye Prabowo-Sandiaga, Ferry Mursyidan Baldan, dalam rapat koordinasi persiapan debat calon presiden-wakil presiden di gedung KPU pusat, Jakarta, 19 Desember 2018. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Dahnil mengatakan, kalaupun penyampaian visi-misi dilakukan tim kampanye, para calon hendaknya hadir. Prabowo dan Sandiaga pun berniat menghadiri acara tersebut. Badan Pemenangan Nasional bahkan mengajukan revisi visi-misi ke KPU. Menurut Dahnil, revisi itu terkait dengan desain, penambahan fokus kerja, serta slogan “Indonesia menang”.

Revisi visi-misi itu ditolak KPU. Arief Budiman beralasan, visi-misi merupakan dokumen administrasi pendaftaran calon sehingga tak bisa diubah lagi. Arief mengaku sejak awal mewanti-wanti bahwa penyampaian visi-misi akan dibatalkan jika dua kubu tak mencapai titik temu. KPU akhirnya membatalkan rencana itu. Sebagai gantinya, KPU memberikan waktu enam menit kepada tiap kandidat untuk memaparkan visi-misi pada sesi pertama di lima debat.

Namun pembatalan tersebut berujung pada rusuh di media sosial. Kubu Prabowo-Sandiaga menuding lawannya tak berani memaparkan visi-misi. “Mereka takut memaparkan visi-misi,” ujar juru bicara Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade. Di Twitter, muncul tanda pagar #JKWTakutPaparkanVisiMisi. Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, juga mempersoalkan pembatalan itu. “Kalau pasangan calon menghindari visi-misi, ada rute terselubung berbahaya akan dilalui negeri ini,” ujar Andi.

Aria Bima membantah tudingan bahwa jagoannya takut. Menurut dia, usul memaparkan visi-misi justru datang darinya. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, membenarkan info bahwa asal-usul penyampaian visi-misi berasal dari kubu Jokowi. Serangan kubu Prabowo dibalas tim Jokowi. Arya Sinulingga menuding Prabowo tak berani berdebat karena meminta pertanyaan diberikan kepada kandidat sebelum debat.

Kisruh juga terjadi ketika KPU mencoret nama dua panelis, yaitu Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo dan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto. Nama Adnan diajukan tim Jokowi, sedangkan nama Bambang disorongkan kubu Prabowo. Komisioner KPU Pramono Ubaid mengatakan tim Jokowi mengirim surat penolakan terhadap Bambang Widjojanto karena dia terafiliasi dengan Sandiaga saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017.

Menurut Pramono, kubu Prabowo tak mempersoalkan pencoretan itu. Ihwal pencoretan nama Adnan, kata Pramono, dilakukan sendiri oleh kubu Jokowi. “Tidak ada perdebatan apa pun soal itu. Saya tak tahu kenapa di luar meributkan itu,” ujarnya.

DEVY ERNIS, PRAMONO, SYAFIUL HADI