Boimin, Juga Ingin Hidup Enak

DARI 48 Kepala Keluarga (KK) penghuni yang mewakili para pemuda dari 26 propinsi di Desa Pemuda Labuhan Batu (Sumatera Utara) baru lewat setahun, belasan KK sudah pada lari. "Tapi jangan disebut gagal. Soalnya mereka yang lari itu tidak ulet," kata Abdul Gafur, Menteri Muda Urusan Pemuda. Dan Gafur, 12 Januari lalu, meresmikan proyek serupa di Desa Pabahanan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. "Hambatan yang timbul dari pelaksanaan desa pemuda di Sumatera Utara mendorong kami untuk tidak latah, tapi juga tidak putus asa," kata Anang Adenansi, Ketua KNPI Kal-Sel, ketika berpidato menyambut peresmian desa itu. Katanya, terjadinya kasus Labuhan Batu, pasti ada sebabnya. Menarik pelajaran dari sana, Anang yang mengajukan gagasan proyek itu kepada Pemda Kal-Sel, nampaknya berambisi memperbaiki "proyek monumental" KNPI itu dari peristiwa tidak sedap yang terjadi di Sumatera Utara. "Bagi kami kegagalan Desa Pemuda di Sumatera itu, kalaupun kita katakan gagal, justru merupakan pelajaran yang tak boleh terulang di Kalimantan," kata Anang, kepada Syahran R. dari TEMPO. Maka dengan seleksi yang ketat terpilih 30 KK warga Kal-Sel untuk menglluni DPI seluas 200 hektar. Masing-masing memperoleh rumah lengkap dengan perabotan. Tanah dua hektar. Bahkan yang satu hektarnya, bukan hanya sudah ditraktor, tapi di atasnya sudah tertanam 96 pohon cengkeh. Sementara menunggu hasil tanah yang akan digarap, setiap keluarga yang tak boleh punya anak lebih dari tiga itu, setiap bulan memperoleh uang sebesar Rp 15 ribu selama setahun. Dan berbeda dengan Labuhan Batu, semua biaya untuk DPI di Desa Pabahanan itu dimasukkan dalam APBD Kal-Sel. Dengan begitu, kata Anang, biaya rutin untuk proyek itu bisa terjamin sepanjang tahun. Sekalipun mereka harus mengucapican janji dan ada sanksi harus mengganti seluruh biaya yang terpakai bila keluar dari desa tersebut, dengan fasilitas serupa itu tak sedikit pemuda Kal-Sel terpancing. Badaruddin, 29 tahun, lulusan PGA Kabupaten Tapin misalnya, mengaku fasilitas itulah yang menariknya. "Kalau bertahan di desa sendiri, belum tentu dapat rumah berikut tanah," katanya Sedang soal kerja, di desa atau di sini, sama saja, diperlukan semangat dan tenaga. "Pokoknya kita di sini hebat. Sudah dapat rumah, tanah, bibit, digaji lagi," tambah Badaruddin. Begitu juga dengan Normansyah, 29 tahun, punya anak dua, yang masuk DPI bersama tiga teman lainnya dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. "Hidup saya di Desa Babirik betul-betul susah," katanya Sudah bertahun-tahun sawahnya tidak pernah menghasilkan padi. Sebab kalau musim kemarau, kering dan banjir di musim hujan. Lima tahun terakhir ini, Norman tidur di perahu sebagai pencari ikan. Itu sebabnya ia bersumpah akan hidup atau mati di desanya yang baru. Disuruh Camat Tapi lain dengan dua peserta tadi, Boimin Rusmadi, 33 tahun, dari Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia meninggalkan tempat asalnya yang berkecukupan. Memang banyak tikus dan babi mengganggu hasil tanamannya. Tapi segala jenis tanaman, bisa hidup subur di Telaga Langsat, desa asalnya itu. Boimin yang sudah punya tiga anak itu baru lima tahun pindah dari Banyuwangi, Jawa Timur. Baginya jadi penghuni DPl cukup gampang. "Saya disuruh Camat. Sebab pak Camat bilang hidup di DPI lebih bagus," katanya polos. Bagi Boimin dan kawan-kawannya yang masuk DPI tentu punya harapan hidup lebih baik. Di Peleihari, kecamatan tempat lokasi DPI itu misalnya, menurut Camat M. Basir Hasan belum ada tradisi pemudanya untuk hidup terpisah dari orang tua bila sudah berumah tangga. Basir yang juga ketua KNPI di kecamatannya mengaku tak ada satu pemuda pun yang mau masuk DPI ketika mula-mula diumumkan. Sesudah terbangun desa itu lengkap dengan rumah dan fasilitasnya, 16 pemuda mendaftarkan diri. Padahal ada ribuan pemuda di daerahnya. "Yang mendaftar itu terutama tertarik karena fasilitas itu," katanya. Namun bagi Hargiyanto, orang DPP KNPI yang berurusan dengan proyek DPI, justru fasilitas serba berlebih itu dianggap merupakan faktor yang dapat membuat si penghuni cenderung manja. Katanya, DPI Labuhan Batu fasilitasnya lebih hebat dari yang di Pabahanan itu. Bahkan ada kasur, lampu petromak, motor dan televisi, fasilitas yang belum ada di DPI Kal-Sel. Toh banyak yang lari juga akhirnya. "Kita tak usah ngibul adanya kenyataan tersebut," kata Hargiyanto jujur sambil mengakui tingkat kegagalan DPI Labuhan Batu sampai mencapai 40%. Itu sebabnya kepada Anang Adenansi pun, Hargiyanto memperingatkan agar siap mental menghadapi kemungkinan kegagalan DPI Kal-Sel sampai 30% dari target. Menteri Muda Gafur mengakui juga kelemahan proyek DPI pertama KNPI yang di Sum-Ut itu. "Maunya penghuni itu dari setiap propinsi, terlalu idealis," katanya. Lagi pula, kata Gafur, harusnya proyek itu ditangani secara profesional. Artinya tak usah seluruhnya, misalnya urusan teknis juga dipegang KNPI. "Pagi-pagi saya sudah peringatkan kalau KNPI menangani langsung urusan teknis, pasti gagal," katanya. Gafur menganjurkan agar misalnya menggunakan pensiunan ahli pertanian untuk dimanfaatkan. "Gajilah mereka, berapa sih," kata Gafur lagi. DPI memang masih proyek eksperimen. "Kita masih mencari model yang tcrbaik," kata Gafur. Barangkali itu scbabnya DPI Pabahanan diharapkan bisa menebus kesalahan yang terdapat di DPI Labuhan Batu.