Bolak-balik Gelar Perkara Formula E

Firli tidak menjawab permintaan konfirmasi Tempo mengenai gelar perkara ini. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengakui pimpinan KPK dan tim penindakan memang sudah berulang kali melakukan ekspose penyelidikan kasus Formula E. Ia mengatakan tujuan gelar perkara itu adalah melengkapi bukti-bukti dalam kasus tersebut.

Selain itu, kata dia, gelar perkara dilakukan untuk menemukan peristiwa pidana dan orang yang harus dimintai pertanggungjawaban. “Untuk melengkapi, menemukan peristiwa, dan adakah orang yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa ini,” kata Ali.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (kiri) dan Alexander Marwata di gedung KPK, Jakarta, 28 Oktober 2022. TEMPO/Imam Sukamto

Johanis Tanak, yang dimintai konfirmasi, tak menjelaskan soal gelar perkara pada Senin pekan lalu tersebut. Tapi ia mengaku sudah menemui pimpinan BPK sehari setelah ekspose. Ia datang bersama Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Di hadapan pimpinan BPK, tim KPK juga memaparkan perkembangan penyelidikan kasus Formula E. “KPK datang ke BPK untuk mengekspose perkara supaya BPK bisa mengetahui permasalahannya dan mempelajari dokumen yang diperlukan dalam melakukan audit,” kata Johanis Tanak. “Jadi, bukan meminta BPK segera melakukan audit.” Ia pun mengklaim bahwa BPK merespons positif paparan tim KPK tersebut. 

KPK mengusut kasus Formula E sejak November 2021 atau tujuh bulan sebelum balapan mobil listrik itu resmi berlangsung di Jakarta International E-Prix Circuit, kawasan Pantai Karnaval, Ancol, Jakarta Utara. KPK mengklaim menyelidiki kasus ini dari tahap perencanaan hingga penyelenggaraan kegiatan. Bagian yang didalami KPK di antaranya mekanisme pembiayaan Formula E dan commitment fee yang disebut-sebut mencapai Rp 560 miliar.

Selama penyelidikan, KPK sudah meminta keterangan sejumlah orang, di antaranya mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Lalu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi; Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Ahmad Firdaus; serta PT Jakarta Propertindo, penyelenggara Formula E di Indonesia.

Tercatat, tim penyelidik sudah delapan kali melakukan gelar perkara Formula E. Dalam setiap gelar perkara, pimpinan KPK selalu memberi catatan. Sejumlah sumber Tempo di KPK dan penegak hukum lainnya yang mengetahui penyelidikan ini mengatakan, saat ekspose terdahulu, Firli sempat mendesak tim penyelidik segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Tapi tim penyelidik dan jaksa penuntut yang hadir dalam ekspose menentangnya.

Lalu, saat gelar perkara ketujuh pada 15 Desember lalu, Firli Bahuri disebut-sebut meminta tim penyelidik KPK menaikkan status pengusutan Formula E dari penyelidikan ke tahap penyidikan tanpa perlu menetapkan tersangka. Namun permintaan itu juga ditolak karena tidak sesuai dengan mekanisme penanganan perkara korupsi di KPK, yaitu penetapan status penyidikan seharusnya disertai dengan penetapan tersangka. 

Ali Fikri mengatakan gelar perkara secara berulang-ulang dalam tahap penyelidikan sangat lumrah terjadi. Bahkan, kata dia, ekspose kasus terkadang dilakukan secara berjenjang, dimulai di lingkup internal tim penyelidikan, gelar perkara di hadapan kedeputian penindakan, hingga di level pimpinan KPK. 

Ali juga menjelaskan bahwa gelar perkara Formula E secara berulang-ulang bertujuan memperjelas dan menemukan peristiwa pidana. Meski sudah berkali-kali dilakukan ekpose, Ali mengakui kasus Formula E masih dalam tahap penyelidikan. “Sejauh ini masih penyelidikan,” kata dia.

Ia juga menyebutkan penyelidikan kasus Formula E berfokus pada penggunaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 mengatur ancaman maksimal 20 tahun penjara atau hukuman mati bagi orang yang secara melawan hukum sudah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Selanjutnya, Pasal 3 mengatur ancaman maksimal 20 tahun penjara bagi orang yang menyalahgunakan kewenangan karena jabatan dan kedudukannya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Menurut Ali, dalam penggunaan kedua pasal tersebut, kerugian negara seharusnya sudah ditemukan lebih dulu dalam tahap penyelidikan agar pengusutan suatu perkara dapat dinaikkan ke tahap penyidikan. “Bagaimana kita bisa masuk ke penyidikan kalau belum menghitung kerugian negaranya?” kata Ali. Karena itu, Ali beralasan, sangat wajar KPK berkoordinasi dengan BPK ihwal audit kerugian negara dalam kegiatan Formula E. 

ROSSENO AJI | RUSMAN PARAQBUEQ