Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Calon Bos Senator Senayan

Muka-muka lama masih menyemarakkan bursa calon pimpinan Dewan Perwakilan Daerah.

27 September 2004 | 00.00 WIB

Calon Bos Senator Senayan
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

EMPAT wajah lama mendominasi bursa calon Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Hanya dua wajah anyar yang masuk bursa calon pemimpin 128 orang ”senator” itu. Keenam calon itu adalah hasil lokakarya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, akhir Agustus lalu. Mereka akan bersaing awal Oktober di Senayan.

Dari zona barat, yang meliputi sepuluh provinsi, muncul nama Irman Gusman dan Bambang Soeroso. Irman, yang mewakili Sumatera Barat, adalah salah satu dari dua nama baru, yang juga pengusaha dan fungsionaris aktif di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia serta organisasi Muhammadiyah. Irman relatif baru berperan di pentas politik nasional sejak terpilih sebagai Wakil Ketua Fraksi Utusan Daerah MPR. Sedangkan Bambang Soeroso, wakil dari Bengkulu, adalah bekas Presiden Direktur PT Cipta Lamtorogung Persada, perusahaan milik Siti Hardijanti Rukmana. Bambang pernah menjadi anggota MPR, termasuk MPR periode yang terakhir ini.

Calon ketua dari zona tengah, yang mencakup sebelas provinsi di Jawa-Bali-Kalimantan, disebut-sebut adalah Ginandjar Kartasasmita (Jawa Barat) dan Sarwono Kusumaatmadja (DKI Jakarta), dua menteri di zaman pemerintahan Soeharto. Ginandjar ditaksir memiliki peluang terbesar menjadi ketua lembaga baru tersebut. ”Paling tidak, 70 atau 80 suara Insya Allah bisa kami raih,” kata Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat, yang dikenal sebagai operator Ginandjar di lapangan. Meski tidak seoptimistis Arief, Ginandjar, yang meraih hampir 1,9 juta suara, yakin akan terpilih. ”Saya banyak mendapatkan dukungan positif,” kata Wakil Ketua MPR yang sempat ditahan dalam keadaan sakit pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid itu—namun akhirnya ia lepas dari tudingan terlibat kasus korupsi di masa lalu. Sarwono tidak berkomentar tentang bursa calon Ketua DPD ini. Tapi bekas Menteri Lingkungan Hidup dan bekas Sekjen Golkar yang meraih 455 ribu suara ini dijagokan banyak kalangan akan bersaing dengan Ginandjar.

Calon ketua dari zona timur adalah La Ode Ida (Sulawesi Tenggara) dan Harun Al Rasyid (Nusa Tenggara Barat), yang merupakan wakil sebelas provinsi di Indonesia Timur. La Ode, yang meraih 154 ribu suara, dikenal sebagai pengamat politik yang cukup kritis. Dia yakin kehadirannya penting. ”kami ini ibarat darah baru yang bisa menyehatkan sirkulasi perpolitikan nasional,” kata La Ode. Dari zonanya, ia akan berdampingan dengan Harun Al Rasyid, bekas Wali Kota Jakarta Pusat dan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang meraih 256 ribu suara.

Persaingan tampak akan seru. Bagi para pendukung Irman Gusman, misalnya, optimisme kelompok Ginandjar dinilai berlebihan. Apalagi zona tengah belum melakukan konsolidasi. ”Itu tak lebih dari klaim kosong belaka,” kata Nuzran Joher dari tim sukses Irman. Para anggota zona barat memang memilih Irman Gusman untuk maju ke pencalonan Ketua DPD dalam konsolidasi anggota DPD se-Sumatera di Batam, akhir Agustus lalu. Dengan cara yang sama, La Ode Ida juga terpilih mewakili wilayah timur.

Nuzran Joher juga yakin bahwa anggota DPD akan mempertimbangkan jejak-langkah para pejabat eks Orde Baru itu. ”DPD itu simbol Indonesia baru. Kalau dipimpin orang lama, ya, gagal sudah,” kata La Ode Ida.

Ginandjar maju terus. ”Kalau 1,9 juta rakyat memilih saya, dengan apa segelintir orang mempertanyakannya?” ujar Ginandjar mempertanyakan ”kekuatan” lawan. Ia mengingatkan bahwa dukungan untuknya berasal dari perkotaan dan kampus-kampus seperti Depok, Bogor, Bekasi, dan Bandung. ”Pemilih saya jelas bukan kalangan yang bodoh,” katanya.

Perang kata pra-pemilihan itu sendiri, menurut pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti, tak banyak gunanya. Baginya, sebagai lembaga non-legislator yang tidak memiliki kewenangan dalam penentuan undang-undang, DPD tidak banyak menjanjikan perubahan. Sebagaimana Undang-Undang No. 22 Tahun 2003, kewenangan DPD hanya mengusulkan undang-undang, tanpa peluang untuk ikut membahas. ”Ibarat pohon, lembaga itu hanya bonsai,” kata Ikrar.

Tapi, jika untuk duduk di sana ada anggota yang sudah keluar duit miliaran, tentu ada yang ”dikejar” di sana.

Darmawan Sepriyossa

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600
Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus