Main Pecat Kaum Demokrat

MESKI terancam terjungkal, Subur Budhisantoso tak kehilangan selera makan. Jumat pekan lalu, di salah sebuah kedai makan Jepang di Gedung Summitmas, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Ketua Umum Partai Demokrat itu masih melobi sejumlah elite politik sambil bersantap siang.

Ia tampak tak terlalu acuh dengan kabar yang terdengar santer tiga hari sebelumnya: ia akan dilengserkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dalam sebuah rapat yang antara lain dihadiri oleh dewan pendiri Partai Demokrat, disebut-sebut telah diambil keputusan untuk memberhentikan Budhi dengan hormat karena tugasnya dianggap sudah selesai.

Sebagai penggantinya, rapat menunjuk Suko Sudarso—salah seorang anggota penting dalam tim sukses SBY-Kalla. Tentu saja Budhi tersodok. "Itu tindakan sembrono dan tidak konstitusional," kata Budhi, yang masih aktif sebagai profesor antropologi di Universitas Indonesia. Memang banyak orang tercengang mendengar kabar itu.

Tak kurang dari Max Sopacua pun geleng-geleng kepala. "Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai, tak ada yang namanya dewan pendiri. Mereka bertindak dengan logika perusahaan, seperti sekelompok pemilik saham yang berhak memecat para direktur. Ini partai politik, bukan perusahaan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu. Ia malah mengaku tak tahu persis latar belakangan pemecatan itu.

Partai Demokrat adalah partai baru yang fenomenal. Dua tahun setelah didirikan, mereka berhasil memboyong SBY ke istana kepresidenan. "Itu hasil kerja keras semua pengurus Partai. Semua tokoh Partai seharusnya bersatu padu agar berhasil mendukung pemerintahan baru," kata Max lagi.

Namun, benarkah Budhi dipecat? Vence Rumangkang, salah seorang pendiri Partai Demokrat, membenarkannya. Menurut Vence, sehari setelah pemilu presiden putaran kedua, sebuah "rapat besar" yang dihadiri oleh 104 orang pendiri, pengurus, dan aktivis Partai telah digelar di Hotel Ambhara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. "Rapat itu sah sesuai dengan akta pendirian Partai yang telah diverifikasi oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia," katanya.

Rapat itu dipimpin oleh Rusli Ramli, salah seorang ketua Partai, dihadiri oleh para pendiri Partai, antara lain Dardji Darmodihardjo, R.F. Saragih (keduanya Majelis Pertimbangan Partai), Irzan Tandjung, Rizald Max Rompas, Mirriam Sofjan Arief, Hamidah Hamid. "Semua yang hadir setuju mengganti Budhi dan menunjuk Suko Sudarso sebagai pejabat ketua umum sampai kongres mendatang," katanya.

Menurut Vence, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, penggantian Budhi itu wajar karena Partai mulai besar dan membutuhkan pemimpin yang lebih cakap. "Budhi memang sudah berbuat banyak, tapi kini tantangan Partai semakin rumit. Keinginan mengganti Budhi pun sebenarnya sudah muncul sebelum pemilu legislatif lalu. Tapi para pendiri mencoba bersabar," katanya.

Vence, bos BMM Grup yang berbisnis kelapa sawit itu, menampik pelengseran Budhi itu ilegal. Sebab, sejak berdiri 9 September dua tahun lalu, Partai Demokrat belum punya aturan tetap. "Kami kan belum pernah kongres. Karena itu, pedoman yang dipakai, ya, akta pendirian Partai. Dalam akta, pendiri berhak mengganti pengurus selama kongres belum diselenggarakan," katanya. Dan sebelumnya memang pernah dilakukan penggantian, misalnya jabatan sekretaris jenderal yang beberapa kali pindah tangan: dari Irzan Tandjung ke Umar Said, lalu ke E. Mangindaan. "Semua itu lewat keputusan pendiri, bukan kongres. Kok, ketika itu mereka tidak protes?" tutur Vence.

Tentu saja kubu Budhi tak tinggal diam. Mereka segera melayangkan surat edaran ke semua cabang Partai, menjelaskan bahwa dewan pendiri tidak sesuai dengan aturan organisasi. "Dalam struktur organisasi tidak dikenal lembaga dewan pendiri. Apalagi Suko Sudarso itu bukan orang Partai Demokrat," kata Max. Tapi sampai sejauh ini belum ada reaksi lanjut dari kubu Vence—yang katanya lebih memilih tenang sejenak.

Repotnya, SBY sebagai pendiri Partai Demokrat—yang kini mulai bersiap-siap masuk ke Istana Negara—ikut pula terseret-seret. Menghadapi kisruh di partainya itu, seperti sudah bisa diduga, ia mencoba netral. Jumat pekan lalu, Presiden RI pilihan rakyat itu dengan ringan bilang, "Saya bukan pengurus. Jadi, tak ingin terlibat terlalu jauh."

Nezar Patria