Daerah

Aceh Barat

Posko TNI Batalyon Infanteri 133 di Desa Peulekung, Aceh Barat, Senin malam pekan lalu, diserang. Akibatnya, lima prajurit TNI luka berat. Menurut Kepala Polisi Sektor Aceh Barat, Superintenden Satriya Hari Prasetya, serangan dilakukan dengan granat rakitan. Satriya menduga serangan dilakukan untuk menggagalkan kesepakatan jeda kemanusiaan. Aparat keamanan sengaja tak melakukan serangan balasan, "Karena di sekitar posko dipadati rumah penduduk.''

Sebulan yang lalu posko itu juga diserang. Modusnya sama, sebelum penyerangan, lampu listrik dimatikan. Panglima operasi GAM Aceh Barat, Abu Hanalud, menduga pihak militer sendiri yang melakukan penyerangan itu. "Mereka ingin mendiskreditkan kami," katanya.

Sementara itu, di Lhokseumawe kini beredar rokok beracun. Makmur Siregar, warga ibu kota Aceh Utara, tiba-tiba ambruk dan tewas setelah mengisap sebatang rokok. "Ini satu teror baru di Aceh," kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Aceh, Ramadhana Lubis. Menurut penelitian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banda Aceh, racun yang terdapat dalam rokok itu jenis herbisida. Akibat racun rokok itu, kini 244 orang dirawat di rumah sakit.

Padang

Kalau mau korupsi, Anda bisa becermin pada Zuiyen Rais. Wali Kota Padang ini akhirnya bisa menjabat kembali setelah dinonaktifkan sejak akhir Desember lalu. Kamis pekan lalu Zuiyen dilantik kembali oleh Gubernur Sumatra Barat, Zainal Bakar, di Padang.

Zuiyen waktu itu didakwa mengorupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Rp 1,2 miliar. Dana itu digunakan Zuiyen untuk melunasi kredit mobil pribadi para anggota DPRD Padang. Zuiyen terpaksa menutup cicilan 39 anggota dewan yang hanya mau mencicil 15 kali, dan sisanya—sampai cicilan ke-50—mereka minta Zuiyen yang melunasi. Bekas Ketua PWI Sum-Bar itu memang cerdik: tak mau rugi, ia mengambil uang APBD Rp 405 juta.

Merasa aman, ketika ia terpilih lagi untuk masa jabatan kedua, Zuiyen menggunakan lagi uang APBD Rp 720 juta untuk cicilan kredit mobil 45 anggota DPRD periode 1998-2003. Setelah Soeharto tumbang, perilaku maling Zuiyen diungkit masyarakat Padang. Ia dituduh mengambil uang milik rakyat untuk menyogok wakil rakyat. Usaha masyarakat Padang berbuah pengadilan. Zuiyen diadili dan dinonaktifkan dari jabatannya.

Pertengahan Januari lalu, Zuiyen divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Padang. Atas putusan itu jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Belum lagi ada putusan tetap dari MA, tiba-tiba Jumat dua pekan lalu turun surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang isinya mengaktifkan kembali Zuiyen sebagai Wali Kota Padang.

Pengaktifan kembali Zuiyen, menurut Saldi Isra, dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, menunjukkan Menteri Dalam Negeri tidak mengerti dan tidak menghormati hukum yang berlaku. "Karena kasasinya belum selesai, Zuiyen belum boleh diaktifkan. Ini kasus pidana," kata Saldi. ''Kalau nanti putusan MA menyatakan Zuiyen bersalah, siapa yang bertanggung jawab selama aktif lagi?'' tambahnya. Ajaib memang.

Bekasi

Wirid dan doa tahlil Kamis malam pekan lalu baru saja usai. Bupati Bekasi Wikanda Darmawijaya mengungkapkan perasaannya pada wartawan di rumah dinas Bupati Bekasi, soal kematian anaknya, Hilman Dipo, 23 tahun. "Ini merupakan cobaan berat dan musibah bagi keluarga kami," ujar Wikanda.

Hilman ditemukan tewas Sabtu dua pekan lalu di WC umum Pasar Kranji Lama, Bekasi. Saat ditemukan, sebuah jarum suntik masih menempel di lengan kirinya. "Hilman meninggal tidak wajar, overdosis," ujar seorang polisi Bekasi Barat. Semula kematian Hilman ditutup-tutupi, bahkan dalam buku visum Rumah Sakit Umum Bekasi tertulis nama Mawardi, sopir pribadi Bupati. Namun, aib tak bisa dipendam. "Memang awalnya kami tidak tahu korban itu anak Bupati,'' kata Kepala Reserse Polisi Resor Metro Bekasi, Senior Inspektur Ilham Soparona Hasibuan.

Surabaya

Wajah ratusan perempuan tampak kuyu di ruangan penampungan tenaga kerja PT Jatim Sukses Bersama, Surabaya. Sampai Kamis pekan lalu di halaman kantor itu tampak aparat berpakaian loreng dan sipil berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar. Mereka tak mau kejadian Minggu dua pekan lalu itu terulang.

Hari itu, hampir seribu tenaga kerja wanita berusia belasan tahun menjerit-jerit minta tolong. Akibatnya, ratusan warga di seputar pemukiman yang padat penduduknya itu langsung menjebol pagar besi dan tembok bangunan penampungan. Sekitar 700 tenaga kerja langsung berhamburan ke luar sementara kantor dan bangunan dirusak massa.

Jeritan terjadi karena para calon tenaga kerja ke luar negeri itu diperlakuan pengelola jasa pengiriman tenaga kerja itu secara tak manusiawi. Para calon tenaga kerja yang kebanyakan perempuan itu disekap dengan nasib keberangkatan yang tak menentu. Padahal, mereka dijanjikan akan diberangkatkan ke Taiwan, Hong Kong, dan Singapura, serta dikutip uang Rp 1,5 juta sampai Rp 3 juta per orang. "Saya sudah jenuh di sini," kata Tati, yang sudah lima bulan di tempat itu.

Puncak kemarahan calon pekerja itu terjadi saat Sumiati, asal Malang, Jawa Timur, diinterogasi oleh aparat militer di kantor itu. Ia dituduh memprovokasi para calon tenaga kerja untuk kabur. "Saya memang berusaha pulang dan meminta kembali uang Rp 1,5 juta yang dipungut, karena saya diperlakukan sewenang-wenang,'' katanya.

Calon lain, Yulia, dalam pengaduannya ke DPRD Surabaya, Kamis pekan lalu, mengaku dikencingi anjing pemilik perusahaan itu saat tidur. Tentu saja yang dituding membantah. "Kami tidak melakukan penganiayaan,'' kata Gunawan Ongko Wijaya, direktur utama perusahaan itu. Ia juga menolak disebut mengekang calon tenaga kerja itu. "Memang mereka tidak boleh keluar sendirian, mereka kan masih dalam pengawasan kami,'' katanya.

Ambon

Penetapan darurat sipil ternyata tak menjamin situasi aman. Selama sepekan belakangan di kawasan Diponegoro, Ambon, masih terjadi baku tembak. Akibatnya, 8 orang meninggal dan 24 orang luka berat, 2 di antaranya aparat keamanan. Panglima Daerah Militer XVI Pattimura, Brigadir Jenderal I Made Yasa, mengakui bahwa berlarut-larutnya konflik di Ambon akibat dari oknum aparat yang ikut mendukung kelompok-kelompok yang berseteru. "Kami akan mengambil tindakan tegas dan akan memulangkan pasukan yang terlibat tersebut," katanya.

Sebagai langkah konkret, Pangdam memulangkan pasukan dari Zeni Tempur V-Brawijaya dan diganti Batalyon Infanteri 32I Kostrad Majalengka. Pasukan itu difungsikan melokalisasi tempat konflik.

Penguasa darurat sipil Maluku, Gubernur Saleh Latuconsina, Rabu pekan lalu juga mengeluarkan instruksi untuk memulangkan anggota laskar jihad Ahlus Sunnah Wal-Jama'ah ke Yogyakarta. Ia juga memerintahkan aparatnya agar memulangkan warga yang tidak berkartu tanda penduduk Ambon. "Ini untuk menormalkan kembali kehidupan di Maluku," kata Saleh.

Jayapura

Sungguh malang nasib transmigran. Sudah rela berpindah dari pulaunya yang padat, kini pun mereka disia-siakan di tempat tujuan. Itulah yang dialami 170 transmigran yang tinggal di satuan permukiman Bonggo 7-8 Jayapura. Sejak 5 bulan lalu warga transmigran itu diusik oleh warga asli Papua. Mereka sudah mengadu ke DPRD Papua tapi tak ada tanggapan. Akhirnya, mereka ditampung Lembaga Bantuan Hukum Jayapura.

Selama dalam penampungan, sudah 22 orang meninggal dunia. Kamis pekan lalu, dengan puncak kekecewaan, mereka mengusung dan menyemayamkan jasad Layon Kopral, 54 tahun, di depan pintu gedung DPRD. "Sembilan kali kami bertemu pimpinan daerah untuk minta dipulangkan ke daerah asal, jawabannya selalu akan ditampung. Kini saudara kami mati satu per satu. Lihat, mayat itu, makan saja,'' kata Sukimin, pemimpin aksi itu, kesal. Janji baru dari DPRD, untuk sementara, meredakan mereka.

Ahmad Taufik dan laporan dari daerah